Kementerian Agama Perbaiki Regulasi Wakaf

Kementerian Agama (Kemenag) memperbaiki regulasi perihal wakaf, agar ekosistem wakaf, terutama wakaf uang, dapat terus bertumbuh dan mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, M Fuad Nasar, mengemukakan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam regulasi tentang wakaf uang. Hal ini guna mencegah persepsi negatif dan keragu-raguan warga, yang ingin menyampaikan wakaf ke lembaga pengelola wakaf (nazir).

“Pengelolaan wakaf melalui uang itu adalah bagian dari penyempurnaan regulasi perwakafan. Sehingga semua entitas praktik wakaf di masyarakat terakomodir dalam regulasi,” katanya di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Pemerintah, menurut Fuad, juga berupaya memperluas instrumen perwakafan melalui Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNEKS). “Dalam bank sentral kita Bank Indonesia juga sudah ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hal ini dalam rangka memperluas ekosistem perwakafan yang kompatibel dengan perkembangan zaman,” katanya.

Saat ini, lanjut Fuad, ekonomi syariah sedang mengalami perkembangan yang baik. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan, bahwa jasa keuangan syariah di Indonesia tumbuh lebih baik dibanding jasa keuangan konvensional.

Pertumbuhan jasa keuangan syariah pada 2020 mencapai 21,48 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 13,84 persen. [RSM]

]]> Kementerian Agama (Kemenag) memperbaiki regulasi perihal wakaf, agar ekosistem wakaf, terutama wakaf uang, dapat terus bertumbuh dan mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, M Fuad Nasar, mengemukakan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam regulasi tentang wakaf uang. Hal ini guna mencegah persepsi negatif dan keragu-raguan warga, yang ingin menyampaikan wakaf ke lembaga pengelola wakaf (nazir).

“Pengelolaan wakaf melalui uang itu adalah bagian dari penyempurnaan regulasi perwakafan. Sehingga semua entitas praktik wakaf di masyarakat terakomodir dalam regulasi,” katanya di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Pemerintah, menurut Fuad, juga berupaya memperluas instrumen perwakafan melalui Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNEKS). “Dalam bank sentral kita Bank Indonesia juga sudah ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hal ini dalam rangka memperluas ekosistem perwakafan yang kompatibel dengan perkembangan zaman,” katanya.

Saat ini, lanjut Fuad, ekonomi syariah sedang mengalami perkembangan yang baik. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan, bahwa jasa keuangan syariah di Indonesia tumbuh lebih baik dibanding jasa keuangan konvensional.

Pertumbuhan jasa keuangan syariah pada 2020 mencapai 21,48 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 13,84 persen. [RSM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories