Korupsi Masih Jadi Bisul, KPK Ajak Organisasi Masyarakat Sipil Di Papua Ikut Berantas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak segenap pimpinan organisasi masyarakat sipil di wilayah Papua untuk turut aktif dalam pemberantasan korupsi.

Ajakan itu disampaikannya dalam dialog dengan sekitar 30 aktivis dan pegiat di bidang sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, demokrasi, hak asasi manusia, dan perempuan.

“KPK dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mari kita bersama-sama perbaiki bangsa dan negara kita. Kita masih terpuruk karena korupsi,” ujar Alex saat membuka dialog di Jayapura, Minggu (21/11).

Mantan hakim adhoc Pengadilan Tipikor itu memaparkan data, skor IPK Indonesia pada 2020 sebesar 37. Hasil itu menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara. Dengan hasil itu, Indonesia masih masuk dalam kategori negara korup.

Dia pun menyayangkannya. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah.

“Tapi, korupsi masih menjadi bisul dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan keuangan. Baik keuangan daerah maupun keuangan negara. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?” tuturnya.

Karenanya, Alex mengajak peserta yang hadir untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

KPK bukannya tidak mengetahui kebiasaan koruptif yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Tapi, komisi antirasuah juga memiliki sejumlah keterbatasan. Karenanya, peran serta masyarakat untuk menjadi mata dan telinga KPK, sangat penting.

“Jangan sampai para pejabat negara tersebut merasa tidak ada yang mengawasi. Maka, mari kita bersama-sama lakukan yang terbaik, setidaknya di daerah di mana kita tinggal,” ajak wakil ketua KPK dua periode itu.

Selain itu, Alex juga menyampaikan, organisasi masyarakat memiliki peran yang strategis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat.

Seharusnya, masyarakat setempat menjadi yang pertama menikmati kekayaan alam yang melimpah. Tapi kenyataannya, ketika masyarakat setempat belum mampu untuk mengelola kekayaan alam terebut, maka hanya sebatas potensi yang tidak menghasilkan apapun.

Karenanya, Alex menyarankan untuk mengambil peran dalam meningkatkan literasi, pemahaman dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi bagian yang berperan aktif dalam pembangunan di daerah.

Dia mencontohkan biaya ganti rugi yang diterima masyarakat hanya berakhir menjadi konsumsi yang konsumtif dan habis dalam waktu singkat. Namun, jika diberikan pemahaman, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat. 

“Kalau tidak diberdayakan, maka masyarakat setempat hanya menjadi penonton. Ketika alamnya dieksploitasi, masyarakat hanya akan menderita banjir,” tegas Alex.

Menurutnya, inilah pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan, akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengutip pernyataan tokoh anti apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.

Atas dasar tersebut, KPK memandang strategi pendidikan sama pentingnya dengan dua pendekatan lainnya, yaitu pencegahan dan penindakan, sebagai strategi pemberantasan korupsi yang harus dilakukan secara terintegrasi.

Melalui strategi pencegahan, KPK melakukan perbaikan sistem untuk mencegah orang korupsi. Namun, dia juga memastikan, komisinya akan tetap tegas menindak pejabat yang masih mencari celah korupsi. Sedangkan pendidikan, diharapkan bisa mendorong pembangunan budaya antikorupsi.

“Kita ingin anak-anak didik kita untuk menjadi generasi yang berintegritas. Ketika masuk dunia kerja, tidak ingin korupsi,” tandas Alex.

Hadir dalam dialog tersebut pimpinan organisasi kemasyarakatan Yayasan Instia (Kayu Besi), Yayasan KIPRA, World Wide Fund for Nature (WWF), Yayasan Lingkungan Hidup, FOKER Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua, Yayasan Anak Dusun Papua, Papuan Voices, Swara Papua, KPKC GKI di Tanah Papua, Walhi Papua, PPMA, JERAT, serta Budget Resource Center Papua dan Papua Barat.

Kegiatan ini menjadi rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan KPK di Papua selama sepekan, Minggu-Jumat, 21-26 November 2021. [OKT]

]]> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak segenap pimpinan organisasi masyarakat sipil di wilayah Papua untuk turut aktif dalam pemberantasan korupsi.

Ajakan itu disampaikannya dalam dialog dengan sekitar 30 aktivis dan pegiat di bidang sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, demokrasi, hak asasi manusia, dan perempuan.

“KPK dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengajak seluruh elemen bangsa untuk mari kita bersama-sama perbaiki bangsa dan negara kita. Kita masih terpuruk karena korupsi,” ujar Alex saat membuka dialog di Jayapura, Minggu (21/11).

Mantan hakim adhoc Pengadilan Tipikor itu memaparkan data, skor IPK Indonesia pada 2020 sebesar 37. Hasil itu menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara. Dengan hasil itu, Indonesia masih masuk dalam kategori negara korup.

Dia pun menyayangkannya. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah.

“Tapi, korupsi masih menjadi bisul dalam pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan keuangan. Baik keuangan daerah maupun keuangan negara. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?” tuturnya.

Karenanya, Alex mengajak peserta yang hadir untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

KPK bukannya tidak mengetahui kebiasaan koruptif yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Tapi, komisi antirasuah juga memiliki sejumlah keterbatasan. Karenanya, peran serta masyarakat untuk menjadi mata dan telinga KPK, sangat penting.

“Jangan sampai para pejabat negara tersebut merasa tidak ada yang mengawasi. Maka, mari kita bersama-sama lakukan yang terbaik, setidaknya di daerah di mana kita tinggal,” ajak wakil ketua KPK dua periode itu.

Selain itu, Alex juga menyampaikan, organisasi masyarakat memiliki peran yang strategis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat.

Seharusnya, masyarakat setempat menjadi yang pertama menikmati kekayaan alam yang melimpah. Tapi kenyataannya, ketika masyarakat setempat belum mampu untuk mengelola kekayaan alam terebut, maka hanya sebatas potensi yang tidak menghasilkan apapun.

Karenanya, Alex menyarankan untuk mengambil peran dalam meningkatkan literasi, pemahaman dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi bagian yang berperan aktif dalam pembangunan di daerah.

Dia mencontohkan biaya ganti rugi yang diterima masyarakat hanya berakhir menjadi konsumsi yang konsumtif dan habis dalam waktu singkat. Namun, jika diberikan pemahaman, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat. 

“Kalau tidak diberdayakan, maka masyarakat setempat hanya menjadi penonton. Ketika alamnya dieksploitasi, masyarakat hanya akan menderita banjir,” tegas Alex.

Menurutnya, inilah pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan, akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengutip pernyataan tokoh anti apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.

Atas dasar tersebut, KPK memandang strategi pendidikan sama pentingnya dengan dua pendekatan lainnya, yaitu pencegahan dan penindakan, sebagai strategi pemberantasan korupsi yang harus dilakukan secara terintegrasi.

Melalui strategi pencegahan, KPK melakukan perbaikan sistem untuk mencegah orang korupsi. Namun, dia juga memastikan, komisinya akan tetap tegas menindak pejabat yang masih mencari celah korupsi. Sedangkan pendidikan, diharapkan bisa mendorong pembangunan budaya antikorupsi.

“Kita ingin anak-anak didik kita untuk menjadi generasi yang berintegritas. Ketika masuk dunia kerja, tidak ingin korupsi,” tandas Alex.

Hadir dalam dialog tersebut pimpinan organisasi kemasyarakatan Yayasan Instia (Kayu Besi), Yayasan KIPRA, World Wide Fund for Nature (WWF), Yayasan Lingkungan Hidup, FOKER Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua, Yayasan Anak Dusun Papua, Papuan Voices, Swara Papua, KPKC GKI di Tanah Papua, Walhi Papua, PPMA, JERAT, serta Budget Resource Center Papua dan Papua Barat.

Kegiatan ini menjadi rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan KPK di Papua selama sepekan, Minggu-Jumat, 21-26 November 2021. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .