Kemenperin Bagikan 9 Ribu Sertifikasi TKDN Gratis Bagi IKM

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya membangkitkan kembali gairah usaha para pelaku industri dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memfasilitasi pemberian sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

“Penetapan TKDN dimaksudkan untuk mendorong agar semua produk yang dihasilkan industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang/jasa, baik itu melalui APBN maupun anggaran BUMN/BUMD,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Sabtu (4/9).

Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2021, Agus kembali mengingatkan program khusus yang diinisiasi Kemenperin, yaitu fasilitasi pemberian sertifikasi TKDN. Sebanyak 9.000 sertifikat produk secara gratis diberikan pada industri kecil dan menengah (IKM) dan industri skala besar.

“Sertifikasi gratis ini diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25 persen. Satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk dan satu sertifikat yang difasilitasi dapat memuat produk dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi,” paparnya. 

Kemenperin telah menunjuk PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia untuk menjalankan program sertifikasi TKDN ini tanpa dipungut biaya. “Diharapkan para pelaku usaha di Tanah Air dapat memanfaatkan proses mendapatkan sertifikasi TKDN ini secara gratis tersebut hingga akhir tahun 2021,” ujarnya.
 
Kepala Pusat Peningkatan Produk Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) Nila Kumalasari menjelaskan, Pemerintah telah menguatkan dukungan program sertifikasi TKDN gratis ini dengan berbagai peraturan. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam Perpres 12/2021, disebutkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggarannya untuk belanja barang atau jasa,” terangnya.

 

Barang impor yang ada di dalam aplikasi e-katalog Pemerintah akan dipembekuan penayangannya (freezing) jika produk tersebut sudah diproduksi di dalam negeri dan memiliki TKDN 40 persen. “Kami sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan mereka sudah setuju,” ungkap Nila.

Dengan begitu, Kementerian/Lembaga maupun BUMN tidak akan lagi menggunakan produk impor, melainkan memanfaatkan produk-produk buatan industri dalam negeri. “Tahun ini, Kemenperin mencatatkan sejarah baru, yaitu penerimaan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk melakukan program sertifikasi TKDN,” imbuhnya.

Kepala Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan PT Sucofindo (Persero) Supriyanto menyampaikan, berdasarkan data di Pusat P3DN Kemenperin, dalam dua tahun terakhir, terjadi kenaikan signifikan perusahaan yang melakukan sertifikasi untuk produknya. “Hingga akhir Agustus 2021, sudah terdapat 8.053 produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen dan 5.959 produk dalam negeri dengan nilai TKDN antara 25-40 persen,” paparnya.

Sertifikasi TKDN dilakukan dengan mendaftar PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Pelaku IKM maupun industri besar dapat menghubungi Sucofindo, khususnya Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan, Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4 Jakarta Selatan, maupun ke perwakilan cabang-cabang Sucofindo yang ada di daerah.

Dalam mendaftar, perusahaan perlu menyiapkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku atau pengajuan IUI melalui Online Single Submission (OSS) di BKPM yang sudah berlaku efektif untuk tahap pengajuan. Selanjutnya, lembaga surveyor akan melakukan site visit atau kunjungan pabrik untuk melihat fasilitas produksi yang digunakan dan menghitung porsi lokal dan impor dari bahan baku atau material yang digunakan, tenaga kerja (langsung dan tidak langsung), dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).

“Kami mengajak kepada para produsen untuk mengisi kuota tahun ini. Ayo, ambil kesempatan sertifikasi gratis ini dan manfaatkan programnya,” ajak Supriyanto. [USU]

]]> Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya membangkitkan kembali gairah usaha para pelaku industri dalam negeri di tengah pandemi Covid-19. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memfasilitasi pemberian sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

“Penetapan TKDN dimaksudkan untuk mendorong agar semua produk yang dihasilkan industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang/jasa, baik itu melalui APBN maupun anggaran BUMN/BUMD,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Sabtu (4/9).

Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2021, Agus kembali mengingatkan program khusus yang diinisiasi Kemenperin, yaitu fasilitasi pemberian sertifikasi TKDN. Sebanyak 9.000 sertifikat produk secara gratis diberikan pada industri kecil dan menengah (IKM) dan industri skala besar.

“Sertifikasi gratis ini diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25 persen. Satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk dan satu sertifikat yang difasilitasi dapat memuat produk dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi,” paparnya. 

Kemenperin telah menunjuk PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia untuk menjalankan program sertifikasi TKDN ini tanpa dipungut biaya. “Diharapkan para pelaku usaha di Tanah Air dapat memanfaatkan proses mendapatkan sertifikasi TKDN ini secara gratis tersebut hingga akhir tahun 2021,” ujarnya.
 
Kepala Pusat Peningkatan Produk Penggunaan Dalam Negeri (P3DN) Nila Kumalasari menjelaskan, Pemerintah telah menguatkan dukungan program sertifikasi TKDN gratis ini dengan berbagai peraturan. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Dalam Perpres 12/2021, disebutkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggarannya untuk belanja barang atau jasa,” terangnya.

 

Barang impor yang ada di dalam aplikasi e-katalog Pemerintah akan dipembekuan penayangannya (freezing) jika produk tersebut sudah diproduksi di dalam negeri dan memiliki TKDN 40 persen. “Kami sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan mereka sudah setuju,” ungkap Nila.

Dengan begitu, Kementerian/Lembaga maupun BUMN tidak akan lagi menggunakan produk impor, melainkan memanfaatkan produk-produk buatan industri dalam negeri. “Tahun ini, Kemenperin mencatatkan sejarah baru, yaitu penerimaan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk melakukan program sertifikasi TKDN,” imbuhnya.

Kepala Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan PT Sucofindo (Persero) Supriyanto menyampaikan, berdasarkan data di Pusat P3DN Kemenperin, dalam dua tahun terakhir, terjadi kenaikan signifikan perusahaan yang melakukan sertifikasi untuk produknya. “Hingga akhir Agustus 2021, sudah terdapat 8.053 produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen dan 5.959 produk dalam negeri dengan nilai TKDN antara 25-40 persen,” paparnya.

Sertifikasi TKDN dilakukan dengan mendaftar PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Pelaku IKM maupun industri besar dapat menghubungi Sucofindo, khususnya Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan, Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 34, Lantai 4 Jakarta Selatan, maupun ke perwakilan cabang-cabang Sucofindo yang ada di daerah.

Dalam mendaftar, perusahaan perlu menyiapkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku atau pengajuan IUI melalui Online Single Submission (OSS) di BKPM yang sudah berlaku efektif untuk tahap pengajuan. Selanjutnya, lembaga surveyor akan melakukan site visit atau kunjungan pabrik untuk melihat fasilitas produksi yang digunakan dan menghitung porsi lokal dan impor dari bahan baku atau material yang digunakan, tenaga kerja (langsung dan tidak langsung), dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).

“Kami mengajak kepada para produsen untuk mengisi kuota tahun ini. Ayo, ambil kesempatan sertifikasi gratis ini dan manfaatkan programnya,” ajak Supriyanto. [USU]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories