Komisi IX DPR Desak Banjir Bandang NTT Jadi Bencana Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan eskalasi kerusakan akibat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini cukup besar. Untuk penanganannya, diyakini tak mampu lagi ditangani oleh skala kabupaten maupun provinsi.

Anggota DPR asal NTT itu minta bantuan pemerintah pusat dengan menaikan status sebagai bencana nasional. Melki saat ini berada di Kupang, NTT. Ia melihat langsung bagaimana tingkat kerusakan yang dialami secara merata di sejumlah kabupaten akibat badai, hujan lebat hingga banjir bandang lahar diingin.

“Saat ini saya berada di Kupang, dan badai masih terjadi. Banyak rumah yang roboh, kantor juga demikian, jalan banyak yang putus, jembatan putus, tiang listrik tumbang, longsor di sana-sini, air di pantai juga naik sampai ke jalan-jalan. Jaringan untuk telekomunikasi juga sulit di sini,” kata Melki, dalam keterangannya kepada RM.id dari Kupang, NTT, Senin (5/4).

Ia juga menyebutkan sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat banjir bandang lahar dingin di Lembata. Akses transportasi di Forest Timur juga banyak yang terputus diterjang banjit dahsyat.

“Saya lihat kapal-kapal ada yang tenggelam. Kapal yang besar-besar ya. Juga kapal-kapal kecil nelayan,” sambungnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu bersama rekan-rekannya di NTT baru bisa mendirikan dapur umum. Melihat kerusakan parah yang terjadi, ia meminta pemerintah pusat turun tangan.

“Tampaknya tidak bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja,” ujar Melki.

Sejauh ini, Kepala BNPB Doni Monardo sudah turun lokasi bencana. Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Ia meminta agar pemerintah pusat menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.

“Kami minta agar status bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional. Sehingga kekuatan dari pemerintah pusat bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi,” pungkasnya. [SAR]

]]> Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan eskalasi kerusakan akibat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini cukup besar. Untuk penanganannya, diyakini tak mampu lagi ditangani oleh skala kabupaten maupun provinsi.

Anggota DPR asal NTT itu minta bantuan pemerintah pusat dengan menaikan status sebagai bencana nasional. Melki saat ini berada di Kupang, NTT. Ia melihat langsung bagaimana tingkat kerusakan yang dialami secara merata di sejumlah kabupaten akibat badai, hujan lebat hingga banjir bandang lahar diingin.

“Saat ini saya berada di Kupang, dan badai masih terjadi. Banyak rumah yang roboh, kantor juga demikian, jalan banyak yang putus, jembatan putus, tiang listrik tumbang, longsor di sana-sini, air di pantai juga naik sampai ke jalan-jalan. Jaringan untuk telekomunikasi juga sulit di sini,” kata Melki, dalam keterangannya kepada RM.id dari Kupang, NTT, Senin (5/4).

Ia juga menyebutkan sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat banjir bandang lahar dingin di Lembata. Akses transportasi di Forest Timur juga banyak yang terputus diterjang banjit dahsyat.

“Saya lihat kapal-kapal ada yang tenggelam. Kapal yang besar-besar ya. Juga kapal-kapal kecil nelayan,” sambungnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu bersama rekan-rekannya di NTT baru bisa mendirikan dapur umum. Melihat kerusakan parah yang terjadi, ia meminta pemerintah pusat turun tangan.

“Tampaknya tidak bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja,” ujar Melki.

Sejauh ini, Kepala BNPB Doni Monardo sudah turun lokasi bencana. Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Ia meminta agar pemerintah pusat menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.

“Kami minta agar status bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional. Sehingga kekuatan dari pemerintah pusat bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi,” pungkasnya. [SAR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories