Komisi I DPR: Keamanan Digital Komponen Penting Pertahanan Negara .

Keamanan digital memiliki peranan penting dalam komponen pertahanan negara untuk menangkal atau mengalahkan suatu serangan. Serangan digital atau cyber attack/warfare dianggap sebagai salah satu cara yang ampuh untuk merusak kestabilan sebuah negara. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan keamanan dan pertahanan digital.

Demikian kesimpulan dalam diskusi webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Literasi Privasi dan Keamanan Digital yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (30/7).

Selain Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, webinar zoom ini juga menghadirkan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo Mariam F Barata dan akademisi Muhammad Sutisna.

“Dalam penyebaran informasi yang bersifat tepat dan kredibel, keamanan digital harus terjaga,” kata Tamliha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7).

Komisi I DPR bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat UU Perlindungan Data Pibadi (UU PDP) yang diharapkan akan selesai di tahun 2021 ini. Pembahasan krusial dalam penyusunan UU PDP tersebut hanya tinggal lembaga pengawas untuk perlindungan data pribadi.

Lembaga pengawas yang sangat diperlukan adalah yang bersifat independen dan memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, mediasi, dan memutus sengketa perihal data pribadi.

“Serangan digital juga sebagai salah satu cara yang ampuh untuk merusak kestabilan sebuah negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan keamanan dan pertahanan digital melalui Undang-undang ini,” sarannya.

Sementara Mariam Barata beranggapan, RUU PDP yang saat ini sedang dalam proses pembahasan bersama DPR merupakan instrumen hukum yang penting dan dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia.

“Selain berfungsi sebagai kerangka regulasi yang kuat dalam melindungi Hak Asasi Manusia RUU PDP juga mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi,” ujar Mariam.

Di tempat yang sama, Muhammad Sutisna mengungkapkan, studi kasus pelanggaran data pribadi di dunia digital di antaranya kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan di darkweb.

Selain itu kejahatan-kejahatan carding, ATM skimming, hacking, cracking, dan phissing. Kesimpulannya kata Sutisna, peningkatan penggunaan sosial media harus diikuti dengan literasi privasi, yaitu kesadaran akan pentingnya kerahasiaan data pribadi. “Untuk bidang keamanan digital bagi negara, pemerintah harus mengedepankan demokrasi untuk menciptakan tata kelola yang baik,” sarannya. [EDY]

]]> .
Keamanan digital memiliki peranan penting dalam komponen pertahanan negara untuk menangkal atau mengalahkan suatu serangan. Serangan digital atau cyber attack/warfare dianggap sebagai salah satu cara yang ampuh untuk merusak kestabilan sebuah negara. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan keamanan dan pertahanan digital.

Demikian kesimpulan dalam diskusi webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk Literasi Privasi dan Keamanan Digital yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (30/7).

Selain Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, webinar zoom ini juga menghadirkan Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo Mariam F Barata dan akademisi Muhammad Sutisna.

“Dalam penyebaran informasi yang bersifat tepat dan kredibel, keamanan digital harus terjaga,” kata Tamliha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7).

Komisi I DPR bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat UU Perlindungan Data Pibadi (UU PDP) yang diharapkan akan selesai di tahun 2021 ini. Pembahasan krusial dalam penyusunan UU PDP tersebut hanya tinggal lembaga pengawas untuk perlindungan data pribadi.

Lembaga pengawas yang sangat diperlukan adalah yang bersifat independen dan memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, mediasi, dan memutus sengketa perihal data pribadi.

“Serangan digital juga sebagai salah satu cara yang ampuh untuk merusak kestabilan sebuah negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan keamanan dan pertahanan digital melalui Undang-undang ini,” sarannya.

Sementara Mariam Barata beranggapan, RUU PDP yang saat ini sedang dalam proses pembahasan bersama DPR merupakan instrumen hukum yang penting dan dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia.

“Selain berfungsi sebagai kerangka regulasi yang kuat dalam melindungi Hak Asasi Manusia RUU PDP juga mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi,” ujar Mariam.

Di tempat yang sama, Muhammad Sutisna mengungkapkan, studi kasus pelanggaran data pribadi di dunia digital di antaranya kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan di darkweb.

Selain itu kejahatan-kejahatan carding, ATM skimming, hacking, cracking, dan phissing. Kesimpulannya kata Sutisna, peningkatan penggunaan sosial media harus diikuti dengan literasi privasi, yaitu kesadaran akan pentingnya kerahasiaan data pribadi. “Untuk bidang keamanan digital bagi negara, pemerintah harus mengedepankan demokrasi untuk menciptakan tata kelola yang baik,” sarannya. [EDY]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories