Kasus Gizi Buruk Masih Tinggi DPR: Penuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Pelosok Dan Pinggiran .

Politisi Senayan berharap, pemerintah memerhatikan kondisi pangan masyarakat di pelosok dan pinggiran. Ini penting, demi menekan tingginya kasus stunting atau kasus gizi buruk di Indonesia.

“Negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia kita di masa akan datang,” kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, Jumat (26/2).

Dia merujuk pada laporan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus stunting tertinggi di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Kemudian laporan beberapa riset dunia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketahanan pangan rendah.

Akmal berharap, pemerintah memiliki program khusus untuk mendata kondisi pangan masyarakat, terutama yang berada di daerah pelosok dan pinggiran. Sebab mereka selama ini berada di dalam kelompok yang rawan.

Menurutnya, program pendataan tiap kabupaten kota diperlukan guna menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya. “Sehingga kita punya data sendiri akurat sebagai pembanding. Saat ini Indonesia memiliki prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global,” katanya.

Berdasarkan Global Hunger Index, sambung politisi PKS ini, Indonesia memiliki skor 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Skor tersebut menunjukkan, Indonesia masih menjadi negara dengan level kelaparan yang cukup serius.

“Sulit bagi Indonesia berkompetisi di era global ini sementara tingkat ketahanan masih rawan. Akan lebih baik penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera,” ujar Akmal.

Sementara anggota Komisi III Benny K Harman prihatin dengan kondisi petani yang kian terjepit di masa pandemi ini. Di saat petani membutuhkan dukungan dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri, pupuk malah hilang. Padahal, pupuk ini merupakan salah satu kunci produktivitas pertanian.

“Saya baru saja bertemu para petani di Flores. Mereka mengeluh betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Kalaupun ada, pupuk-pupuk subsidi itu datang terlambat. Baru datang setelah musim tanam selesai,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menilai, salah satu problem dalam distribusi pupuk adalah data penerima. Pendataan di level bawah masih terbilang lemah dan tidak akurat. Akibatnya, banyak petani dengan luas lahan garapan di bawah 2 hektare tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Selly mengatakan, isu ketahanan pangan menjadi masih isu strategis. Sayangnya, berbagai kebijakan yang diterapkan justru mengarah bukan pada kedaulatan pangan.

“Jika serius bicara ketahanan pangan, kebijakan yang diterapkan harusnya mendukung pemberdayaan petani. Misalnya, dengan menyerap produk petani lokal untuk diserap ke masyarakat,” katanya. [KAL]

]]> .
Politisi Senayan berharap, pemerintah memerhatikan kondisi pangan masyarakat di pelosok dan pinggiran. Ini penting, demi menekan tingginya kasus stunting atau kasus gizi buruk di Indonesia.

“Negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia kita di masa akan datang,” kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, Jumat (26/2).

Dia merujuk pada laporan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus stunting tertinggi di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Kemudian laporan beberapa riset dunia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketahanan pangan rendah.

Akmal berharap, pemerintah memiliki program khusus untuk mendata kondisi pangan masyarakat, terutama yang berada di daerah pelosok dan pinggiran. Sebab mereka selama ini berada di dalam kelompok yang rawan.

Menurutnya, program pendataan tiap kabupaten kota diperlukan guna menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikannya. “Sehingga kita punya data sendiri akurat sebagai pembanding. Saat ini Indonesia memiliki prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global,” katanya.

Berdasarkan Global Hunger Index, sambung politisi PKS ini, Indonesia memiliki skor 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Skor tersebut menunjukkan, Indonesia masih menjadi negara dengan level kelaparan yang cukup serius.

“Sulit bagi Indonesia berkompetisi di era global ini sementara tingkat ketahanan masih rawan. Akan lebih baik penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera,” ujar Akmal.

Sementara anggota Komisi III Benny K Harman prihatin dengan kondisi petani yang kian terjepit di masa pandemi ini. Di saat petani membutuhkan dukungan dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri, pupuk malah hilang. Padahal, pupuk ini merupakan salah satu kunci produktivitas pertanian.

“Saya baru saja bertemu para petani di Flores. Mereka mengeluh betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Kalaupun ada, pupuk-pupuk subsidi itu datang terlambat. Baru datang setelah musim tanam selesai,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menilai, salah satu problem dalam distribusi pupuk adalah data penerima. Pendataan di level bawah masih terbilang lemah dan tidak akurat. Akibatnya, banyak petani dengan luas lahan garapan di bawah 2 hektare tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Selly mengatakan, isu ketahanan pangan menjadi masih isu strategis. Sayangnya, berbagai kebijakan yang diterapkan justru mengarah bukan pada kedaulatan pangan.

“Jika serius bicara ketahanan pangan, kebijakan yang diterapkan harusnya mendukung pemberdayaan petani. Misalnya, dengan menyerap produk petani lokal untuk diserap ke masyarakat,” katanya. [KAL]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories