Komisi IV Kasih Dukungan Impor 1 Juta Beras Perlu Buat Cadangan Pemerintah

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mendukung kebijakan pemerintah mengimpor beras 1 juta hingga -1,5 juta ton. Impor ini diperlukan sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjaga stok dan harga pangan terkendali menjelang hari besar keagamaan.

“Jadi impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu-waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” kata Firman, di Jakarta, kemarin.

Firman bilang, kebijakan impor ada dalam Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Impor pangan masih diperbolehkan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga pasar. Apalagi, penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih harus dijamin pangannya.

Mendatangkan beras impor ini, lanjutnya, hanya sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara. Apalagi, Bulog menyebut serapan sampai dengan bulan April adalah masih dalam bentuk harapan panen dan masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak.

Stok Bulog saat ini sebanyak 883.585 ton yang terdiri dari beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton. Ini merupakan kebutuhan penjualan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Bulog.

“Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tahu persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaan di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada kan belum dijelaskan oleh Bulog,” tegas politisi senior Golkar ini.

Sebelumnya, kolega Firman di Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal mengatakan, kebijakan impor beras merupakan kebi­jakan pahit yang harus ditempuh pemerintah. Mengingat, stok cadangan beras Bulog saat ini semakin menipis. Impor ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga di masa pandemi ini.

“Sekarang itu stok Bulog makin tipis. Stoknya saja tinggal 800 ribu ton. Itu pun ditopang oleh beras impor tahun 2018 lalu,” tegas Robert di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, tentu pemerintah tidak bisa berspekulasi menghadapi kenyataan ini. Sebab di saat stok Bulog menipis, serapan gabah juga kurang. Sementara gudang Bulog juga ada yang disewakan karena isinya kosong.

“Bulog ini serap gabah petani saja untuk periode Januari-Maret cuma 70940 ton. Padahal saat ini banyak daerah tengah panen raya moh. Masa dua bulan serapannya cuma 70 ribuan ton,” katanya.

Karena itu dia menganggap aneh kalau tiba-tiba Bulog meminta pemerintah melakukan review kebijakan impor beras yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas dihadiri Bulog. Robert juga sangsi Bulog bisa memaksimalkan serapannya hingga April ini untuk memenuhi beras cadangan pemerintah.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maksimal 2 juta ton. Impor beras tidak akan terjadi seandainya gudang Bulog penuh dengan beras petani.

“Bulog ini menargetkan Maret-April menyerap gabah petani 300 ribu ton, itu dalam tempo sebulan yak. Lah yang Januari-Maret saja cuma 70 ribuan ton. Jangan masalah pangan itu dibuat politik dan main-main karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas eks Ketua Fraksi Golkar ini.

Robert mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Di masa pandemi ini, pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan pangan. Apalagi harga-harga saat ini berangsur naik jelang puasa dan Lebaran. [KAL]

]]> Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mendukung kebijakan pemerintah mengimpor beras 1 juta hingga -1,5 juta ton. Impor ini diperlukan sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjaga stok dan harga pangan terkendali menjelang hari besar keagamaan.

“Jadi impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu-waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” kata Firman, di Jakarta, kemarin.

Firman bilang, kebijakan impor ada dalam Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Impor pangan masih diperbolehkan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga pasar. Apalagi, penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih harus dijamin pangannya.

Mendatangkan beras impor ini, lanjutnya, hanya sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara. Apalagi, Bulog menyebut serapan sampai dengan bulan April adalah masih dalam bentuk harapan panen dan masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak.

Stok Bulog saat ini sebanyak 883.585 ton yang terdiri dari beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton. Ini merupakan kebutuhan penjualan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Bulog.

“Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tahu persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaan di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada kan belum dijelaskan oleh Bulog,” tegas politisi senior Golkar ini.

Sebelumnya, kolega Firman di Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal mengatakan, kebijakan impor beras merupakan kebi­jakan pahit yang harus ditempuh pemerintah. Mengingat, stok cadangan beras Bulog saat ini semakin menipis. Impor ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga di masa pandemi ini.

“Sekarang itu stok Bulog makin tipis. Stoknya saja tinggal 800 ribu ton. Itu pun ditopang oleh beras impor tahun 2018 lalu,” tegas Robert di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, tentu pemerintah tidak bisa berspekulasi menghadapi kenyataan ini. Sebab di saat stok Bulog menipis, serapan gabah juga kurang. Sementara gudang Bulog juga ada yang disewakan karena isinya kosong.

“Bulog ini serap gabah petani saja untuk periode Januari-Maret cuma 70940 ton. Padahal saat ini banyak daerah tengah panen raya moh. Masa dua bulan serapannya cuma 70 ribuan ton,” katanya.

Karena itu dia menganggap aneh kalau tiba-tiba Bulog meminta pemerintah melakukan review kebijakan impor beras yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas dihadiri Bulog. Robert juga sangsi Bulog bisa memaksimalkan serapannya hingga April ini untuk memenuhi beras cadangan pemerintah.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maksimal 2 juta ton. Impor beras tidak akan terjadi seandainya gudang Bulog penuh dengan beras petani.

“Bulog ini menargetkan Maret-April menyerap gabah petani 300 ribu ton, itu dalam tempo sebulan yak. Lah yang Januari-Maret saja cuma 70 ribuan ton. Jangan masalah pangan itu dibuat politik dan main-main karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas eks Ketua Fraksi Golkar ini.

Robert mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Di masa pandemi ini, pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan pangan. Apalagi harga-harga saat ini berangsur naik jelang puasa dan Lebaran. [KAL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories