Komisi VIII DPR Dan Kemenag Siapkan Skenario Dan Mitigasi Haji Saat Pandemi .

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang memperkirakan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442H/2021M akan dibuat dalam beberapa alternatif. Besaran tersebut disesuaikan dengan skenario yang dibuat oleh Kementerian Agama.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, besaran BPIH tahun ini bisa jadi akan dibuat berbeda-beda. Tidak salah jika lampiran Kepres BPIH dibuat beberapa alternatif,” ujar Marwan Dasopang saat berbicara pada pembukaan Mudzakarah Perhajian Indonesia di Bekasi, Selasa (30/3).

Menurut Dasopang, penyiapan mitigasi dan skenario haji tidak harus terus menunggu ketetapan kuota dari Saudi. Demikian juga dalam penyiapan Keppres BPIH. Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR akan segera menyiapkan skenario dan mitigasi berbasis pada kesiapan berdasarkan waktu yang tersedia.

“Kesanggupan kita berapa persen. Tanggal 24 Maret lalu kita berbicara skenario 50 persen, itu sudah berlalu. Kita perlu siapkan skema lainnya, 30 persen, 20 persen, 10 persen, atau lainnya. Saya akan mendorong agar Panja BPIH bisa segera menyelesaikan, agar kita payung hukum berupa Kepresnya bisa segera dibuat,” lanjutnya.

Terkait skenario, Dasopang meminta tim dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk mengkaji sejumlah isu.

Pertama, apakah sesampainya di Saudi, akan ada pintu khusus untuk pemeriksaan visa dan paspor jamaah Indonesia? Menurut Dasopang, jika tidak ada, hal itu akan menyulitkan. “Ini perlu dimitigasi. Kalau belum jelas harus ada pendekatan ke Saudi,” tegas politisi PKB ini.

Kedua, jika harus isolasi di Saudi, di manakah tempat isolasinya. Apakah di hotel yang telah disewa. Atau di tempat lain. “Apakah selesai haji, jamaah akan diisolasi atau tidak? Ini juga harus dimitigasi,” ucapnya.

Ketiga, jika ada jamaah yang terpapar Covid-19, Dasopang berharap, jamaah bisa dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI.

“Kami berharap ini bisa dibahas. Kalau di RS Saudi, psikologi jamaah akan down,” ungkapnya.

Keempat, jika ada jemaah yang terpapar pada tahap karantina di asrama haji, perlu disiapkan skenario lanjuta. “Karenanya, Mudzakarah sangat penting karena konteks pelaksanaan haji tahun ini sangat berbeda,” tandasnya.

Mudzakarah ini mengangkat tema Mitigasi Haji di Masa Pandemi. Muzakarah dibuka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hadir, Plt Dirjen PHU Khoirizi A Dasir dan jajarannya. Muzakarah juga diikuti perwakilan MUI, PBNU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, KBIH, serta Balitbang Kemenag. [FAQ]

]]> .
Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang memperkirakan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442H/2021M akan dibuat dalam beberapa alternatif. Besaran tersebut disesuaikan dengan skenario yang dibuat oleh Kementerian Agama.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, besaran BPIH tahun ini bisa jadi akan dibuat berbeda-beda. Tidak salah jika lampiran Kepres BPIH dibuat beberapa alternatif,” ujar Marwan Dasopang saat berbicara pada pembukaan Mudzakarah Perhajian Indonesia di Bekasi, Selasa (30/3).

Menurut Dasopang, penyiapan mitigasi dan skenario haji tidak harus terus menunggu ketetapan kuota dari Saudi. Demikian juga dalam penyiapan Keppres BPIH. Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR akan segera menyiapkan skenario dan mitigasi berbasis pada kesiapan berdasarkan waktu yang tersedia.

“Kesanggupan kita berapa persen. Tanggal 24 Maret lalu kita berbicara skenario 50 persen, itu sudah berlalu. Kita perlu siapkan skema lainnya, 30 persen, 20 persen, 10 persen, atau lainnya. Saya akan mendorong agar Panja BPIH bisa segera menyelesaikan, agar kita payung hukum berupa Kepresnya bisa segera dibuat,” lanjutnya.

Terkait skenario, Dasopang meminta tim dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk mengkaji sejumlah isu.

Pertama, apakah sesampainya di Saudi, akan ada pintu khusus untuk pemeriksaan visa dan paspor jamaah Indonesia? Menurut Dasopang, jika tidak ada, hal itu akan menyulitkan. “Ini perlu dimitigasi. Kalau belum jelas harus ada pendekatan ke Saudi,” tegas politisi PKB ini.

Kedua, jika harus isolasi di Saudi, di manakah tempat isolasinya. Apakah di hotel yang telah disewa. Atau di tempat lain. “Apakah selesai haji, jamaah akan diisolasi atau tidak? Ini juga harus dimitigasi,” ucapnya.

Ketiga, jika ada jamaah yang terpapar Covid-19, Dasopang berharap, jamaah bisa dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI.

“Kami berharap ini bisa dibahas. Kalau di RS Saudi, psikologi jamaah akan down,” ungkapnya.

Keempat, jika ada jemaah yang terpapar pada tahap karantina di asrama haji, perlu disiapkan skenario lanjuta. “Karenanya, Mudzakarah sangat penting karena konteks pelaksanaan haji tahun ini sangat berbeda,” tandasnya.

Mudzakarah ini mengangkat tema Mitigasi Haji di Masa Pandemi. Muzakarah dibuka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hadir, Plt Dirjen PHU Khoirizi A Dasir dan jajarannya. Muzakarah juga diikuti perwakilan MUI, PBNU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, KBIH, serta Balitbang Kemenag. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories