KBRI Yangon Didemo Massa Anti Kudeta Militer Kemlu: Indonesia Tak Mendukung Pemilu Ulang Myanmar

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah pemberitaan yang menyebut, bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum ulang setelah kudeta 1 Februari lalu. Buntut pemberitaan itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, didemo massa anti junta.

Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menegaskan, Indonesia tidak pernah ikut campur terkait rencana Pemilu baru di Myanmar yang direncanakan militer Myanmar. Sebaliknya, dia menyebut, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations/ASEAN).

“Itu dilakukan sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para Menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar,” terang Faizasyah, Selasa (23/2/2021).

Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, usai bertemu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu. Untuk itu, sepekan terakhir Menlu Retno telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat.

“Guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar,” tambah mantan Duta Besar Indonesia untuk Kanada ini.

Lebih lanjut, kata dia, yang ingin digarisbawahi adalah, bagaimana Indonesia menemukan satu solusi damai di Myanmar. Yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak.

Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan, sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Namun dia mengakui, bahwa dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Myanmar menjadi tidak stabil karena aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari hari ke hari.

“Ini adalah realitas yang sedang dikelola KBRI di Myanmar untuk memastikan, bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tetap terlindungi,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang pengguna Twitter, Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Selasa. Dalam foto yang ia bagikan, para demonstran berdiri di depan gedung KBRI sambil memegang sejumlah poster dan spanduk.

“Kami tidak perlu pemilu yang lain” dan “Kami ingin pemerintah terpilih kami kembali”, disertai tagar “Hormati suara kami”, demikian antara lain bunyi poster dan spanduk yang disampaikan para pengunjuk rasa.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu. Militer juga menangkap sejumlah tokoh politik. Termasuk pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League fo Democracy/NLD) Aung San Suu Kyi. [PYB]

]]> Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah pemberitaan yang menyebut, bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum ulang setelah kudeta 1 Februari lalu. Buntut pemberitaan itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, didemo massa anti junta.

Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah menegaskan, Indonesia tidak pernah ikut campur terkait rencana Pemilu baru di Myanmar yang direncanakan militer Myanmar. Sebaliknya, dia menyebut, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations/ASEAN).

“Itu dilakukan sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para Menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar,” terang Faizasyah, Selasa (23/2/2021).

Pertemuan tersebut telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, usai bertemu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta, awal Februari lalu. Untuk itu, sepekan terakhir Menlu Retno telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat.

“Guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar,” tambah mantan Duta Besar Indonesia untuk Kanada ini.

Lebih lanjut, kata dia, yang ingin digarisbawahi adalah, bagaimana Indonesia menemukan satu solusi damai di Myanmar. Yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak.

Terkait unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Faizasyah menjelaskan, sejauh ini aksi tersebut berlangsung damai dan tanpa kekerasan. Namun dia mengakui, bahwa dalam beberapa waktu terakhir, situasi di Myanmar menjadi tidak stabil karena aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari hari ke hari.

“Ini adalah realitas yang sedang dikelola KBRI di Myanmar untuk memastikan, bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Myanmar tetap terlindungi,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang pengguna Twitter, Hnin Zaw, mengunggah foto-foto terkait aksi unjuk rasa di depan KBRI Yangon, Selasa. Dalam foto yang ia bagikan, para demonstran berdiri di depan gedung KBRI sambil memegang sejumlah poster dan spanduk.

“Kami tidak perlu pemilu yang lain” dan “Kami ingin pemerintah terpilih kami kembali”, disertai tagar “Hormati suara kami”, demikian antara lain bunyi poster dan spanduk yang disampaikan para pengunjuk rasa.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu. Militer juga menangkap sejumlah tokoh politik. Termasuk pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League fo Democracy/NLD) Aung San Suu Kyi. [PYB]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .