Kompolnas Minta Penyidik KPK yang Terima Suap Dipecat dari Polri .

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju yang terjerat kasus suap, harus diberi sanksi berat. Yakni, dipecat secara tak hormat.

“Terhadap tindakan seperti ini harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” ujar Anggota Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Jumat (23/4).

Poengky mengecam tindakan Stepanus, yang meminta uang hingga Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial agar kasus korupsinya dihentikan. Hal itu, sudah merupakan tindak pidana. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. “Tindakan itu juga mencemarkan nama baik institusi Polri dan KPK,” imbuhnya.

Dia mengapresiasi kerja sama Polri dan KPK yang sigap menangkap Stepanus dan langsung memproses pidana yang bersangkutan serta memproses etik.

Poengky pun meminta pengawasan dari atasan kepada anak buah diperketat lagi untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pimpinan, kata dia, harus melakukan pengawasan terhadap komunikasi dan tindakan-tindakan operasional anggota di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan. 

“Perlu melakukan pengawasan terhadap komunikasi dan tindakan-tindakan operasional anggota di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan,” tandas Poengky. 

Stepanus ditetapkan sebagai tersangka kasus suap karena menerima uang sebesar Rp 1,3 miliar dari Syahrial, dari Rp 1,5 miliar yang disepakati. Stepanus juga disebut KPK menerima uang dari pihak lain sebesar Rp 438 juta dalam rentang waktu Oktober 2020 sampai April 2021.

Selain Stepanus dan Syahrial, KPK juga mentersangkakan pengacara Maskur Husain. Maskur, disebut Firli, menerima Rp 525 juta dari Rp 1,3 miliar yang diberikan Syahrial kepada Stepanus. Dia juga menerima Rp 200 juta dari pihak lain.

Atas perbuatannya, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 11 atau Pasal 12 B UU tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Stepanus langsung ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Kemudian Maskur, di Rutan KPK Cabang Pomdam Guntur. Sementara Syahrial, masih diperiksa intensif oleh KPK. [OKT]

]]> .
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju yang terjerat kasus suap, harus diberi sanksi berat. Yakni, dipecat secara tak hormat.

“Terhadap tindakan seperti ini harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” ujar Anggota Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Jumat (23/4).

Poengky mengecam tindakan Stepanus, yang meminta uang hingga Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial agar kasus korupsinya dihentikan. Hal itu, sudah merupakan tindak pidana. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. “Tindakan itu juga mencemarkan nama baik institusi Polri dan KPK,” imbuhnya.

Dia mengapresiasi kerja sama Polri dan KPK yang sigap menangkap Stepanus dan langsung memproses pidana yang bersangkutan serta memproses etik.

Poengky pun meminta pengawasan dari atasan kepada anak buah diperketat lagi untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pimpinan, kata dia, harus melakukan pengawasan terhadap komunikasi dan tindakan-tindakan operasional anggota di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan. 

“Perlu melakukan pengawasan terhadap komunikasi dan tindakan-tindakan operasional anggota di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan,” tandas Poengky. 

Stepanus ditetapkan sebagai tersangka kasus suap karena menerima uang sebesar Rp 1,3 miliar dari Syahrial, dari Rp 1,5 miliar yang disepakati. Stepanus juga disebut KPK menerima uang dari pihak lain sebesar Rp 438 juta dalam rentang waktu Oktober 2020 sampai April 2021.

Selain Stepanus dan Syahrial, KPK juga mentersangkakan pengacara Maskur Husain. Maskur, disebut Firli, menerima Rp 525 juta dari Rp 1,3 miliar yang diberikan Syahrial kepada Stepanus. Dia juga menerima Rp 200 juta dari pihak lain.

Atas perbuatannya, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 11 atau Pasal 12 B UU tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Stepanus langsung ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Kemudian Maskur, di Rutan KPK Cabang Pomdam Guntur. Sementara Syahrial, masih diperiksa intensif oleh KPK. [OKT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories