Kalau Demokrat dan PKS Diajak Koalisi Bisa 100 Persen

Pemerintahan Jokowi sudah kuat. Koalisi yang dihimpun sudah 80 persen. Namun, beberapa pakar menilai, sebenarnya kekuatan Jokowi belum maksimal. Kalau saja Jokowi mengajak Demokrat dan PKS, pasti dua partai oposisi yang tersisa di Senayan itu, akan ikut juga. Sehingga, koalisi Jokowi jadi 100 persen.
 
Saat ini, kekuatan koalisi Jokowi di DPR sudah mencapai 471 kursi dari 575 anggota. Rinciannya, PDIP 128, Golkar 85, Gerindra 78, NasDem 59, PKB 58, PAN 44, PPP 19. Sedangkan kekuatan oposisi tinggal 104 kursi, yang terdiri dari Demokrat 54 dan PKS 50.
 
Dengan jumlah koalisi yang begitu besar, sebenarnya Jokowi sudah sangat kuat. Ada jaminan kebijakan-kebijakannya akan selalu mulus. Oposisi tak akan bisa menghalangi kebijakan Jokowi, karena tak cukup punya suara.
 
Di MPR, kekuatan Jokowi juga sangat besar. Saat ini, kursi di MPR ada 711 orang. Terdiri atas 575 DPR dan 136 DPD. Dengan bekal 471 kursi di DPR, Jokowi cuma butuh tambahan 3 kursi untuk 474 atau 2/3 suara MPR.
 
Pakar komunikasi politik Lely Arrianie menyatakan, peluang Jokowi untuk merangkul PKS dan Demokrat, agar kekuatan menjadi maksimal,, sebenarnya ada. Apalagi, di awal-awal periode kedua Jokowi ini, Demokrat beberapa kali disebut akan bergabung dengan koalisi.
 
“Jadi, peluangnya itu ada. Sebab, politik itu seni tentang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Hanya saja, kata dia, jika semua bergabung menjadi pendukung, tidak baik bagi pemerintah. Pemerintah akan menjadi kekuatan otoriter. Padahal, pemerintah tetap perlu orang-orang di luar kekuasaan untuk menjadi penyeimbang.
 
Lely menambahkan, jika semua partai bergabung, juga tidak ada jaminan program Jokowi mulus. Terutama saat menjelang akhir masa jabatan. Dia mencontohkan, saat periode kedua SBY yang memiliki koalisi 62 persen. Di akhir-akhir masa jabatan, SBY justru banyak dihajar teman sendiri, seperti PKS dan Golkar. 

 

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpendapat, Jokowi tak perlu PKS dan Demokrat. Sebab, tanpa dua partai itu pun, koalisi pemerintah sudah sangat besar dan bisa melakukan apa saja.
 
“Demokrat dan PKS tak akan diajak. Walaupun diajak, hanya sekadar basa-basi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Dari partai koalisi, sebenarnya tidak masalah dengan Demokrat dan PKS. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menerangkan, selama ini pihaknya menjalin komunikasi dengan semua partai. Termasuk dengan Demokrat dan PKS.
 
Komunikasi juga dilakukan dalam wacana amandemen UUD 1945. “Kami terus berkomunikasi. Dalam forum-forum MPR, kami berdiskusi dengan tenang dan mendalam,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
 
Hal senada disampaikan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Dia memastikan, partai koalisi selalu mengajak bicara PKS dan Demokrat dalam setiap kebijakan yang diambil. Termasuk wacana amandemen UUD 1945. “Pasti dong (diajak). Kan mekanisme MPR tidak mungkin tidak melibatkan,” ucapnya.
 
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menambahkan, komunikasi merupakan proses terbaik sebelum menentukan putusan. Makanya, parpol koalisi pun selalu melakukan komunikasi dengan parpol-parpol di luar pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
 
“Sikap fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan masing-masing parpol tentu akan berusaha mencari kompromi terbaik. Tidak akan ada istilah meninggalkan dan ditinggalkan,” ucapnya. [UMM]

]]> Pemerintahan Jokowi sudah kuat. Koalisi yang dihimpun sudah 80 persen. Namun, beberapa pakar menilai, sebenarnya kekuatan Jokowi belum maksimal. Kalau saja Jokowi mengajak Demokrat dan PKS, pasti dua partai oposisi yang tersisa di Senayan itu, akan ikut juga. Sehingga, koalisi Jokowi jadi 100 persen.
 
Saat ini, kekuatan koalisi Jokowi di DPR sudah mencapai 471 kursi dari 575 anggota. Rinciannya, PDIP 128, Golkar 85, Gerindra 78, NasDem 59, PKB 58, PAN 44, PPP 19. Sedangkan kekuatan oposisi tinggal 104 kursi, yang terdiri dari Demokrat 54 dan PKS 50.
 
Dengan jumlah koalisi yang begitu besar, sebenarnya Jokowi sudah sangat kuat. Ada jaminan kebijakan-kebijakannya akan selalu mulus. Oposisi tak akan bisa menghalangi kebijakan Jokowi, karena tak cukup punya suara.
 
Di MPR, kekuatan Jokowi juga sangat besar. Saat ini, kursi di MPR ada 711 orang. Terdiri atas 575 DPR dan 136 DPD. Dengan bekal 471 kursi di DPR, Jokowi cuma butuh tambahan 3 kursi untuk 474 atau 2/3 suara MPR.
 
Pakar komunikasi politik Lely Arrianie menyatakan, peluang Jokowi untuk merangkul PKS dan Demokrat, agar kekuatan menjadi maksimal,, sebenarnya ada. Apalagi, di awal-awal periode kedua Jokowi ini, Demokrat beberapa kali disebut akan bergabung dengan koalisi.
 
“Jadi, peluangnya itu ada. Sebab, politik itu seni tentang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Hanya saja, kata dia, jika semua bergabung menjadi pendukung, tidak baik bagi pemerintah. Pemerintah akan menjadi kekuatan otoriter. Padahal, pemerintah tetap perlu orang-orang di luar kekuasaan untuk menjadi penyeimbang.
 
Lely menambahkan, jika semua partai bergabung, juga tidak ada jaminan program Jokowi mulus. Terutama saat menjelang akhir masa jabatan. Dia mencontohkan, saat periode kedua SBY yang memiliki koalisi 62 persen. Di akhir-akhir masa jabatan, SBY justru banyak dihajar teman sendiri, seperti PKS dan Golkar. 

 

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpendapat, Jokowi tak perlu PKS dan Demokrat. Sebab, tanpa dua partai itu pun, koalisi pemerintah sudah sangat besar dan bisa melakukan apa saja.
 
“Demokrat dan PKS tak akan diajak. Walaupun diajak, hanya sekadar basa-basi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Dari partai koalisi, sebenarnya tidak masalah dengan Demokrat dan PKS. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menerangkan, selama ini pihaknya menjalin komunikasi dengan semua partai. Termasuk dengan Demokrat dan PKS.
 
Komunikasi juga dilakukan dalam wacana amandemen UUD 1945. “Kami terus berkomunikasi. Dalam forum-forum MPR, kami berdiskusi dengan tenang dan mendalam,” ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
 
Hal senada disampaikan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Dia memastikan, partai koalisi selalu mengajak bicara PKS dan Demokrat dalam setiap kebijakan yang diambil. Termasuk wacana amandemen UUD 1945. “Pasti dong (diajak). Kan mekanisme MPR tidak mungkin tidak melibatkan,” ucapnya.
 
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menambahkan, komunikasi merupakan proses terbaik sebelum menentukan putusan. Makanya, parpol koalisi pun selalu melakukan komunikasi dengan parpol-parpol di luar pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
 
“Sikap fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan masing-masing parpol tentu akan berusaha mencari kompromi terbaik. Tidak akan ada istilah meninggalkan dan ditinggalkan,” ucapnya. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories