KPAI Dukung Perpres Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyampaikan, ditandatanganinya Perpres Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian dan kepedulian atas berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi, bahkan hingga di lembaga pendidikan.

Menurut Retno, secara kelembagaan, KPAI akan ikut mendukung upaya pemerintah untuk membangun sistem pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Apalagi Perpres Nomor 101 Tahun 2022 secara khusus harus dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

“Mencegah lebih baik dari menangani kasus,” ujar Retno dalam keterangan resminya, Senin (18/7).

Kendati demikian, Retno juga mengusulkan agar sistem pencegahan harus disertai dengan sistem pengaduan dan sistem pengawasan yang melibatkan banyak pihak.

Misalnya saja, bila di satuan pendidikan wajib melibatkan stakeholder pendidikan dan stakeholder di sekitar satuan pendidikan.

“Masyarakat di sekitar sekolah maupun madrasah dan pondok pesantren juga wajib dilibatkan terutama untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Selain itu, Retno mengungkapkan, KPAI juga akan mendorong agar UU TPKS segera dapat diterapkan walaupun dalam ketentuan peraturan peralihan yang menyebutkan bahwa UU TPKS baru berlaku paling lama dua tahun. ■

]]> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyampaikan, ditandatanganinya Perpres Tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian dan kepedulian atas berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi, bahkan hingga di lembaga pendidikan.

Menurut Retno, secara kelembagaan, KPAI akan ikut mendukung upaya pemerintah untuk membangun sistem pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Apalagi Perpres Nomor 101 Tahun 2022 secara khusus harus dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

“Mencegah lebih baik dari menangani kasus,” ujar Retno dalam keterangan resminya, Senin (18/7).

Kendati demikian, Retno juga mengusulkan agar sistem pencegahan harus disertai dengan sistem pengaduan dan sistem pengawasan yang melibatkan banyak pihak.

Misalnya saja, bila di satuan pendidikan wajib melibatkan stakeholder pendidikan dan stakeholder di sekitar satuan pendidikan.

“Masyarakat di sekitar sekolah maupun madrasah dan pondok pesantren juga wajib dilibatkan terutama untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.

Selain itu, Retno mengungkapkan, KPAI juga akan mendorong agar UU TPKS segera dapat diterapkan walaupun dalam ketentuan peraturan peralihan yang menyebutkan bahwa UU TPKS baru berlaku paling lama dua tahun. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories