Kirim Surat Ke Jokowi, Serikat Nelayan NU Tolak Impor Garam

Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor garam 3 juta ton. Kebijakan tersebut dinilai akan mematikan petani garam.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU, Witjaksono, saat jumpa pers virtual, Rabu (24/4). Dalam kesempatan itu, dia didampingi jajarannya dan pengurus daerah.

Menurut dia, para petani garam di Indramayu, Cirebon Jawa Barat, Jawa Timur dan dari Nusa Tenggara Timur resah dengan rencana impor garam. Padahal, produksi garam mereka banyak yang tidak terserap pasar. Selain itu harganya juga anjlok. Per kilogramya hanya Rp 100-Rp 300.

“Ini tentu sangat meresahkan, daerah-daerah ini memproduksi lebih dari separuh produksi garam nasional dan mereka menjerit,” katanya.

Menurut dia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), PAda 2021, produksi garam nasional adalah 3 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional berkisar pada angka 4 juta ton.

“Jika pemerintah impor 3 juta ton, lalu petani mau makan apa? Anak-anak mereka mau sekolah pakai apa?,” tegasnya.

Menurut dia, jika ini dibiarkan terus, maka petani adalah pihak yang dirugikan. Sehingga para petani berpotensi alih profesi dan lahan garam berpotensi alih fungsi. Lebih lanjut, maka negara kita akan benar-benar bergantung pada impor, tidak berdaulat pada sektor pangan.

Menurut perhitungan data internal Serikat Nelayan NU yang melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang diseluruh Indonesia, seharusnya pada periode tahun ini, impor garam hanya sekitar 1 juta ton, tidak lebih dari itu. Karena sebetulnya stok di petani cukup banyak.

“40-60 juta warga nahdliyin tinggal di pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan,” katanya.

Jika alasannya kualitas garam Indonesia tidak memenuhi standar, kata Witjaksono, maka pemerintah harus melakukan pendampingan dan membantu teknologi kepada nelayan. Jika permasalahannya ada pada harga yang lebih mahal daripada impor, maka pemerintah perlu turun langsung, berantas para mafia garam atau tengkulak nakal.

“Lakukan operasi pasar, subsidi bisa juga menjadi opsi,” tegasnya.

Terakhir dia, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan standar harga garam nasional minimal Rp. 700-1000 per kg. “Soal penolakan impor garam, kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan kementerian terkait. [DIT]

]]> Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor garam 3 juta ton. Kebijakan tersebut dinilai akan mematikan petani garam.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Nelayan NU, Witjaksono, saat jumpa pers virtual, Rabu (24/4). Dalam kesempatan itu, dia didampingi jajarannya dan pengurus daerah.

Menurut dia, para petani garam di Indramayu, Cirebon Jawa Barat, Jawa Timur dan dari Nusa Tenggara Timur resah dengan rencana impor garam. Padahal, produksi garam mereka banyak yang tidak terserap pasar. Selain itu harganya juga anjlok. Per kilogramya hanya Rp 100-Rp 300.

“Ini tentu sangat meresahkan, daerah-daerah ini memproduksi lebih dari separuh produksi garam nasional dan mereka menjerit,” katanya.

Menurut dia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), PAda 2021, produksi garam nasional adalah 3 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional berkisar pada angka 4 juta ton.

“Jika pemerintah impor 3 juta ton, lalu petani mau makan apa? Anak-anak mereka mau sekolah pakai apa?,” tegasnya.

Menurut dia, jika ini dibiarkan terus, maka petani adalah pihak yang dirugikan. Sehingga para petani berpotensi alih profesi dan lahan garam berpotensi alih fungsi. Lebih lanjut, maka negara kita akan benar-benar bergantung pada impor, tidak berdaulat pada sektor pangan.

Menurut perhitungan data internal Serikat Nelayan NU yang melibatkan 28 pengurus wilayah dan 355 cabang diseluruh Indonesia, seharusnya pada periode tahun ini, impor garam hanya sekitar 1 juta ton, tidak lebih dari itu. Karena sebetulnya stok di petani cukup banyak.

“40-60 juta warga nahdliyin tinggal di pesisir, berprofesi sebagai nelayan, pekerja dan pelaku usaha kelautan dan perikanan,” katanya.

Jika alasannya kualitas garam Indonesia tidak memenuhi standar, kata Witjaksono, maka pemerintah harus melakukan pendampingan dan membantu teknologi kepada nelayan. Jika permasalahannya ada pada harga yang lebih mahal daripada impor, maka pemerintah perlu turun langsung, berantas para mafia garam atau tengkulak nakal.

“Lakukan operasi pasar, subsidi bisa juga menjadi opsi,” tegasnya.

Terakhir dia, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan standar harga garam nasional minimal Rp. 700-1000 per kg. “Soal penolakan impor garam, kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan kementerian terkait. [DIT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories