Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Transaksi Antara Parpol Dan Pejabat Yang Didukung

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta publik untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna. Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga. Apalagi, satu orang.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi kerja semua lembaga. Bahkan, di seluruh cabang kekuasaan.

“Para legislator harus membaca kemungkinan adanya lubang dalam regulasi kita, yang menyebabkan mudahnya penyimpangan dalam pelaksanaan. Kuasa membuat UU ada pada para anggota legislatif kita. Tentu dibahas bersama eksekutif,” tutur Firli melalui akun Twitter-nya, Sabtu (8/1).

Firli juga meminta para pejabat di lingkungan yudikatif, untuk memastikan bahwa peradilan berjalan adil. Sehingga, masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi telah dihukum secara setimpal. Demi memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Partai politik pun ikut dicolek Firli. Meski partai politik adalah lembaga semi private, faktanya mereka adalah penyuplai pejabat publik.

“Partai politik harus menunjukkan bersih dari korupsi, dan tidak ada lagi transaksi antara parpol dengan para pejabat yg didukung sebelum atau sesudahnya,” tegasnya.

Tak kalah penting, Firli menyoroti tempat amanah dan anggaran negara (APBN dan APBD), yang sebagian besar dialokasikan kepada para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah.

“Mereka inilah sejatinya pemegang amanah uang dan kekuasaan. Dalam pelaksanaan, mereka harus betul betul memastikan, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak saja harus taat kepada Undang-Undang. Tetapi juga dipenuhi oleh etika dan moral penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik dan benar,” papar Firli.

“Pada akhirnya, perbaikan sistem ini semua akan menciptakan budaya anti korupsi yang masif, yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional. Membanggakan kita semua. Amin YRA,” pungkasnya. [HES]

]]> Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta publik untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna. Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga. Apalagi, satu orang.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi kerja semua lembaga. Bahkan, di seluruh cabang kekuasaan.

“Para legislator harus membaca kemungkinan adanya lubang dalam regulasi kita, yang menyebabkan mudahnya penyimpangan dalam pelaksanaan. Kuasa membuat UU ada pada para anggota legislatif kita. Tentu dibahas bersama eksekutif,” tutur Firli melalui akun Twitter-nya, Sabtu (8/1).

Firli juga meminta para pejabat di lingkungan yudikatif, untuk memastikan bahwa peradilan berjalan adil. Sehingga, masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi telah dihukum secara setimpal. Demi memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Partai politik pun ikut dicolek Firli. Meski partai politik adalah lembaga semi private, faktanya mereka adalah penyuplai pejabat publik.

“Partai politik harus menunjukkan bersih dari korupsi, dan tidak ada lagi transaksi antara parpol dengan para pejabat yg didukung sebelum atau sesudahnya,” tegasnya.

Tak kalah penting, Firli menyoroti tempat amanah dan anggaran negara (APBN dan APBD), yang sebagian besar dialokasikan kepada para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah.

“Mereka inilah sejatinya pemegang amanah uang dan kekuasaan. Dalam pelaksanaan, mereka harus betul betul memastikan, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak saja harus taat kepada Undang-Undang. Tetapi juga dipenuhi oleh etika dan moral penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik dan benar,” papar Firli.

“Pada akhirnya, perbaikan sistem ini semua akan menciptakan budaya anti korupsi yang masif, yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional. Membanggakan kita semua. Amin YRA,” pungkasnya. [HES]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories