Kantong Rakyat Cekak, Kasus KDRT Melonjak .

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat selama Pandemi Covid-19. Komisi Nasional Perempuan mencatat, ada 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020.

“Kasus yang paling menonjol di ranah personal, KDRT sebanyak 79 persen dengan jumlah 6.480 kasus,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti, kemarin.

Jenis kasus KDRT tertinggi adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 3.221 kasus atau dengan persentase 50 persen. Kemudian, kekerasan dalam pacaran (KDP) 1.309 kasus dengan presentase 20 persen dan kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) sebanyak 954 kasus dengan presentase 15 persen.

“Sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga,” sambungnya.

Kekerasan di ranah pribadi tersebut mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31 persen). Disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30 persen), psikis 1.792 kasus (28 persen), dan ekonomi 680 kasus (10 persen).

Kasus kekerasan itu didapatkan Komnas Perempuan dari pengaduan langsung sebanyak 2.389 kasus. Angka ini naik 40 persen dibanding tahun 2019 yang sejumlah 1.419 kasus. Selain jumlah kasus, jenis KDRT juga bertambah. seperti kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain.

Direktur LBH Apik Jakarta, Siti Ma’zuma menyebutkan, selama masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender online (KBGO).

“Kasus KDRT selalu jadi yang paling tinggi. Tahun 2020 terjadi 418 kasus. Yang kedua kekerasan berbasis gender online sebanyak 307 yang dilaporkan,” katanya.

Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, pihaknya melakukan upaya litigasi. Di antaranya membantu korban melaporkan kasus ke kantor polisi dan menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Untuk kasus KBGO, pihaknya melakukan mediasi atas keputusan korban dengan memanggil pelaku. Kemudian, pihaknya memberikan pilihan seperti men-take down (video/foto) dan minta maaf.

 

“Ada kasus berhasil dan ada yang nggak. Kalau tidak berhasil maka jalur hukum,” terangnya.

Faktor Ekonomi

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini digelar secara daring dengan diikuti 150 tokoh masyarakat yang terdiri dari RT/RW, tokoh agama, kader PKK.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menuturkan, sosialisasi itu digelar bersama Bagian Hukum Pemkot, Polres Metro Jakarta Pusat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurutnya, kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Kami tetap konsisten mengenai penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan,” ujar Irwandi, Senin (15/3).

Dia menekankan, pentingnya peranan tokoh masyarakat dan agama dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami minta kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga nantinya dapat disebarluaskan masyarakat lainnya,” sebutnya.

Kasudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat, Eny Rosianingsih menerangkan, berdasarkan pendataan selama 2020 telah terjadi kekerasan terhadap anak sebanyak 38 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 48 kasus.

“Persoalan KDRT selama tahun 2020 disebabkan persoalan ekonomi pada masa pandemi Covid-19,” paparnya.

Untuk tahun 2021, lanjutnya, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sejak Januari hingga Maret tercatat sebanyak 37 kasus. Kekerasan terhadap anak 32 kasus dan KDRT sebanyak lima kasus. [OSP]

]]> .
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat selama Pandemi Covid-19. Komisi Nasional Perempuan mencatat, ada 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020.

“Kasus yang paling menonjol di ranah personal, KDRT sebanyak 79 persen dengan jumlah 6.480 kasus,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Dewi Kanti, kemarin.

Jenis kasus KDRT tertinggi adalah kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 3.221 kasus atau dengan persentase 50 persen. Kemudian, kekerasan dalam pacaran (KDP) 1.309 kasus dengan presentase 20 persen dan kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) sebanyak 954 kasus dengan presentase 15 persen.

“Sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga,” sambungnya.

Kekerasan di ranah pribadi tersebut mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31 persen). Disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30 persen), psikis 1.792 kasus (28 persen), dan ekonomi 680 kasus (10 persen).

Kasus kekerasan itu didapatkan Komnas Perempuan dari pengaduan langsung sebanyak 2.389 kasus. Angka ini naik 40 persen dibanding tahun 2019 yang sejumlah 1.419 kasus. Selain jumlah kasus, jenis KDRT juga bertambah. seperti kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain.

Direktur LBH Apik Jakarta, Siti Ma’zuma menyebutkan, selama masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender online (KBGO).

“Kasus KDRT selalu jadi yang paling tinggi. Tahun 2020 terjadi 418 kasus. Yang kedua kekerasan berbasis gender online sebanyak 307 yang dilaporkan,” katanya.

Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, pihaknya melakukan upaya litigasi. Di antaranya membantu korban melaporkan kasus ke kantor polisi dan menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Untuk kasus KBGO, pihaknya melakukan mediasi atas keputusan korban dengan memanggil pelaku. Kemudian, pihaknya memberikan pilihan seperti men-take down (video/foto) dan minta maaf.

 

“Ada kasus berhasil dan ada yang nggak. Kalau tidak berhasil maka jalur hukum,” terangnya.

Faktor Ekonomi

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini digelar secara daring dengan diikuti 150 tokoh masyarakat yang terdiri dari RT/RW, tokoh agama, kader PKK.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menuturkan, sosialisasi itu digelar bersama Bagian Hukum Pemkot, Polres Metro Jakarta Pusat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurutnya, kegiatan ini merupakan amanat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Kami tetap konsisten mengenai penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan,” ujar Irwandi, Senin (15/3).

Dia menekankan, pentingnya peranan tokoh masyarakat dan agama dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami minta kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga nantinya dapat disebarluaskan masyarakat lainnya,” sebutnya.

Kasudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat, Eny Rosianingsih menerangkan, berdasarkan pendataan selama 2020 telah terjadi kekerasan terhadap anak sebanyak 38 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 48 kasus.

“Persoalan KDRT selama tahun 2020 disebabkan persoalan ekonomi pada masa pandemi Covid-19,” paparnya.

Untuk tahun 2021, lanjutnya, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sejak Januari hingga Maret tercatat sebanyak 37 kasus. Kekerasan terhadap anak 32 kasus dan KDRT sebanyak lima kasus. [OSP]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories