Kemnaker Temukan 2 CPMI Tanpa Paspor Mau Diberangkatkan Ke Singapura

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengamankan 10 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di tempat isolasi CPMI di Hotel Penuin, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/8).

Dengan temuan baru tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan telah mengamankan 55 orang CPMI yang diduga akan diberangkatkan ke Singapura.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan, temuan ini diperoleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama Badan Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia (P2MI) dan Polresta Batam, usai menindaklanjuti dan pengembangan hasil sidak pada Senin 16 Agustus lalu. Pada sidak tersebut ditemukan 45 CPMI berdokumen dan 1 CPMI tanpa dokumen lengkap.

“Kami telah melaporkan hasil temuan tim gabungan yang melakukan sidak di Batam beberapa hari lalu kepada Ibu Menaker, Ida Fauziyah. Beliau menginstruksikan kami untuk mendalami dan menindaklanjuti hasil sidak tersebut,” kata Haiyani, dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Dia menjelaskan, Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Batam dan Polresta Batam di lapangan juga telah mengamankan 53 paspor CPMI. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap CPMI tersebut.

“Tim pengawas ketenagakerjaan dan Tim BP2MI Batam akan memastikan P3MI yang merekrut dan menempatkan CPMI tersebut bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan, sampai ditempatkan ke Singapura,” ungkapnya.

 

Pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI, sesuai Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Perlindungan PMI.

Pihaknya berharap, peran aktif pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-baiknya. Sehingga tercipta perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI.

“Ini tentunya menjadi harapan kita semua, untuk dapat segera diwujudkannya aturan maupun tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran yang lebih baik,” ujar dia.

Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Direktorat Binariksa) Kemnaker, Yuli Adiratna memaparkan, tindaklanjut sidak Tim Pengawas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Koordinator Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat direktoratnya, FX Watratan.

 

Dari hasil pengembangan sidak, juga ditemukan P3MI yang akan memberangkatkan CPMI ke Singapura tersebut tanpa melalui Association of Employment Agencies Singapore (AEAS), mengingat asosiasi tersebut tak memiliki izin di Indonesia.

“Selain 53 paspor, dua CPMI tak memegang paspor karena mengaku diambil oleh orang yang diduga sponsor. Total jumlah CPMI yang berada di Hotel Penuin 55 orang CPMI, yang awalnya 45 CPMI,” beber Yuli.

Hingga saat ini Kemnaker terus berkoordinasi dengan BP2MI dan Polresta Batam untuk mendalami permasalahan penempatan CPMI di Batam ini. Menurutnya, pola-pola penempatan CPMI di masa pandemi Covid-19 dengan melakukan karantina untuk memastikan kesehatan, dan keselamatan CPMI maupun pengguna termasuk pihak lain yang berdekatan.

“Pola ini harus dikoordinasikan antar Pemerintah, baik Pemerintah negara tujuan dan juga Pemerintah Indonesia, termasuk Pemda sebagai lokasi karantina,” tutupnya. [UMM]

]]> Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengamankan 10 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di tempat isolasi CPMI di Hotel Penuin, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/8).

Dengan temuan baru tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan telah mengamankan 55 orang CPMI yang diduga akan diberangkatkan ke Singapura.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan, temuan ini diperoleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama Badan Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia (P2MI) dan Polresta Batam, usai menindaklanjuti dan pengembangan hasil sidak pada Senin 16 Agustus lalu. Pada sidak tersebut ditemukan 45 CPMI berdokumen dan 1 CPMI tanpa dokumen lengkap.

“Kami telah melaporkan hasil temuan tim gabungan yang melakukan sidak di Batam beberapa hari lalu kepada Ibu Menaker, Ida Fauziyah. Beliau menginstruksikan kami untuk mendalami dan menindaklanjuti hasil sidak tersebut,” kata Haiyani, dalam keterangannya, Minggu (22/8).

Dia menjelaskan, Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Batam dan Polresta Batam di lapangan juga telah mengamankan 53 paspor CPMI. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap CPMI tersebut.

“Tim pengawas ketenagakerjaan dan Tim BP2MI Batam akan memastikan P3MI yang merekrut dan menempatkan CPMI tersebut bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan, sampai ditempatkan ke Singapura,” ungkapnya.

 

Pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI, sesuai Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Perlindungan PMI.

Pihaknya berharap, peran aktif pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-baiknya. Sehingga tercipta perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI.

“Ini tentunya menjadi harapan kita semua, untuk dapat segera diwujudkannya aturan maupun tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran yang lebih baik,” ujar dia.

Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Direktorat Binariksa) Kemnaker, Yuli Adiratna memaparkan, tindaklanjut sidak Tim Pengawas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Koordinator Penempatan Hubungan Kerja dan Kebebasan Berserikat direktoratnya, FX Watratan.

 

Dari hasil pengembangan sidak, juga ditemukan P3MI yang akan memberangkatkan CPMI ke Singapura tersebut tanpa melalui Association of Employment Agencies Singapore (AEAS), mengingat asosiasi tersebut tak memiliki izin di Indonesia.

“Selain 53 paspor, dua CPMI tak memegang paspor karena mengaku diambil oleh orang yang diduga sponsor. Total jumlah CPMI yang berada di Hotel Penuin 55 orang CPMI, yang awalnya 45 CPMI,” beber Yuli.

Hingga saat ini Kemnaker terus berkoordinasi dengan BP2MI dan Polresta Batam untuk mendalami permasalahan penempatan CPMI di Batam ini. Menurutnya, pola-pola penempatan CPMI di masa pandemi Covid-19 dengan melakukan karantina untuk memastikan kesehatan, dan keselamatan CPMI maupun pengguna termasuk pihak lain yang berdekatan.

“Pola ini harus dikoordinasikan antar Pemerintah, baik Pemerintah negara tujuan dan juga Pemerintah Indonesia, termasuk Pemda sebagai lokasi karantina,” tutupnya. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories