Khusus Zona Hijau Dan Kuning Satgas Covid-19 Tidak Larang Shalat Tarawih Berjemaah Di Masjid

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan pelaksanaan ibadah sha­lat tarawih berjemaah pada Ramadan diizinkan. Tapi, khusus zona hijau dan kuning.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pelaksanaan ibadah shalat tarawih di masjid diatur untuk menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman virus Covid-19.

Penyelenggaraan salat tarawih kini disesuaikan dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

“Pembatasan pelaksanaan ibadah tarawih mengacu ke­pada skenario pengendalian di tingkat RT/RW sesuai pera­turan yang berlaku,” ujar Wiku dalam paparannya secara vir­tual, kemarin.

Diaturnya, secara zona. Dalam zona risiko pengenda­lian PPKM Mikro di tingkat RT/RW yang didasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 tahun 2021, Satgas Penanganan Covid-19 sudah membagi empat zona, yaitu hijau, kuning, oranye dan merah.

Jika laporan dari suatu RW menunjukkan tidak terjadi penambahan kasus Covid-19, maka wilayah tersebut masuk dalam zona hijau.

Sementara jika jumlah yang terpapar positif Covid-19 tidak lebih dari lima rumah, maka wilayah itu masuk zona kuning.

“Di atas lima rumah yang positif Covid-19 maka wilayah RW tersebut dilarang menggelar shalat tarawih,” tu­turnya.

Jika lebih dari lima rumah, maka wilayah tersebut ter­golong zona oranye. Satgas Penanganan Covid-19 mem­batasi kasus pada zona oranye, yaitu 6 hingga 10 rumah yang terpapar virus Corona. Sementara di atas 10 rumah lebih, digolongkan sebagai zona merah.

 

“Zona oranye dan zona merah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah shalat tarawih dan dilarang menggelar shalat Ied saat Idul Fitri,” tegasnya lagi.

Demi mencegah penu­laran virus, Satgas meminta masyarakat mematuhi pem­bagian zona tersebut. Wiku juga mengingatkan, meski zona hijau dan kuning diper­bolehkan melaksanakan shalat tarawih, tetapi tetap diwajib­kan mengikuti protokol kesehatan.

“Ibadah tarawih jangan sam­pai ada kerumunan. Ini tentu­nya posko daerah yang bisa mengatur, terutama di tingkat kelurahan dan desa,” ucap Wiku, mengingatkan.

Para jemaah tetap harus me­makai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pihak masjid juga harus menyedia­kan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer dan memberikan jarak minimal dua meter antar jemaah.

Tak cuma shalat tarawih, Satgas juga meminta aktivi­tas di bulan Ramadan yang memicu kerumunan, tidak dilakukan. Aktivitas tersebut antara lain sahur on the road dan buka puasa bersama. Masyarakat diimbau melaksana­kan sahur dan buka puasa di rumah masing-masing.

“Di seluruh zona kegiatan sahur on the road tidak diper­bolehkan,” tegasnya.

Untuk pelaksanaan i’tikaf, Satgas juga meminta masyarakat tidak melakukannya di masjid. Melainkan di ru­mah masing-masing. Serta membatasi pertemuan dengan anggota keluarga yang tidak satu atap.

Bagi masyarakat yang berada di zona oranye dan merah, perlu terus meningkatkan kedisplinan menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah daerah juga diimbau menggencarkan upaya 3T (testing, tracing dan treatment) dalam PPKM Mikro ini secara konsisten. [DIR]

]]> Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan pelaksanaan ibadah sha­lat tarawih berjemaah pada Ramadan diizinkan. Tapi, khusus zona hijau dan kuning.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pelaksanaan ibadah shalat tarawih di masjid diatur untuk menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman virus Covid-19.

Penyelenggaraan salat tarawih kini disesuaikan dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro.

“Pembatasan pelaksanaan ibadah tarawih mengacu ke­pada skenario pengendalian di tingkat RT/RW sesuai pera­turan yang berlaku,” ujar Wiku dalam paparannya secara vir­tual, kemarin.

Diaturnya, secara zona. Dalam zona risiko pengenda­lian PPKM Mikro di tingkat RT/RW yang didasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 tahun 2021, Satgas Penanganan Covid-19 sudah membagi empat zona, yaitu hijau, kuning, oranye dan merah.

Jika laporan dari suatu RW menunjukkan tidak terjadi penambahan kasus Covid-19, maka wilayah tersebut masuk dalam zona hijau.

Sementara jika jumlah yang terpapar positif Covid-19 tidak lebih dari lima rumah, maka wilayah itu masuk zona kuning.

“Di atas lima rumah yang positif Covid-19 maka wilayah RW tersebut dilarang menggelar shalat tarawih,” tu­turnya.

Jika lebih dari lima rumah, maka wilayah tersebut ter­golong zona oranye. Satgas Penanganan Covid-19 mem­batasi kasus pada zona oranye, yaitu 6 hingga 10 rumah yang terpapar virus Corona. Sementara di atas 10 rumah lebih, digolongkan sebagai zona merah.

 

“Zona oranye dan zona merah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah shalat tarawih dan dilarang menggelar shalat Ied saat Idul Fitri,” tegasnya lagi.

Demi mencegah penu­laran virus, Satgas meminta masyarakat mematuhi pem­bagian zona tersebut. Wiku juga mengingatkan, meski zona hijau dan kuning diper­bolehkan melaksanakan shalat tarawih, tetapi tetap diwajib­kan mengikuti protokol kesehatan.

“Ibadah tarawih jangan sam­pai ada kerumunan. Ini tentu­nya posko daerah yang bisa mengatur, terutama di tingkat kelurahan dan desa,” ucap Wiku, mengingatkan.

Para jemaah tetap harus me­makai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pihak masjid juga harus menyedia­kan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer dan memberikan jarak minimal dua meter antar jemaah.

Tak cuma shalat tarawih, Satgas juga meminta aktivi­tas di bulan Ramadan yang memicu kerumunan, tidak dilakukan. Aktivitas tersebut antara lain sahur on the road dan buka puasa bersama. Masyarakat diimbau melaksana­kan sahur dan buka puasa di rumah masing-masing.

“Di seluruh zona kegiatan sahur on the road tidak diper­bolehkan,” tegasnya.

Untuk pelaksanaan i’tikaf, Satgas juga meminta masyarakat tidak melakukannya di masjid. Melainkan di ru­mah masing-masing. Serta membatasi pertemuan dengan anggota keluarga yang tidak satu atap.

Bagi masyarakat yang berada di zona oranye dan merah, perlu terus meningkatkan kedisplinan menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah daerah juga diimbau menggencarkan upaya 3T (testing, tracing dan treatment) dalam PPKM Mikro ini secara konsisten. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories