Kemnaker Pede Hadapi Industri 4.0

Bonus demografi pada industri 4.0 telah diantisipasi Kementerian Ketenagakerjaan. Kemnaker menegaskan sama sekali tak gagap menghadapi perkembangan era yang terus berkembang.

Hal ini ditandai dengan beberapa strategi yang dicanangkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam menghadapi transformasi ketenagakerjaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online,” kata Ida, saat menyampaikan keynote speech pada webinar “Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0″ yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), di Jakarta, Sabtu (12/6).

Ida menambahkan, pihaknya terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi, agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.

Diketahui, World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan, di dunia akan ada 97 juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang. Untuk Indonesia, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada 20 juta pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu tersebut.

“Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel, baik secara waktu atau pun tempat. Sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton,” ungkap politisi PKB itu.

Karenanya, Ida menegaskan, saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia usaha ke depannya.

 

Menurut Ida, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya. Seperti kebijakan triple skilling yakni skilling, re-skilling dan up-skilling bagi pekerja.

Juga dengan optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skills, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training, serta kolaborasi dengan semua stakeholders. Terutama pelaku industri, untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia menambahkan, Kemnaker juga terus melaksanakan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk memperluas jangkauan pelatihan vokasi. “Kemnaker berupaya menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global, serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri,” lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menerangkan, terdapat tiga tantangan transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Yaitu transformasi keterampilan, transformasi pekerjaan, dan terakhir transformasi sosial.

“Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel, jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi, dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat,” paparnya. [UMM]

]]> Bonus demografi pada industri 4.0 telah diantisipasi Kementerian Ketenagakerjaan. Kemnaker menegaskan sama sekali tak gagap menghadapi perkembangan era yang terus berkembang.

Hal ini ditandai dengan beberapa strategi yang dicanangkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam menghadapi transformasi ketenagakerjaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem online,” kata Ida, saat menyampaikan keynote speech pada webinar “Kesiapan Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0″ yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), di Jakarta, Sabtu (12/6).

Ida menambahkan, pihaknya terus melakukan kajian labour market assessment sebagai dasar penyusunan kebijakan pelatihan vokasi, agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.

Diketahui, World Economic Forum (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan, di dunia akan ada 97 juta pekerjaan baru yang tumbuh bersamaan dengan 85 juta pekerjaan yang akan berkurang. Untuk Indonesia, sebagaimana dilaporkan McKinsey, diprediksi akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak oleh otomatisasi, serta akan ada 20 juta pekerjaan baru yang muncul dalam kurun waktu tersebut.

“Dalam Revolusi Industri 4.0, penggunaan teknologi yang semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel, baik secara waktu atau pun tempat. Sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton,” ungkap politisi PKB itu.

Karenanya, Ida menegaskan, saat ini kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dengan soft skills yang memadai. Selain itu, kreativitas, inovasi dan kewirausahaan akan menjadi poin penting bagi perkembangan dunia usaha ke depannya.

 

Menurut Ida, kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan kebijakan pelatihan vokasi lainnya. Seperti kebijakan triple skilling yakni skilling, re-skilling dan up-skilling bagi pekerja.

Juga dengan optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skills, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online, penggunaan metode blended training, serta kolaborasi dengan semua stakeholders. Terutama pelaku industri, untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia menambahkan, Kemnaker juga terus melaksanakan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk memperluas jangkauan pelatihan vokasi. “Kemnaker berupaya menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing global, serta dapat memenuhi kualifikasi kemampuan terbaru yang dibutuhkan oleh dunia industri,” lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menerangkan, terdapat tiga tantangan transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0. Yaitu transformasi keterampilan, transformasi pekerjaan, dan terakhir transformasi sosial.

“Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut diperlukan inovasi dalam penyiapan kompetensi tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel, jaminan sosial terhadap peningkatan kompetensi, dan jaminan sosial terhadap pendapatan masyarakat,” paparnya. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories