KKB Terus Berulah Dede Indra Minta Pemerintah Buat Payung Hukum Berantas Teroris Papua

Anggota Komisi I DPR Dede Indra Permana Soediro meminta Pemerintah segera menerbitkan payung hukum untuk operasi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dia menyebut, sampai saat ini belum ada payung hukum yang disahkan Pemerintah.

Politisi PDIP itu melihat, KKB terus berulah karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Untuk memberantas teroris Papua ini, TNI harus turun. Namun, payung hukum untuk operasi pemberantasan KKB belum ada.

“TNI tidak dapat melakukan operasi militer karena bukan dalam situasi darurat militer/tertib sipil. Jadi, sifatnya hanya membantu operasi penegakan hukum yang dilakukan Polri. Sudah ada rapat Menko Polhukam dengan Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri, Kapolri, dan PPATK pada 22 April 2021 untuk mengganti istilah KKB menjadi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP). Menjadi tugas kami untuk men-declare KSTP,” ujar Dede, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3).

Menurutnya, TNI bisa masuk memberantas KKB setelah ada Perpres tentang TNI dalam penanganan terorisme. Dia menjelaskan, Presiden telah menandatangani aturan yang berkaitan dengan terorisme. Namun, Polri belum menandatangani, karena di Undang-Undang TNI belum ada Perpres tentang tindak pidana.

“Antisipasi ada, tapi aturannya belum boleh masuk. Karena aturan belum disahkan melalui diskresi Presiden,” ucapnya.

Dede lalu bicara mengenai wilayah latihan TNI. Menurutnya, hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai wilayah yang dikhususkan untuk latihan peperangan TNI (daerah latihan). Padahal, negara dengan luas wilayah yang sangat kecil seperti Singapura sudah memilikinya dengan nama Singapore Armed Forces Training Institute (SAFTI City). Karena itu, dia mengusulkan agar Indonesia segera membuat daerah latihan.

“Dengan lokasi yang strategis di tengah-tengah Pulau Jawa bisa diakses dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mempunyai kawasan Gunung Lawu dengan luas lahan 437,8 hektar bisa dijadikan alternatif untuk daerah latihan TNI yang membutuhkan lahan sekitar 45,1 hektar. Dengan landscape berbukit lengkap dengan wilayah Gunung Lawu, sangat pas untuk simulasi perang hutan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk simulasi perang perkotaan, ia menyebut ada alternatif di wilayah Meteseh, di wilayah dengan luas sekitar 250 hektar tersebut. Tinggal selanjutnya dibangun simulasi perang seperti gedung, puskesmas, kereta api, dan sungai buatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan latihan serta ditambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk latihan militer.

“Dengan adanya daerah latihan yang mutakhir, tentunya akan menunjang kemampuan prajurit TNI. Sehingga, kapan pun dan dalam situasi apa pun pasukan-pasukan TNI bisa menunjukkan kualitas terbaiknya,” tuturnya. [SAR]

]]> Anggota Komisi I DPR Dede Indra Permana Soediro meminta Pemerintah segera menerbitkan payung hukum untuk operasi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dia menyebut, sampai saat ini belum ada payung hukum yang disahkan Pemerintah.

Politisi PDIP itu melihat, KKB terus berulah karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Untuk memberantas teroris Papua ini, TNI harus turun. Namun, payung hukum untuk operasi pemberantasan KKB belum ada.

“TNI tidak dapat melakukan operasi militer karena bukan dalam situasi darurat militer/tertib sipil. Jadi, sifatnya hanya membantu operasi penegakan hukum yang dilakukan Polri. Sudah ada rapat Menko Polhukam dengan Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri, Kapolri, dan PPATK pada 22 April 2021 untuk mengganti istilah KKB menjadi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP). Menjadi tugas kami untuk men-declare KSTP,” ujar Dede, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3).

Menurutnya, TNI bisa masuk memberantas KKB setelah ada Perpres tentang TNI dalam penanganan terorisme. Dia menjelaskan, Presiden telah menandatangani aturan yang berkaitan dengan terorisme. Namun, Polri belum menandatangani, karena di Undang-Undang TNI belum ada Perpres tentang tindak pidana.

“Antisipasi ada, tapi aturannya belum boleh masuk. Karena aturan belum disahkan melalui diskresi Presiden,” ucapnya.

Dede lalu bicara mengenai wilayah latihan TNI. Menurutnya, hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai wilayah yang dikhususkan untuk latihan peperangan TNI (daerah latihan). Padahal, negara dengan luas wilayah yang sangat kecil seperti Singapura sudah memilikinya dengan nama Singapore Armed Forces Training Institute (SAFTI City). Karena itu, dia mengusulkan agar Indonesia segera membuat daerah latihan.

“Dengan lokasi yang strategis di tengah-tengah Pulau Jawa bisa diakses dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mempunyai kawasan Gunung Lawu dengan luas lahan 437,8 hektar bisa dijadikan alternatif untuk daerah latihan TNI yang membutuhkan lahan sekitar 45,1 hektar. Dengan landscape berbukit lengkap dengan wilayah Gunung Lawu, sangat pas untuk simulasi perang hutan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk simulasi perang perkotaan, ia menyebut ada alternatif di wilayah Meteseh, di wilayah dengan luas sekitar 250 hektar tersebut. Tinggal selanjutnya dibangun simulasi perang seperti gedung, puskesmas, kereta api, dan sungai buatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan latihan serta ditambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk latihan militer.

“Dengan adanya daerah latihan yang mutakhir, tentunya akan menunjang kemampuan prajurit TNI. Sehingga, kapan pun dan dalam situasi apa pun pasukan-pasukan TNI bisa menunjukkan kualitas terbaiknya,” tuturnya. [SAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories