KPCPEN: Demi Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Lima Strategi Bantu UMKM

Pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini sektor UMKM berkontribusi sebesar 61 persen atas PDB dari sebanyak 42,2 juta UMKM yang terlibat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webinar bertema “Meningkatkan Daya Saing UMKM: Arah dan Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan” yang diselenggarakan KPCPEN di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (10/3), yang dikutip pada Minggu (14/3).

Menko Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI.

Gerakan ini bekerja sama dengan platform ecommerce dimana di 2020 lalu berhasil mencapai target onboarding sebanyak 3,7 juta unit UMKM.

“Potensi digitalisasi Indonesia akan dimaksimalkan dan diproyeksikan dimana nilai ekonomi digitalnya di tahun 2025 sebesar Rp 124 miliar. Di tahun 2020 juga sudah mencapai 44 juta dolar AS,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program vaksinasi yang secara bersamaan diberlakukan PPKM berbasis mikro untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Berbagai stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM.

Di antaranya, subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi IJP, penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

Menko Airlangga juga menjelaskan, kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memberikan kemudahan lain bagi sektor UMKM. Salah satunya, sertifikasi jaminan produk halal yang berdasarkan pada self declaration atau standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Airlangga menjelaskan, proses sertifikasi dengan kriteria tertentu ini tidak dikenakan pembiayaan. 

Dalam acara yang sama, sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede memaparkan beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada tahun sebelumnya akan kembali dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini. Utamanya untuk kembali menggerakan sektor UMKM.

“Program akan dilanjutkan seiring dengan dilakukannya vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan kita bisa pulih kembali secara full tahun 2022,” ujar Raden.

Sementara itu, program padat karya akan dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Raden, hal ini bisa berlangsung selama dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai stimulus untuk UMKM agar roda perekonomian kembali bergerak.

Hal senada diungkapkan oleh Asisten Deputi Moneter dan Sektoral Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan yang mengatakan berbagai fasilitas penunjang pembiayaan UMKM diperpanjang.

“Usaha mikro dan kecil yang unbankable dapat dibina dan dikembangkan dengan CSR dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Jika sudah naik kelas dengan program ultra mikro. Selanjutnya jika naik kelas lagi dengan KUR Super mikro lalu dilanjutkan dengan KUR Reguler dan terakhir pembiayaan dengan kredit komersial,” ujar Ferry.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Syamsudin menjabarkan berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Beberapa di antaranya adalah, data yang kurang terpusat dan akurat, kurang optimalnya pengelolaan UMKM secara terpusat dan belum terintegrasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil karena pandemi, sulitnya mendapatkan modal, kurangnya kompetensi UMKM, dan kurangnya SDM yang dimiliki tiap UMKM.

Berbagai hal ini mengakibatkan lambatnya kemajuan usaha dan daya saing UMKM yang rendah. Oleh karena itu, untuk pemulihan ekonomi nasional diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan akademisi, pelaku usaha dan komunitas.

Jadi, pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas, insentif dan sebagainya. Tetapi juga bekerja sama dengan akademik untuk dapat mendukung UMKM lebih berdaya saing.

“Dunia sudah berubah dengan perkembangan revolusi industri 4.0 semuanya harus digital, UMKM harus kita kembangkan kesana agar tidak ketinggalan,” tuturnya.

Turut hadir juga dalam acara ini Asisten Pembangunan dan Ekonomi, Sekretariat Daerah Kota Surakarta Agus Sutrisno dan Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi. [TIF]

]]> Pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini sektor UMKM berkontribusi sebesar 61 persen atas PDB dari sebanyak 42,2 juta UMKM yang terlibat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webinar bertema “Meningkatkan Daya Saing UMKM: Arah dan Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan” yang diselenggarakan KPCPEN di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (10/3), yang dikutip pada Minggu (14/3).

Menko Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI.

Gerakan ini bekerja sama dengan platform ecommerce dimana di 2020 lalu berhasil mencapai target onboarding sebanyak 3,7 juta unit UMKM.

“Potensi digitalisasi Indonesia akan dimaksimalkan dan diproyeksikan dimana nilai ekonomi digitalnya di tahun 2025 sebesar Rp 124 miliar. Di tahun 2020 juga sudah mencapai 44 juta dolar AS,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program vaksinasi yang secara bersamaan diberlakukan PPKM berbasis mikro untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Berbagai stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM.

Di antaranya, subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi IJP, penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

Menko Airlangga juga menjelaskan, kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memberikan kemudahan lain bagi sektor UMKM. Salah satunya, sertifikasi jaminan produk halal yang berdasarkan pada self declaration atau standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Airlangga menjelaskan, proses sertifikasi dengan kriteria tertentu ini tidak dikenakan pembiayaan. 

Dalam acara yang sama, sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede memaparkan beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada tahun sebelumnya akan kembali dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini. Utamanya untuk kembali menggerakan sektor UMKM.

“Program akan dilanjutkan seiring dengan dilakukannya vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan kita bisa pulih kembali secara full tahun 2022,” ujar Raden.

Sementara itu, program padat karya akan dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Raden, hal ini bisa berlangsung selama dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai stimulus untuk UMKM agar roda perekonomian kembali bergerak.

Hal senada diungkapkan oleh Asisten Deputi Moneter dan Sektoral Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan yang mengatakan berbagai fasilitas penunjang pembiayaan UMKM diperpanjang.

“Usaha mikro dan kecil yang unbankable dapat dibina dan dikembangkan dengan CSR dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Jika sudah naik kelas dengan program ultra mikro. Selanjutnya jika naik kelas lagi dengan KUR Super mikro lalu dilanjutkan dengan KUR Reguler dan terakhir pembiayaan dengan kredit komersial,” ujar Ferry.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Syamsudin menjabarkan berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Beberapa di antaranya adalah, data yang kurang terpusat dan akurat, kurang optimalnya pengelolaan UMKM secara terpusat dan belum terintegrasi, kondisi ekonomi yang tidak stabil karena pandemi, sulitnya mendapatkan modal, kurangnya kompetensi UMKM, dan kurangnya SDM yang dimiliki tiap UMKM.

Berbagai hal ini mengakibatkan lambatnya kemajuan usaha dan daya saing UMKM yang rendah. Oleh karena itu, untuk pemulihan ekonomi nasional diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan akademisi, pelaku usaha dan komunitas.

Jadi, pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas, insentif dan sebagainya. Tetapi juga bekerja sama dengan akademik untuk dapat mendukung UMKM lebih berdaya saing.

“Dunia sudah berubah dengan perkembangan revolusi industri 4.0 semuanya harus digital, UMKM harus kita kembangkan kesana agar tidak ketinggalan,” tuturnya.

Turut hadir juga dalam acara ini Asisten Pembangunan dan Ekonomi, Sekretariat Daerah Kota Surakarta Agus Sutrisno dan Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi. [TIF]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .