Kalau Perlu Lapor Ke Presiden Komisi VI: Kepala BKPM Silakan Ungkap Yang Ganggu Investasi

Senayan mengapresiasi keberhasilan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeksekusi Rp 474,9 triliun dari total Rp 708 triliun investasi mangkrak dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, upaya ini bukanlah perkara gampang saat negara butuh investasi besar untuk menggerakkan perekonomian.

“Saya kira ini menarik, BKPM bisa menyelesaikan investasi yang mangkrak di tengah hambatan yang cukup rumit selama ini,” kata Darmadi di Jakarta, Kamis (25/2).

Dia menegaskan, Komisi VI DPR selaku mitra kerja BKPM akan senantiasa memberikan dukungan penuh bila berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi, Presiden Jokowi telah memberikan target besar ke BKPM untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya.

“DPR akan mendukung langkah Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengingat investasi sangat dibutuhkan saat ini. Investasi berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Namun, politisi senior PDIP ini meminta Bahlil berani mengungkap lembaga atau Kementerian yang menghambat proses investasi masuk. Sebab, persoalan utama saat ini, investor mengeluh kerap diganggu ketika mulai menjalankan usahanya.

Menurutnya, Bahlil tidak perlu sungkan melapor ke Komisi VI DPR bahkan sampai ke Presiden jika usahanya untuk menarik investasi diganggu oleh kementerian/lembaga lain. “DPR dipastikan akan men-support penuh BKPM,” tegasnya.

Darmadi bilang, selama ini masih banyak ditemukan ego sektoral dari beberapa lembaga/Kementerian jika sudah berbicara soal investasi. Sementara, investasi ini ujung tombak perekonomian saat daya beli masyarakat anjlok akibat pandemi Covid-19.

Sementara, mindset yang masih subur di kementerian/lembaga hingga Pemerintah Daerah, sering kali masih berusaha mempersulit investor.

“Sekali lagi, Pak Bahlil jangan takut lapor Presiden jika ada yang bandel. Kami di belakang Bapak,” ungkapnya.

Darmadi menjelaskan, investasi sangat penting mengingat tahun ini sektor investasi akan mengalami pemulihan sebesar 6,4 persen.

“Kalau hitung-hitungan Bappenas dari sektor investasi saja akan menyumbang sekitar 31,5 persen. Ini angka yang cukup besar saya kira dan perlu dipertegas lagi siapa pun yang hambat sektor investasi mesti ditindak tegas,” tegasnya.

Darmadi memprediksi, eko­nomi tumbuh 5 persen di tahun 2021. Untuk mengejar itu, dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.900 triliun. Usaha mencapai target pertumbuhan ini tidak akan tercapai jika masih ada kementerian atau lembaga lain yang belum seirama.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan telah berhasil mengeksekusi Rp 474,9 triliun atau 67,1 persen dari total Rp 708 triliun investasi mangkrak yang tidak bisa terealisasi dalam empat tahun terakhir.

“Satu tahun kami masuk ke BKPM, kami mulai selesaikan satu per satu dari persoalan yang ada. Alhamdulillah, dari Rp 708 triliun tersebut, sebanyak Rp 474,9 triliun mampu tereksekusi,” kata Bahlil dalam dialog virtual dalam Australia-Indonesia Business Council (AIBC) dari Jakarta, Senin (16/11).

Bahlil menuturkan, sejak memimpin BKPM pada 2019, ditemukan Rp 708 triliun investasi yang tidak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Tanah Air. Investasi itu tidak kunjung terealisasi karena tiga masalah utama, yakni egosektoral kementerian/lembaga, adanya tumpang tindih aturan antara Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masalah tanah yang mahal.

Ketiga, masalah itu menyebabkan lamanya proses perizinan bagi para investor yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia. Padahal, pengusaha hanya butuh empat hal, kemudahan, transparansi, efisiensi dan kecepatan. [KAL]

]]> Senayan mengapresiasi keberhasilan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeksekusi Rp 474,9 triliun dari total Rp 708 triliun investasi mangkrak dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, upaya ini bukanlah perkara gampang saat negara butuh investasi besar untuk menggerakkan perekonomian.

“Saya kira ini menarik, BKPM bisa menyelesaikan investasi yang mangkrak di tengah hambatan yang cukup rumit selama ini,” kata Darmadi di Jakarta, Kamis (25/2).

Dia menegaskan, Komisi VI DPR selaku mitra kerja BKPM akan senantiasa memberikan dukungan penuh bila berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi, Presiden Jokowi telah memberikan target besar ke BKPM untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya.

“DPR akan mendukung langkah Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengingat investasi sangat dibutuhkan saat ini. Investasi berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Namun, politisi senior PDIP ini meminta Bahlil berani mengungkap lembaga atau Kementerian yang menghambat proses investasi masuk. Sebab, persoalan utama saat ini, investor mengeluh kerap diganggu ketika mulai menjalankan usahanya.

Menurutnya, Bahlil tidak perlu sungkan melapor ke Komisi VI DPR bahkan sampai ke Presiden jika usahanya untuk menarik investasi diganggu oleh kementerian/lembaga lain. “DPR dipastikan akan men-support penuh BKPM,” tegasnya.

Darmadi bilang, selama ini masih banyak ditemukan ego sektoral dari beberapa lembaga/Kementerian jika sudah berbicara soal investasi. Sementara, investasi ini ujung tombak perekonomian saat daya beli masyarakat anjlok akibat pandemi Covid-19.

Sementara, mindset yang masih subur di kementerian/lembaga hingga Pemerintah Daerah, sering kali masih berusaha mempersulit investor.

“Sekali lagi, Pak Bahlil jangan takut lapor Presiden jika ada yang bandel. Kami di belakang Bapak,” ungkapnya.

Darmadi menjelaskan, investasi sangat penting mengingat tahun ini sektor investasi akan mengalami pemulihan sebesar 6,4 persen.

“Kalau hitung-hitungan Bappenas dari sektor investasi saja akan menyumbang sekitar 31,5 persen. Ini angka yang cukup besar saya kira dan perlu dipertegas lagi siapa pun yang hambat sektor investasi mesti ditindak tegas,” tegasnya.

Darmadi memprediksi, eko­nomi tumbuh 5 persen di tahun 2021. Untuk mengejar itu, dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.900 triliun. Usaha mencapai target pertumbuhan ini tidak akan tercapai jika masih ada kementerian atau lembaga lain yang belum seirama.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan telah berhasil mengeksekusi Rp 474,9 triliun atau 67,1 persen dari total Rp 708 triliun investasi mangkrak yang tidak bisa terealisasi dalam empat tahun terakhir.

“Satu tahun kami masuk ke BKPM, kami mulai selesaikan satu per satu dari persoalan yang ada. Alhamdulillah, dari Rp 708 triliun tersebut, sebanyak Rp 474,9 triliun mampu tereksekusi,” kata Bahlil dalam dialog virtual dalam Australia-Indonesia Business Council (AIBC) dari Jakarta, Senin (16/11).

Bahlil menuturkan, sejak memimpin BKPM pada 2019, ditemukan Rp 708 triliun investasi yang tidak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Tanah Air. Investasi itu tidak kunjung terealisasi karena tiga masalah utama, yakni egosektoral kementerian/lembaga, adanya tumpang tindih aturan antara Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masalah tanah yang mahal.

Ketiga, masalah itu menyebabkan lamanya proses perizinan bagi para investor yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia. Padahal, pengusaha hanya butuh empat hal, kemudahan, transparansi, efisiensi dan kecepatan. [KAL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories