Kerap Jadi Target, Anis Matta Minta Pertahanan Digital Indonesia Ditingkatkan

Perkembangan teknologi digital yang super cepat membuat perang proxy antar negara tak terelakan. Faktanya, saat ini Indonesia menjadi target serangan siber nomor tiga di dunia setelah Mongolia dan Nepal.

Karena itu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta sistem dan strategi pertahanan digital Indonesia harus ditingkatkan dan direformasi besar-besaran, agar tidak menjadi sasaran serangan pihak lain.

Apalagi, tidak ada satupun negara yang bisa mengatakan bahwa negaranya 100 persen aman dari serangan pihak luar. “Di era digital ini, negara seperti rumah kaca. Sehingga, penduduk di suatu negara seperti berada di aquarium dan negara lain bisa melihatnya,” ungkap Anis dalam diskusi Gelora Talk dengan tema Keamanan Nasional di Era Digital di Gelora Media Center, Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (29/5).

Untuk menutup celah kerawanan yang ada, perlu adanya penguatan teknologi. Jika dilihat dari berbagai negara yang jarang mendapat gangguan keamanan digital adalah Rusia dan China. Karena kedua negara ini membuat teknologi pertahanan sendiri. Mereka tidak bergantung dengan negara lain.

Meski begitu, dibeberkan Anis, serangan siber itu belum tentu dilakukan oleh negara asing. Karena, bisa saja serangan itu dilakukan oleh warga negaranya. Namun karena tidak bisa dilakukan secara legal, maka menggunakan bantuan hacker dari negara lain.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan pengguna internet di Indonesia hampir sama besarnya dengan pengguna telepon genggam, yakni sekitar 180 juta orang.

“Selain serangan siber dari luar negeri, ada juga serangan yang berasal dari dalam. Sehingga, keamanan dan integritas data institusi harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Di era yang segalanya serba digital, Rudiantara mengungkapkan Kementerian Kominfo yang dipimpinnya di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya seringkali harus melakukan klarifikasi kepada publik atas serangan siber.

Pembicara lainnya, Pakar Keamanan dan Intelijen Andi Wijayanto menekankan infrastruktur menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan negara dari serangan siber. Sehingga apabila ada intercept dari pihak luar atas keamanan negara yang berkaitan dengan keamanan nasional, akan diketahui di bagian mana yang bermasalah.

“Kerawanan yang paling puncak adalah kerawanan politik. Karena sampai hari ini belum ada perlindungan data pribadi. Sampai hari ini, kita juga belum punya UU Keamanan Siber UU ITE perlu direvisi,” imbuhnya. [REN]

]]> Perkembangan teknologi digital yang super cepat membuat perang proxy antar negara tak terelakan. Faktanya, saat ini Indonesia menjadi target serangan siber nomor tiga di dunia setelah Mongolia dan Nepal.

Karena itu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta sistem dan strategi pertahanan digital Indonesia harus ditingkatkan dan direformasi besar-besaran, agar tidak menjadi sasaran serangan pihak lain.

Apalagi, tidak ada satupun negara yang bisa mengatakan bahwa negaranya 100 persen aman dari serangan pihak luar. “Di era digital ini, negara seperti rumah kaca. Sehingga, penduduk di suatu negara seperti berada di aquarium dan negara lain bisa melihatnya,” ungkap Anis dalam diskusi Gelora Talk dengan tema Keamanan Nasional di Era Digital di Gelora Media Center, Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (29/5).

Untuk menutup celah kerawanan yang ada, perlu adanya penguatan teknologi. Jika dilihat dari berbagai negara yang jarang mendapat gangguan keamanan digital adalah Rusia dan China. Karena kedua negara ini membuat teknologi pertahanan sendiri. Mereka tidak bergantung dengan negara lain.

Meski begitu, dibeberkan Anis, serangan siber itu belum tentu dilakukan oleh negara asing. Karena, bisa saja serangan itu dilakukan oleh warga negaranya. Namun karena tidak bisa dilakukan secara legal, maka menggunakan bantuan hacker dari negara lain.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan pengguna internet di Indonesia hampir sama besarnya dengan pengguna telepon genggam, yakni sekitar 180 juta orang.

“Selain serangan siber dari luar negeri, ada juga serangan yang berasal dari dalam. Sehingga, keamanan dan integritas data institusi harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Di era yang segalanya serba digital, Rudiantara mengungkapkan Kementerian Kominfo yang dipimpinnya di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya seringkali harus melakukan klarifikasi kepada publik atas serangan siber.

Pembicara lainnya, Pakar Keamanan dan Intelijen Andi Wijayanto menekankan infrastruktur menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan negara dari serangan siber. Sehingga apabila ada intercept dari pihak luar atas keamanan negara yang berkaitan dengan keamanan nasional, akan diketahui di bagian mana yang bermasalah.

“Kerawanan yang paling puncak adalah kerawanan politik. Karena sampai hari ini belum ada perlindungan data pribadi. Sampai hari ini, kita juga belum punya UU Keamanan Siber UU ITE perlu direvisi,” imbuhnya. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories