KLB Demokrat, Kendaraan Moeldoko Nyapres Di 2024?

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengaku heran dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat. 

Disebut illegal karena KLB tersebut dinilai menyalahi AD/ART partai yang legal.

“Tentu wajar saja jika publik menduga-duga ada agenda terselubung lebih besar di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal,” ujar Ubaedilah, Jumat (5/3).

Pihaknya juga mengaku heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB illegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun jelas KLB yang diselenggarakan itu menyalahi AD/ART partai yang legal.

“Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB Ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” lanjut Ubedilah.

Ini jelas terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walkout saat menolak RUU Ciptaker pada September lalu.

Mantan pentolan aktivis mahasiswa ’98 ini juga menilai, jika dianalisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat dan dihubungkan dengan pencapresan 2024, dapat dilihat benang merahnya.

Selain itu, Moeldoko dalam isu KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, terkesan diabaikan.

“Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya Pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini,” kata Ubedillah.

Ia khawatir jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk.

“Pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi” pungkas Ubedilah.

Senada, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting Syarwi Pangi Chaniago.

“Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,“ papar Pangi.

Pangi menuturkan bahwa dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat.

“Kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” ujarnya.

Pangi mengingatkan bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.

“Jika memang Pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini,” tandas Pangi. [JAR]

]]> Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengaku heran dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat. 

Disebut illegal karena KLB tersebut dinilai menyalahi AD/ART partai yang legal.

“Tentu wajar saja jika publik menduga-duga ada agenda terselubung lebih besar di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal,” ujar Ubaedilah, Jumat (5/3).

Pihaknya juga mengaku heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB illegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun jelas KLB yang diselenggarakan itu menyalahi AD/ART partai yang legal.

“Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB Ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” lanjut Ubedilah.

Ini jelas terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walkout saat menolak RUU Ciptaker pada September lalu.

Mantan pentolan aktivis mahasiswa ’98 ini juga menilai, jika dianalisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat dan dihubungkan dengan pencapresan 2024, dapat dilihat benang merahnya.
Selain itu, Moeldoko dalam isu KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Jokowi pada Kepala KSP Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, terkesan diabaikan.

“Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya Pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini,” kata Ubedillah.
Ia khawatir jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk.

“Pola politik elite yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi” pungkas Ubedilah.

Senada, Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting Syarwi Pangi Chaniago.

“Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan,“ papar Pangi.
Pangi menuturkan bahwa dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat.
“Kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik pada tahun 2024,” ujarnya.
Pangi mengingatkan bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.
“Jika memang Pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini,” tandas Pangi. [JAR]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories