Kasus TPPU Bupati Probolinggo, KPK Garap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu digarap sebagai saksi dalam kasus suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Fraksi NasDem Hasan Aminuddin sebagai tersangka.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih Jakarta,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (8/3).

Selain Wibi, penyidik komisi antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi lain. Kelimanya adalah Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Probolinggo Kristina Katrin, dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Jurianto.

Lalu, PNS Kecamatan Tegal Siwalan Leisa Citrapurnama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo, dan Kasubag Perencanaan PUPR Kab. Probolinggo Nanang Wijanarko. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” imbuhnya.

Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya menjerat keduanya.

 

Dalam perkara suap tersebut, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka.

Mereka adalah Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, dan Masruhen. Kemudian, Abdul Wafi, Kho’im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, Samsuddin, Doddy Kurniawan, serta Muhamad Ridwan.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp 20 juta, ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp 362,5 juta saat menciduk mereka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Uang itu diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin. [OKT]

]]> Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

Keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu digarap sebagai saksi dalam kasus suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Fraksi NasDem Hasan Aminuddin sebagai tersangka.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih Jakarta,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Selasa (8/3).

Selain Wibi, penyidik komisi antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi lain. Kelimanya adalah Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Probolinggo Kristina Katrin, dan Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Jurianto.

Lalu, PNS Kecamatan Tegal Siwalan Leisa Citrapurnama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo, dan Kasubag Perencanaan PUPR Kab. Probolinggo Nanang Wijanarko. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Probolinggo Kota,” imbuhnya.

Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya menjerat keduanya.

 

Dalam perkara suap tersebut, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka.

Mereka adalah Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, dan Masruhen. Kemudian, Abdul Wafi, Kho’im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, Samsuddin, Doddy Kurniawan, serta Muhamad Ridwan.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp 20 juta, ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp 362,5 juta saat menciduk mereka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Uang itu diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories