KPK Batal Usut Sekjen KKP Kau Yang Mengungkap, Kau Tidak Menangkap .

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal mengusut Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam kasus benur.

Padahal, sebelumnya lembaga antirasuah mengungkap keterlibatan Antam dalam pungutan bank garansi ekspor benur. KPK bahkan menyita uang Rp 52,3 miliar hasil pungutan ini.

Belakangan, KPK berubah sikap. Penyidikan kasus benur dianggap selesai tanpa menyentuh mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.

Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Karyoto mengatakan, penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup.

“Sebenarnya nggak perlu panggil Irjen dan Sekjen pun cukup. Karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas,” ujar Karyoto.

Ia memberitahu berkas perkara mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo telah dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Untuk segera disidangkan,” kata Karyoto.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti sikap Karyoto yang dianggap menutupi peran Antam.

Kurnia pun mempertanyakan alasan merampungkan penyidikan tanpa memeriksa Antam. Padahal, dia memiliki pengetahuan soal pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum itu.

Apalagi, KPK telah menyita uang Rp 52,3 miliar hasil pungutan itu. Uang itu kemudian disita dijadikan barang bukti.

Kurnia menyinggung ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) soal penyitaan. Penyidik bisa melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diyakini berkaitan dengan tindak pidana.

Mengacu ketentuan ini, seharusnya penyidik KPK memeriksa Antam selaku pihak yang mengeluarkan surat perintah pungutan. “Mestinya dapat dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPK,” ujar Kurnia.

Ia curiga ada konflik kepentingan di sini. Ada yang tak ingin Antam diperiksa.

 

Sedianya Antam menjalani pemeriksaan pada Rabu, 17 Maret 2021. Bersamaan dengan Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf.

Yusuf memenuhi panggilan penyidik. Ada pun Antam mangkir. Alasannya sedang dinas luar kota.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, modus korupsi dengan menggunakan bank garansi merupakan hal baru. Melibatkan salah satu perusahaan bank milik negara yang memang menyediakan fasilitas bank garansi kepada perusahaan eksportir. Modus ini tak mudah dilacak.

Nah, Antam dianggap terlibat dalam praktik ini. Lantaran menerbitkan surat perintah tertulis mengenai penarikan jaminan bank tersebut.

Surat itu menyatakan agar pihak bank mencairkan bank garansi dari masing-masing eksportir untuk diserahkan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk selanjutnya diterima Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta.

“Padahal, aturan mengenai penyerahan jaminan bank dari para eksportir tidak ada. Jadi ini dugaannya sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan ekspor benih-benih lobster di KKP,” kata Ali.

Ali mengutarakan, pemberian bank garansi sebenarnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

“Tapi (ketentuan) bank garansi itu adanya di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya vendor mengerjakan proyek tertentu kemudian ada bank garansi sebagai jaminan. Kalau ini kan prinsipnya izin ekspor,” kata Ali.

Dengan adanya temuan ini, menurut Ali, KPK akan men­dalami modus bank garansi ini. Bukan tidak mungkin modus ini diterapkan pada pemberian izin ekspor lainnya.

Sementara Antam enggan berkomentar mengenai surat penarikan jaminan bank garansi yang ditandatangani.

“Saya hanya akan jawab ke penyidik,” kata Antam seperti dikutip detik.com. [BYU]

]]> .
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal mengusut Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam kasus benur.

Padahal, sebelumnya lembaga antirasuah mengungkap keterlibatan Antam dalam pungutan bank garansi ekspor benur. KPK bahkan menyita uang Rp 52,3 miliar hasil pungutan ini.

Belakangan, KPK berubah sikap. Penyidikan kasus benur dianggap selesai tanpa menyentuh mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.

Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Karyoto mengatakan, penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup.

“Sebenarnya nggak perlu panggil Irjen dan Sekjen pun cukup. Karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas,” ujar Karyoto.

Ia memberitahu berkas perkara mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo telah dilimpahkan ke tahap penuntutan. “Untuk segera disidangkan,” kata Karyoto.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti sikap Karyoto yang dianggap menutupi peran Antam.

Kurnia pun mempertanyakan alasan merampungkan penyidikan tanpa memeriksa Antam. Padahal, dia memiliki pengetahuan soal pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum itu.

Apalagi, KPK telah menyita uang Rp 52,3 miliar hasil pungutan itu. Uang itu kemudian disita dijadikan barang bukti.

Kurnia menyinggung ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) soal penyitaan. Penyidik bisa melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diyakini berkaitan dengan tindak pidana.

Mengacu ketentuan ini, seharusnya penyidik KPK memeriksa Antam selaku pihak yang mengeluarkan surat perintah pungutan. “Mestinya dapat dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPK,” ujar Kurnia.

Ia curiga ada konflik kepentingan di sini. Ada yang tak ingin Antam diperiksa.

 

Sedianya Antam menjalani pemeriksaan pada Rabu, 17 Maret 2021. Bersamaan dengan Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf.

Yusuf memenuhi panggilan penyidik. Ada pun Antam mangkir. Alasannya sedang dinas luar kota.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, modus korupsi dengan menggunakan bank garansi merupakan hal baru. Melibatkan salah satu perusahaan bank milik negara yang memang menyediakan fasilitas bank garansi kepada perusahaan eksportir. Modus ini tak mudah dilacak.

Nah, Antam dianggap terlibat dalam praktik ini. Lantaran menerbitkan surat perintah tertulis mengenai penarikan jaminan bank tersebut.

Surat itu menyatakan agar pihak bank mencairkan bank garansi dari masing-masing eksportir untuk diserahkan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk selanjutnya diterima Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta.

“Padahal, aturan mengenai penyerahan jaminan bank dari para eksportir tidak ada. Jadi ini dugaannya sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan ekspor benih-benih lobster di KKP,” kata Ali.

Ali mengutarakan, pemberian bank garansi sebenarnya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

“Tapi (ketentuan) bank garansi itu adanya di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya vendor mengerjakan proyek tertentu kemudian ada bank garansi sebagai jaminan. Kalau ini kan prinsipnya izin ekspor,” kata Ali.

Dengan adanya temuan ini, menurut Ali, KPK akan men­dalami modus bank garansi ini. Bukan tidak mungkin modus ini diterapkan pada pemberian izin ekspor lainnya.

Sementara Antam enggan berkomentar mengenai surat penarikan jaminan bank garansi yang ditandatangani.

“Saya hanya akan jawab ke penyidik,” kata Antam seperti dikutip detik.com. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories