Kasih Bantuan Ke Korban Banjir, Anggota DPRD DKI: Jangan Bawa Atribut Ormas Terlarang

Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendukung keputusan aparat penegak hukum yang tidak membolehkan penggunaan atribut organisasi terlarang terkait pemberian bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

“Ya, sudah tepat. Kan Pemerintah jelas sudah membubarkan (organisasi terlarang). Berarti segala atribut yang ada di Indonesia ini sudah dilarang,” kata Pandapotan kepada wartawan, Senin (22/2).

Anggota Fraksi PDIP ini meminta masyarakat mentaati keputusan Pemerintah.

“Bagikan bantuan sosial ke korban jangan bawa-bawa nama organisasi yang dilarang. Jangan menjustifikasi berbuat baik tapi melanggar aturan yang sudah diputuskan Pemerintah,” tegas Pandapotan.

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, wajar saja aparat membubarkan kegiatan organisasi terlarang.

“Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh yang baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut,” kata Gilbert.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan pun menilai, pendekatan persuasif yang dilakukan kepolisian di lokasi banjir kawasan Cipinang sudah tepat.

“Kita melihat Polri tidak melakukan pendekatan refresif. Itu bagus agar situasi tetap kondusif. Kita minta kepada masyarakat silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang,” kata Edi Hasibuan.

Dia juga mengajak semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan baik.

“Apalagi saat ini musim banjir. Banyak masyarakat yang kesulitan dan perlu bantuan,” tuturnya. [REN]

]]> Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendukung keputusan aparat penegak hukum yang tidak membolehkan penggunaan atribut organisasi terlarang terkait pemberian bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

“Ya, sudah tepat. Kan Pemerintah jelas sudah membubarkan (organisasi terlarang). Berarti segala atribut yang ada di Indonesia ini sudah dilarang,” kata Pandapotan kepada wartawan, Senin (22/2).

Anggota Fraksi PDIP ini meminta masyarakat mentaati keputusan Pemerintah.

“Bagikan bantuan sosial ke korban jangan bawa-bawa nama organisasi yang dilarang. Jangan menjustifikasi berbuat baik tapi melanggar aturan yang sudah diputuskan Pemerintah,” tegas Pandapotan.

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, wajar saja aparat membubarkan kegiatan organisasi terlarang.

“Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh yang baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut,” kata Gilbert.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan pun menilai, pendekatan persuasif yang dilakukan kepolisian di lokasi banjir kawasan Cipinang sudah tepat.

“Kita melihat Polri tidak melakukan pendekatan refresif. Itu bagus agar situasi tetap kondusif. Kita minta kepada masyarakat silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang,” kata Edi Hasibuan.

Dia juga mengajak semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan baik.

“Apalagi saat ini musim banjir. Banyak masyarakat yang kesulitan dan perlu bantuan,” tuturnya. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories