Ketua MPR Bambang Soesatyo Musim Covid Tak Surutkan Sosialisasi Empat Pilar

Situasi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda bakal reda, memberikan tantangan tersendiri bagi MPR untuk terus mensosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) ke semua lapisan masyarakat.

Perlu terobosan untuk menghindari kerumunan, agar tak jadi klaster baru penyebaran Covid. Padahal sebelumnya, acara Sosialisasi Empat Pilar ini kerap diselenggarakan dengan menghadirkan suatu panggung hiburan atau pergelaran seni budaya seperti wayang golek, ketoprak, lawak dan sebagainya. Atau berbagai event komunitas/hobi, yang bisa dihadiri ratusan orang.

Seperti apa terobosan yang dilakukan MPR, agar Sosialisasi Empat Pilar tetap jalan, dan tak memunculkan kerumunan? Mari kita simak petikan wawancara Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, dengan wartawan Rakyat Merdeka, Ujang Sunda.

Sosialisasi Empat Pilar di era Covid, tentunya menghadirkan tantangan tersendiri bagi MPR. Karena bagaimanapun, sosialisasi tak boleh terhenti. Bagaimana upaya MPR dalam hal ini?

Alhamdulillah, Sosialisasi Empat Pilar tetap jalan. MPR melakukannya dengan memanfaatkan media digital seperti YouTube. Pimpinan MPR, termasuk saya, memiliki kanal YouTube yang dimanfaatkan untuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Selain itu, agar bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat di berbagai daerah, Sosialisasi Empat Pilar juga dilakukan menggunakan Zoom ataupun saluran video conference lainnya. Selain lebih efektif dan efisien, penggunaan kanal-kanal tersebut juga memudahkan berbagai kalangan untuk ikut serta bergabung.

Kalau dari kanal YouTube Anda sendiri, bagaimana respon masyarakat terhadap Sosialisasi Empat Pilar?

Responnya sangat positif. Jumlah subscriber dan viewer-nya terus naik. Meskipun saya terbilang orang baru di dunia YouTube, karena baru punya akun pada 11 Juni 2020.

Kanal YouTube saya, Bamsoet Channel, yang mayoritas kontennya diisi dengan kegiatan seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR, saat ini subscriber-nya sudah mencapai 73,3 ribu, dengan viewers 3,4 jutaan. Ini artinya, Sosialisasi Empat Pilar mampu menarik minat masyarakat.

Selama ini, MPR banyak menggandeng para artis dan influencer untuk ikut melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Itu hasilnya bagaimana?

Hasilnya, sangat baik. Karena di masa seperti ini, artis dan influencer – terutama YouTuber -, termasuk kalangan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap generasi muda. Tak heran, jika Presiden Jokowi juga beberapa kali mengundang mereka ke Istana Negara untuk berdialog. Mengajak mereka menjadi bagian dari pemersatu bangsa.

 

Selama ini, Anda kan aktif di banyak organisasi. Komunitas otomotif, misalnya. Apakah itu menjadi salah satu media yang cukup ampuh juga dalam upaya Sosialisasi Empat Pilar?

MPR sengaja melakukan Sosialisasi Empat Pilar ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan atas, menengah, hingga bawah. Salah satunya, melalui komunitas dan organisasi kemasyarakatan. Seperti komunitas pecinta mobil, komunitas motor, hingga komunitas sepeda.

Walaupun termasuk kalangan menengah atas, mereka juga termasuk bagian dari rakyat Indonesia, yang perlu mendapatkan sentuhan Empat Pilar MPR. Alhamdulillah responsnya sangat positif.

Pancasila sebagai dasar negara, harus tertanam dengan baik di hati masyarakat. Agar dapat mewujud dalam keseharian. Apa strategi dan terobosan MPR dalam hal ini?

Strategi terbaik adalah dengan memberikan teladan. Seluruh anggota MPR harus menjadi teladan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, dengan tidak menggunakan politik identitas demi kepentingan politik.

Selain itu, MPR juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan kembali materi pembelajaran Pancasila, sebagai materi wajib yang diajarkan. Mlai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

Di era disrupsi ini, penyebaran hoaks begitu marak. Bahaya, kalau tidak dibendung. Masyarakat kita harus cerdas menyikapi hal ini. Apa langkah MPR untuk turut mengatasinya?

Kami selalu mengajak masyarakat agar mencari berita dari sumber yang kredibel. Misalnya, dari media-media yang sudah terverifikasi Dewan Pers.

Kami juga selalu mengingatkan masyarakat, untuk tak mudah terpancing isu apa pun. Setiap mendapatkan berita, harus dicek dulu kebenarannya. Apalagi, kalau sumbernya dari akun media sosial yang tak jelas profilnya.

Tempo hari, Anda punya gagasan dalam membentuk Majelis Syuro Parlemen Sedunia? Itu bagaimana perkembangannya?

Dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Maroko pada akhir Desember 2019, Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, serta Ketua Parlemen Arab Saudi, Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh menyatakan dukungan terhadap gagasan MPR, untuk membentuk Majelis Syuro Parlemen se-Dunia.

Begitu pun saat bertemu Ketua Parlemen Maroko, Hakim Benchamach. Beliau juga menyatakan dukungannya.

Respons dari berbagai negara berpenduduk muslim dunia lainnya juga cukup baik. Penjajakan dengan berbagai negara berpenduduk muslim terus dilakukan. Meski sempat terhambat, karena pandemi Covid-19 tak memungkinkan MPR RI bertemu secara langsung dengan pimpinan MPR dari berbagai negara muslim dunia lainnya.

 

Kalau rencana pembentukan pengadilan etik, itu seperti apa perkembangannya?

MPR bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa pada 11 September 2020. Salah satu poinnya, mendorong pemerintah bersama DPR kembali membahas dan menyelesaikan RUU Etika Penyelenggara Negara, yang sebelumnya pernah masuk dalam Prolegnas 2014-2019 namun karena keterbatasan waktu, tak sempat diselesaikan.

Penyelesaian RUU tersebut merupakan amanah sekaligus turunan dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Jadi, “bolanya” saat ini ada di pemerintah bersama DPR.

Saat ini, MPR tengah mendorong pembentukan PokokPokok Haluan Negara (PPHN). Apa kebutuhan mendesaknya?

Dalam menghadapi globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia sangat memerlukan adanya satu pedoman/arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Karena itu, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagaimana direkomendasikan MPR periode 2014-2019, perlu diwujudkan pada masa jabatan MPR 2019-2024.

Keberadaan PPHN juga penting untuk memastikan adanya pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual. Sehingga, dapat menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah yang tidak bergantung pada momen elektoral. Serta menjamin keberlanjutan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

Selain pandemi Covid yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bangsa kita banyak dilanda bencana di awal tahun ini. Apa langkah-langkah MPR untuk turut meringankan beban korban bencana?

Sudah banyak anggota MPR yang memberikan bantuan langsung, kepada warga yang menjadi korban di berbagai lokasi bencana. Kami juga bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) maupun organisasi olahraga seperti Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyalurkan bantuan. [USU]

 

]]> Situasi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda bakal reda, memberikan tantangan tersendiri bagi MPR untuk terus mensosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) ke semua lapisan masyarakat.

Perlu terobosan untuk menghindari kerumunan, agar tak jadi klaster baru penyebaran Covid. Padahal sebelumnya, acara Sosialisasi Empat Pilar ini kerap diselenggarakan dengan menghadirkan suatu panggung hiburan atau pergelaran seni budaya seperti wayang golek, ketoprak, lawak dan sebagainya. Atau berbagai event komunitas/hobi, yang bisa dihadiri ratusan orang.

Seperti apa terobosan yang dilakukan MPR, agar Sosialisasi Empat Pilar tetap jalan, dan tak memunculkan kerumunan? Mari kita simak petikan wawancara Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, dengan wartawan Rakyat Merdeka, Ujang Sunda.

Sosialisasi Empat Pilar di era Covid, tentunya menghadirkan tantangan tersendiri bagi MPR. Karena bagaimanapun, sosialisasi tak boleh terhenti. Bagaimana upaya MPR dalam hal ini?

Alhamdulillah, Sosialisasi Empat Pilar tetap jalan. MPR melakukannya dengan memanfaatkan media digital seperti YouTube. Pimpinan MPR, termasuk saya, memiliki kanal YouTube yang dimanfaatkan untuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Selain itu, agar bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat di berbagai daerah, Sosialisasi Empat Pilar juga dilakukan menggunakan Zoom ataupun saluran video conference lainnya. Selain lebih efektif dan efisien, penggunaan kanal-kanal tersebut juga memudahkan berbagai kalangan untuk ikut serta bergabung.

Kalau dari kanal YouTube Anda sendiri, bagaimana respon masyarakat terhadap Sosialisasi Empat Pilar?

Responnya sangat positif. Jumlah subscriber dan viewer-nya terus naik. Meskipun saya terbilang orang baru di dunia YouTube, karena baru punya akun pada 11 Juni 2020.

Kanal YouTube saya, Bamsoet Channel, yang mayoritas kontennya diisi dengan kegiatan seputar Sosialisasi Empat Pilar MPR, saat ini subscriber-nya sudah mencapai 73,3 ribu, dengan viewers 3,4 jutaan. Ini artinya, Sosialisasi Empat Pilar mampu menarik minat masyarakat.

Selama ini, MPR banyak menggandeng para artis dan influencer untuk ikut melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Itu hasilnya bagaimana?

Hasilnya, sangat baik. Karena di masa seperti ini, artis dan influencer – terutama YouTuber -, termasuk kalangan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap generasi muda. Tak heran, jika Presiden Jokowi juga beberapa kali mengundang mereka ke Istana Negara untuk berdialog. Mengajak mereka menjadi bagian dari pemersatu bangsa.

 

Selama ini, Anda kan aktif di banyak organisasi. Komunitas otomotif, misalnya. Apakah itu menjadi salah satu media yang cukup ampuh juga dalam upaya Sosialisasi Empat Pilar?

MPR sengaja melakukan Sosialisasi Empat Pilar ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan atas, menengah, hingga bawah. Salah satunya, melalui komunitas dan organisasi kemasyarakatan. Seperti komunitas pecinta mobil, komunitas motor, hingga komunitas sepeda.

Walaupun termasuk kalangan menengah atas, mereka juga termasuk bagian dari rakyat Indonesia, yang perlu mendapatkan sentuhan Empat Pilar MPR. Alhamdulillah responsnya sangat positif.

Pancasila sebagai dasar negara, harus tertanam dengan baik di hati masyarakat. Agar dapat mewujud dalam keseharian. Apa strategi dan terobosan MPR dalam hal ini?

Strategi terbaik adalah dengan memberikan teladan. Seluruh anggota MPR harus menjadi teladan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, dengan tidak menggunakan politik identitas demi kepentingan politik.

Selain itu, MPR juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan kembali materi pembelajaran Pancasila, sebagai materi wajib yang diajarkan. Mlai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

Di era disrupsi ini, penyebaran hoaks begitu marak. Bahaya, kalau tidak dibendung. Masyarakat kita harus cerdas menyikapi hal ini. Apa langkah MPR untuk turut mengatasinya?

Kami selalu mengajak masyarakat agar mencari berita dari sumber yang kredibel. Misalnya, dari media-media yang sudah terverifikasi Dewan Pers.

Kami juga selalu mengingatkan masyarakat, untuk tak mudah terpancing isu apa pun. Setiap mendapatkan berita, harus dicek dulu kebenarannya. Apalagi, kalau sumbernya dari akun media sosial yang tak jelas profilnya.

Tempo hari, Anda punya gagasan dalam membentuk Majelis Syuro Parlemen Sedunia? Itu bagaimana perkembangannya?

Dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Maroko pada akhir Desember 2019, Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz al-Saud, serta Ketua Parlemen Arab Saudi, Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh menyatakan dukungan terhadap gagasan MPR, untuk membentuk Majelis Syuro Parlemen se-Dunia.

Begitu pun saat bertemu Ketua Parlemen Maroko, Hakim Benchamach. Beliau juga menyatakan dukungannya.

Respons dari berbagai negara berpenduduk muslim dunia lainnya juga cukup baik. Penjajakan dengan berbagai negara berpenduduk muslim terus dilakukan. Meski sempat terhambat, karena pandemi Covid-19 tak memungkinkan MPR RI bertemu secara langsung dengan pimpinan MPR dari berbagai negara muslim dunia lainnya.

 

Kalau rencana pembentukan pengadilan etik, itu seperti apa perkembangannya?

MPR bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa pada 11 September 2020. Salah satu poinnya, mendorong pemerintah bersama DPR kembali membahas dan menyelesaikan RUU Etika Penyelenggara Negara, yang sebelumnya pernah masuk dalam Prolegnas 2014-2019 namun karena keterbatasan waktu, tak sempat diselesaikan.

Penyelesaian RUU tersebut merupakan amanah sekaligus turunan dari Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Jadi, “bolanya” saat ini ada di pemerintah bersama DPR.

Saat ini, MPR tengah mendorong pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Apa kebutuhan mendesaknya?

Dalam menghadapi globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia sangat memerlukan adanya satu pedoman/arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Karena itu, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagaimana direkomendasikan MPR periode 2014-2019, perlu diwujudkan pada masa jabatan MPR 2019-2024.

Keberadaan PPHN juga penting untuk memastikan adanya pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual. Sehingga, dapat menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah yang tidak bergantung pada momen elektoral. Serta menjamin keberlanjutan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.

Selain pandemi Covid yang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bangsa kita banyak dilanda bencana di awal tahun ini. Apa langkah-langkah MPR untuk turut meringankan beban korban bencana?

Sudah banyak anggota MPR yang memberikan bantuan langsung, kepada warga yang menjadi korban di berbagai lokasi bencana. Kami juga bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) maupun organisasi olahraga seperti Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyalurkan bantuan. [USU]

 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories

Generated by Feedzy