Kazakhstan Lanjutkan Reformasi politik

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menggulirkan paket reformasi politik ketiga kepada anggota parlemen (Majelis)yang baru terpilih pada 15 Januari lalu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk pengembangan kelembagaan sistem politik Kazakhstan dan meningkatkan mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Tokayev mengusulkan untuk mengurangi ambang batas bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di Majelis (majelis rendah) dari 7% menjadi 5%. Ini akan berkontribusi pada perkembangan persaingan politik di negara ini. Misalnya di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ambang batas parlemen dalam UU Pemilu adalah 4%.

Tokayev bahkan mengusulkan opsi “menolak semua calon” sebagai salah satu pilihan dalam kertas suara pemilihan umum (pemilu) mendatang. “Secara global, hak asasi yang dilindungi hukum untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pemilu atau menentang semua calon, sudah dipraktikkan secara luas,” kata pengganti Nursultan Nazarbayev itu.

Pertemuan membahas reformasi politik di Majelis Tinggi Kazakhstan, 1 Februaru 2021. (Foto akorda.kz).

Maka, gagasan adanya opsi alternatif dan voting yang menolak semua calon juga harus menjadi bagian dari norma kita. Maka, kertas suara pada pemilu tingkat apapun harus menyertakan opsi ‘menolak semua calon’,” sambung mantan diplomat itu, dalam keterangan yang diterima RM.id, pekan lalu.

Presiden mencatat, lembaga petisi daring perlu dilegalkan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan efisiensi negara, melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.

Perlindungan HAM

Tujuan utama Pemerintah Kazakhstan adalah adanya perlindungan HAM. Presiden memberi perintah untuk mengadopsi undang-undang tambahan tentang Komisioner HAM-Ombudsman, yang akan mengefektifkan kegiatan lembaga ini di berbagai bidang.

Menurut Tokayev, anak-anak dan remaja saat ini akan menentukan pasar tenaga kerja Kazakhstan pada 2050. “Kemakmuran negara di masa depan bergantung pada daya saing mereka. Investasi pada kaum muda pasti akan membuahkan hasil berlipat ganda dan akan menguntungkan negara kita,” kata Presiden yang pernah bertugas di Singapura itu. 

“Penting untuk dipahami bahwa menjadi ‘bangsa muda’ memberi kita keuntungan jangka panjang. Tetapi semua itu harus dimanfaatkan dengan benar,” imbuh Presiden yang telah menelurkan 10 buku mengenai hubungan internasional.

Selanjutnya, Tokayev mengusulkan untuk memperkenalkan Indeks Pembangunan Pemuda di Kazakhstan sesuai dengan praktik internasional untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan pemuda. Atas dasar ini, kerja badan eksekutif lokal dalam implementasi kebijakan pemuda akan dinilai.

Pelaksanaan reformasi tersebut akan memfasilitasi penguatan sistem perlindungan HAM, memperluas partisipasi sipil, mengembangkan parlementerisme dan sistem multipartai untuk membuat negara lebih demokrasi. [MEL]

]]> Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menggulirkan paket reformasi politik ketiga kepada anggota parlemen (Majelis)yang baru terpilih pada 15 Januari lalu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk pengembangan kelembagaan sistem politik Kazakhstan dan meningkatkan mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Tokayev mengusulkan untuk mengurangi ambang batas bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di Majelis (majelis rendah) dari 7% menjadi 5%. Ini akan berkontribusi pada perkembangan persaingan politik di negara ini. Misalnya di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ambang batas parlemen dalam UU Pemilu adalah 4%.

Tokayev bahkan mengusulkan opsi “menolak semua calon” sebagai salah satu pilihan dalam kertas suara pemilihan umum (pemilu) mendatang. “Secara global, hak asasi yang dilindungi hukum untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pemilu atau menentang semua calon, sudah dipraktikkan secara luas,” kata pengganti Nursultan Nazarbayev itu.

Pertemuan membahas reformasi politik di Majelis Tinggi Kazakhstan, 1 Februaru 2021. (Foto akorda.kz).

Maka, gagasan adanya opsi alternatif dan voting yang menolak semua calon juga harus menjadi bagian dari norma kita. Maka, kertas suara pada pemilu tingkat apapun harus menyertakan opsi ‘menolak semua calon’,” sambung mantan diplomat itu, dalam keterangan yang diterima RM.id, pekan lalu.

Presiden mencatat, lembaga petisi daring perlu dilegalkan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan efisiensi negara, melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.

Perlindungan HAM

Tujuan utama Pemerintah Kazakhstan adalah adanya perlindungan HAM. Presiden memberi perintah untuk mengadopsi undang-undang tambahan tentang Komisioner HAM-Ombudsman, yang akan mengefektifkan kegiatan lembaga ini di berbagai bidang.

Menurut Tokayev, anak-anak dan remaja saat ini akan menentukan pasar tenaga kerja Kazakhstan pada 2050. “Kemakmuran negara di masa depan bergantung pada daya saing mereka. Investasi pada kaum muda pasti akan membuahkan hasil berlipat ganda dan akan menguntungkan negara kita,” kata Presiden yang pernah bertugas di Singapura itu. 

“Penting untuk dipahami bahwa menjadi ‘bangsa muda’ memberi kita keuntungan jangka panjang. Tetapi semua itu harus dimanfaatkan dengan benar,” imbuh Presiden yang telah menelurkan 10 buku mengenai hubungan internasional.

Selanjutnya, Tokayev mengusulkan untuk memperkenalkan Indeks Pembangunan Pemuda di Kazakhstan sesuai dengan praktik internasional untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan pemuda. Atas dasar ini, kerja badan eksekutif lokal dalam implementasi kebijakan pemuda akan dinilai.

Pelaksanaan reformasi tersebut akan memfasilitasi penguatan sistem perlindungan HAM, memperluas partisipasi sipil, mengembangkan parlementerisme dan sistem multipartai untuk membuat negara lebih demokrasi. [MEL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories