KKB Papua Hanya Ada di 4 Kabupaten, 25 Daerah Lainnya Aman

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memastikan, tidak semua wilayah di Papua menjadi lokasi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Fakta ini dipaparkan Baintelkam Polri di depan mahasiswa peserta seminar nasional yang digagas BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Selasa (22/6). Seminar Nasional BEM PTM diikuti sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta.

“Tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata. Hanya di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika,” papar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, menceritakan isi seminar itu, seperti dikutip Antara.

Argo menyebutkan, seminar nasional BEM PTM itu menghadirkan Kepala Baintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw, yang merupakan putra asli Papua, sebagai pembicara kunci. Dalam seminar tersebut, dipaparkan pokok-pokok pemikiran mengenai Papua dan segala macam dinamika dari sisi Polri.

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik, unik, dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo, mengulang paparan Paulus Waterpauw.

Di sisi lain, lanjut Argo, sejak 1963, saat Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas. Ditambah lagi adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas kesenjangan pembangunan yang terjadi, baik bidang ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan.

Dalam seminar itu, Paulus Waterpauw memaparkan bahwa terdapat empat aspek krusial yang menjadi akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua. Yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosiokultural, serta aspek idiologis dan nasionalisme.

Salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain di Indonesia adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan aktivitas KKB. Untuk itu, lanjut Argo, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Termasuk pioner of nationalism untuk mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan pioner kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan Papua.

“Mahasiswa harus menjadi pioner dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” kata Argo. [USU]
]]> Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memastikan, tidak semua wilayah di Papua menjadi lokasi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Fakta ini dipaparkan Baintelkam Polri di depan mahasiswa peserta seminar nasional yang digagas BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Selasa (22/6). Seminar Nasional BEM PTM diikuti sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta.
“Tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata. Hanya di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika,” papar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, menceritakan isi seminar itu, seperti dikutip Antara.
Argo menyebutkan, seminar nasional BEM PTM itu menghadirkan Kepala Baintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw, yang merupakan putra asli Papua, sebagai pembicara kunci. Dalam seminar tersebut, dipaparkan pokok-pokok pemikiran mengenai Papua dan segala macam dinamika dari sisi Polri.
“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik, unik, dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo, mengulang paparan Paulus Waterpauw.
Di sisi lain, lanjut Argo, sejak 1963, saat Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas. Ditambah lagi adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas kesenjangan pembangunan yang terjadi, baik bidang ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan.
Dalam seminar itu, Paulus Waterpauw memaparkan bahwa terdapat empat aspek krusial yang menjadi akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua. Yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosiokultural, serta aspek idiologis dan nasionalisme.
Salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain di Indonesia adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan aktivitas KKB. Untuk itu, lanjut Argo, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Termasuk pioner of nationalism untuk mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan pioner kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan Papua.
“Mahasiswa harus menjadi pioner dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” kata Argo. [USU]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories