Konflik Pertanahan Masih Marak Bamsoet Harap Pemerintah Percepat Reformasi Agraria .

Senayan mengingatkan, Ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam masih tetap berlaku. Ini salah satu rujukan dalam mengatasi konflik agraria dan perlindungan tanah adat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menjelaskan, tidak boleh ada satu pun amanat mengenai pembaruan agraria dalam Ketetapan MPR yang tidak ditindaklanjuti. Secara hierarki, kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang.

“Jadi, semua ketentuan undang-undang mengenai pembaruan agraria harus tunduk pada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Tidak boleh ada satu pun pasal atau substansi undang-undang yang bertentangan dengan ketetapan tersebut,” ujar Bamsoet dalam diskusi bertajuk ‘Konflik Agraria dan Perlindungan Tanah Adat Ditinjau dari UU Ciptakerja’ secara virtual di Jakarta, kemarin.

Secara substansi, urai dia, Ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/2001 telah memotret berbagai persoalan yang menjadi isu utama dalam bidang pengelolaan agraria.

DPR dan Presiden perlu menindaklanjuti pelaksanaan pembaruan agraria, menjadikan ketetapan tersebut sebagai landasan kebijakan. Serta, mencabut, mengubah dan/atau mengganti undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR tersebut.

“Terkait hak adat, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria,” jelas mantan Ketua DPR ini.

Menurut Bamsoet, hal itu dilandasi kesadaran, hak ulayat telah ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Dia menerangkan, amanat Ketetapan MPR tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prinsipnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/Tahun 2001 dinyatakan tetap berlaku, namun tindak lanjut terhadap amanat pembaruan agraria belum direalisasikan. Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sempat disusun pada tahun 2019, pada akhirnya gagal disahkan menjadi UndangUndang.

“Kita mendorong agar DPR bersama pemerintah bisa menyelesaikan Rancangan UndangUndang Pertanahan dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menilai, lambatnya realisasi amanat Ketetapan MPR tersebut cukup ironis, karena isu pembaruan agraria adalah salah satu persoalan krusial.

Terlebih, Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 241 kasus konflik agraria dengan korban terdampaknya sebanyak 135.332 kepala keluarga. Termasuk, korban kekerasan sebanyak 169 orang (19 korban dianiaya, 139 korban kriminalisasi dan 11 korban tewas).

Jika dihitung pada periode 2015 hingga 2020, jumlah konflik agraria di Tanah Air mencapai angka 2.288 kasus, dengan catatan jumlah korban dianiaya sebanyak 776 orang, 1.437 korban kriminalisasi dan 66 korban tewas.

“Ini menjadi catatan penting, sekaligus keprihatinan kita bersama. Di sebuah negara demokrasi yang mempunyai Pancasila, dengan luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi, masih banyak terjadi konflik agraria,” sesal dia.  [ONI]

]]> .
Senayan mengingatkan, Ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam masih tetap berlaku. Ini salah satu rujukan dalam mengatasi konflik agraria dan perlindungan tanah adat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menjelaskan, tidak boleh ada satu pun amanat mengenai pembaruan agraria dalam Ketetapan MPR yang tidak ditindaklanjuti. Secara hierarki, kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang.

“Jadi, semua ketentuan undang-undang mengenai pembaruan agraria harus tunduk pada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Tidak boleh ada satu pun pasal atau substansi undang-undang yang bertentangan dengan ketetapan tersebut,” ujar Bamsoet dalam diskusi bertajuk ‘Konflik Agraria dan Perlindungan Tanah Adat Ditinjau dari UU Ciptakerja’ secara virtual di Jakarta, kemarin.

Secara substansi, urai dia, Ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/2001 telah memotret berbagai persoalan yang menjadi isu utama dalam bidang pengelolaan agraria.

DPR dan Presiden perlu menindaklanjuti pelaksanaan pembaruan agraria, menjadikan ketetapan tersebut sebagai landasan kebijakan. Serta, mencabut, mengubah dan/atau mengganti undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR tersebut.

“Terkait hak adat, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria,” jelas mantan Ketua DPR ini.

Menurut Bamsoet, hal itu dilandasi kesadaran, hak ulayat telah ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Dia menerangkan, amanat Ketetapan MPR tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prinsipnya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/Tahun 2001 dinyatakan tetap berlaku, namun tindak lanjut terhadap amanat pembaruan agraria belum direalisasikan. Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sempat disusun pada tahun 2019, pada akhirnya gagal disahkan menjadi UndangUndang.

“Kita mendorong agar DPR bersama pemerintah bisa menyelesaikan Rancangan UndangUndang Pertanahan dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menilai, lambatnya realisasi amanat Ketetapan MPR tersebut cukup ironis, karena isu pembaruan agraria adalah salah satu persoalan krusial.

Terlebih, Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 241 kasus konflik agraria dengan korban terdampaknya sebanyak 135.332 kepala keluarga. Termasuk, korban kekerasan sebanyak 169 orang (19 korban dianiaya, 139 korban kriminalisasi dan 11 korban tewas).

Jika dihitung pada periode 2015 hingga 2020, jumlah konflik agraria di Tanah Air mencapai angka 2.288 kasus, dengan catatan jumlah korban dianiaya sebanyak 776 orang, 1.437 korban kriminalisasi dan 66 korban tewas.

“Ini menjadi catatan penting, sekaligus keprihatinan kita bersama. Di sebuah negara demokrasi yang mempunyai Pancasila, dengan luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi, masih banyak terjadi konflik agraria,” sesal dia.  [ONI]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories