Ketua BKSAP DPR: KTT ASEAN Jangan Sekadar Formalitas Dan Seremonial

Sekretariat Organisasi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) mengumumkan bahwa pada Sabtu (24/4), dijadwalkan gelaran ASEAN Leaders Meeting atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang bertempat di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia.

Komunitas global menyoroti KTT ASEAN tersebut. Pasalnya, isu kudeta Myanmar akan menjadi topik pembahasan KTT. Di luar itu, informasi rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ikut memantik reaksi keras banyak pihak terutama para pegiat demokrasi dan HAM.  

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyambut baik KTT ASEAN, kendati dinilainya terlambat.

“Saya tak lama setelah kudeta terjadi sudah meminta ASEAN agar segera mengambil langkah konkrit atas kudeta di Myanmar. Myanmar adalah anggota ASEAN. Jangan sampai ASEAN dinilai tak relevan lagi oleh dunia. Namun meski terlambat,  KTT krusial dan layak diapresiasi untuk masa depan Myanmar yang lebih baik,” kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (23/4).

Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPR itu mengingatkan, agar outcome document KTT ASEAN berdampak nyata bagi situasi di Myanmar. KTT harus berkontribusi menciptakan suasana kondusif di Myanmar antara lain penghentian kekerasan terhadap pihak anti-kudeta, pembebasan ribuan tahanan yang tanpa proses hukum, pemulihan demokrasi, dan nasib 1 juta pengungsi Rohingya yang diusir dari Myanmar.

Selain itu perlu pembenahan internal ASEAN agar lebih mengedepankan demokrasi dan HAM. “KTT jangan sekadar formalitas dan seremonial. KTT ini bisa menjadi tonggak awal reformasi ASEAN,” tegasnya.

Pada sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu meminta ASEAN menghitung secara cermat dampak rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT.

“Saya sangat memahami penolakan banyak pihak termasuk LSM pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia terhadap lawatan otak kudeta ke Jakarta. Jika itu terlaksana, saya khawatir ASEAN akan dinilai sepenuhnya merestui kudeta. Itu juga akan mencederai Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Jangan sampai ASEAN dan kita dicemooh dunia,” ujarnya mengingatkan.

Politisi Gerindra itu menambahkan, jika kedatangan dalang kudeta itu tak bisa dihindarkan, maka ASEAN diminta memanfaatkan momentum tersebut secara positif.

“Jika pemimpin kudeta berpartisipasi, KTT ASEAN harus mendesak dia secara langsung untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan berdialog,” pungkasnya. [REN]

]]> Sekretariat Organisasi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) mengumumkan bahwa pada Sabtu (24/4), dijadwalkan gelaran ASEAN Leaders Meeting atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang bertempat di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia.

Komunitas global menyoroti KTT ASEAN tersebut. Pasalnya, isu kudeta Myanmar akan menjadi topik pembahasan KTT. Di luar itu, informasi rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT ikut memantik reaksi keras banyak pihak terutama para pegiat demokrasi dan HAM.  

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyambut baik KTT ASEAN, kendati dinilainya terlambat.

“Saya tak lama setelah kudeta terjadi sudah meminta ASEAN agar segera mengambil langkah konkrit atas kudeta di Myanmar. Myanmar adalah anggota ASEAN. Jangan sampai ASEAN dinilai tak relevan lagi oleh dunia. Namun meski terlambat,  KTT krusial dan layak diapresiasi untuk masa depan Myanmar yang lebih baik,” kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (23/4).

Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPR itu mengingatkan, agar outcome document KTT ASEAN berdampak nyata bagi situasi di Myanmar. KTT harus berkontribusi menciptakan suasana kondusif di Myanmar antara lain penghentian kekerasan terhadap pihak anti-kudeta, pembebasan ribuan tahanan yang tanpa proses hukum, pemulihan demokrasi, dan nasib 1 juta pengungsi Rohingya yang diusir dari Myanmar.

Selain itu perlu pembenahan internal ASEAN agar lebih mengedepankan demokrasi dan HAM. “KTT jangan sekadar formalitas dan seremonial. KTT ini bisa menjadi tonggak awal reformasi ASEAN,” tegasnya.

Pada sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu meminta ASEAN menghitung secara cermat dampak rencana partisipasi panglima junta militer Jenderal Min Aung Hlaing di KTT.

“Saya sangat memahami penolakan banyak pihak termasuk LSM pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia terhadap lawatan otak kudeta ke Jakarta. Jika itu terlaksana, saya khawatir ASEAN akan dinilai sepenuhnya merestui kudeta. Itu juga akan mencederai Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi. Jangan sampai ASEAN dan kita dicemooh dunia,” ujarnya mengingatkan.

Politisi Gerindra itu menambahkan, jika kedatangan dalang kudeta itu tak bisa dihindarkan, maka ASEAN diminta memanfaatkan momentum tersebut secara positif.

“Jika pemimpin kudeta berpartisipasi, KTT ASEAN harus mendesak dia secara langsung untuk segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan berdialog,” pungkasnya. [REN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories