Kepala Daerah: Tak Ada Mahar Untuk Partai Demokrat .

Kepala-kepala daerah yang didukung Partai Demokrat membantah tudingan pihak Kongres Luar Biasa KLB (KLB) ilegal bahwa Partai Demokrat meminta mahar untuk Pilkada.

Mereka mengakui memang mengeluarkan biaya kampanye dan saksi, namun jumlah yang dikeluarkan masih dalam batas yang wajar serta sudah dilaporkan.

Hal ini ditegaskan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang terpilih pada Pilkada 2017 dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan Lenosin Hamsyah yang terpilih pada Pilkada 2020, dalam kesempatan berbeda.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan menjelang Pilkada 2017, Ia menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam pilkada gubernur.

Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.  Wahidin menegaskan, tidak ada permintaan (mahar) dari SBY maupun pengurus Demokrat. Ia menegaskan, tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar ke Partai Demokrat.

“Oleh karenanya saya meminta jangan mengaitkan saya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk ngurusin rakyat sebagai Gubernur, ” tegasnya.

Senada, Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos) yang memenangkan Pilkada 2020 menceritakan, saat dipanggil Partai Demokrat, Ia memaparkan rencana kampanye dan kesiapannya memenangkan Pilkada. 

Ketum AHY dan pimpinan Partai Demokrat kata dia, menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonannya. 

Enos juga menegaskan tidak dimintai mahar apa pun. Hanya ditanya tentang kesiapan keuangan yang dimiliki untuk keperluan kampanye dan saksi.

“Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Setahu saya, saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang,” tegas Enos. [JAR]

]]> .
Kepala-kepala daerah yang didukung Partai Demokrat membantah tudingan pihak Kongres Luar Biasa KLB (KLB) ilegal bahwa Partai Demokrat meminta mahar untuk Pilkada.

Mereka mengakui memang mengeluarkan biaya kampanye dan saksi, namun jumlah yang dikeluarkan masih dalam batas yang wajar serta sudah dilaporkan.

Hal ini ditegaskan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang terpilih pada Pilkada 2017 dan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan Lenosin Hamsyah yang terpilih pada Pilkada 2020, dalam kesempatan berbeda.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan menjelang Pilkada 2017, Ia menghadap Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memaparkan kesiapannya bertarung dalam pilkada gubernur.

Setelah diyakini siap, Wahidin memperoleh restu SBY dan mandat partai.  Wahidin menegaskan, tidak ada permintaan (mahar) dari SBY maupun pengurus Demokrat. Ia menegaskan, tidak pernah mengeluarkan dana untuk mahar ke Partai Demokrat.

“Oleh karenanya saya meminta jangan mengaitkan saya baik di media sosial maupun media TV bahwa Wahidin Halim kader Demokrat mengeluarkan mahar yang cukup besar sehingga tidak menjadi pengurus. Saya tidak menjadi pengurus karena sibuk ngurusin rakyat sebagai Gubernur, ” tegasnya.

Senada, Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Lanosin Hamzah (Enos) yang memenangkan Pilkada 2020 menceritakan, saat dipanggil Partai Demokrat, Ia memaparkan rencana kampanye dan kesiapannya memenangkan Pilkada. 

Ketum AHY dan pimpinan Partai Demokrat kata dia, menilai secara objektif berdasarkan survei sebelum memutuskan mendukung pencalonannya. 

Enos juga menegaskan tidak dimintai mahar apa pun. Hanya ditanya tentang kesiapan keuangan yang dimiliki untuk keperluan kampanye dan saksi.

“Wajar dong, karena saya akan bertarung. Tapi saya tegaskan tidak ada mahar untuk DPP. Setahu saya, saya didukung semata-mata karena saya berpotensi paling besar untuk menang. Terbukti saya menang,” tegas Enos. [JAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories