Kemnaker Gagalkan 11 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Timteng .

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berbuah manis. Pasalnya, ada 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal yang akan diterbangkan ke negara Timur Tengah.

Tepatnya, saat Tim Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan sidak di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur, Kamis (17/6).

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, 11 calon pekerja migran ini nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Ke-11 CPMI ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya.

Nyatanya, suatu hal yang ilegal akan berdampak buruk pada CPMI tersebut. Karena iti Suhartono berpesan, agar masyarakat berhati-hati dan waspada jika ada pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. Apalagi untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara-negara Timteng.

“Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) provinsi atau kabupaten maupun kota setempat,” pinta Suhartono di Jakarta, kemarin.

Jika tidak mau ribet, para pencari kerja bisa mengakses karis hub melalui aplikasi Sisnaker yang sudah tersedia di ponsel berjenis android. Tujuannya, dengan aplikasi ini, para pencari kerja dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

 

Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho Amrullah mengemukakan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timteng.

“Kami mendapat informasi bahwa para calon pekerja migran akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab. Mereka ditampung pada dua kamar kos berlantai dua,” ungkap Ridho.

Faktanya, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Akibatnya, membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah. Seperti Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timteng.

“Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga,” terang Ridho.

Plt Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Yuli Adiratna menyatakan, pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini.

“Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan kepolisian agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut,” pungkas Yuli. [MEN]

]]> .
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berbuah manis. Pasalnya, ada 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal yang akan diterbangkan ke negara Timur Tengah.

Tepatnya, saat Tim Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan sidak di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur, Kamis (17/6).

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, 11 calon pekerja migran ini nonprosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Ke-11 CPMI ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya.

Nyatanya, suatu hal yang ilegal akan berdampak buruk pada CPMI tersebut. Karena iti Suhartono berpesan, agar masyarakat berhati-hati dan waspada jika ada pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. Apalagi untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara-negara Timteng.

“Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) provinsi atau kabupaten maupun kota setempat,” pinta Suhartono di Jakarta, kemarin.

Jika tidak mau ribet, para pencari kerja bisa mengakses karis hub melalui aplikasi Sisnaker yang sudah tersedia di ponsel berjenis android. Tujuannya, dengan aplikasi ini, para pencari kerja dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

 

Koordinator PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Ridho Amrullah mengemukakan, sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timteng.

“Kami mendapat informasi bahwa para calon pekerja migran akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab. Mereka ditampung pada dua kamar kos berlantai dua,” ungkap Ridho.

Faktanya, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Akibatnya, membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah. Seperti Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timteng.

“Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga,” terang Ridho.

Plt Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia Yuli Adiratna menyatakan, pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini.

“Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan kepolisian agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut,” pungkas Yuli. [MEN]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories