Kadernya Ditangkap Lagi, Pengamat: Golkar Sudah Kebal, Nggak Ngaruh Ke Perolehan Suara Di Pemilu

Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendy menambah panjang daftar kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.

Namun demikian, pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, hal ini tidak akan menjadi batu sandungan bagi partai beringin. Suara mereka tidak akan tergerus karena persoalan tersebut.

“Ditangkapnya Wali Kota Bekasi merupakan hal biasa bagi Golkar. Sedikit banyak memang mencoreng partai, namun Golkar sudah terbiasa menghadapi hal seperti itu,” ujar Ujang saat dihubungi, Sabtu (8/1).

Dia menyebut beberapa nama kader Golkar yang ditangkap KPK. Namun nyatanya, di dua Pemilu, Golkar tetap meraih suara yang signifikan.

“Di Pemilu 2014 Golkar dihadapkan pada kadernya, anggota DPR, yang terkena kasus korupsi Al Qur’an (Fahd A Rafiq), namun Golkar tetap besar. Di Pemilu 2019 yang lalu, ketua umumnya, Novanto (Setya Novanto) ditangkap KPK, Golkar masih mendapatkan jumlah kursi terbanyak kedua di DPR setelah PDIP,” bebernya.

Ujang menilai, kasus yang melibatkan Rahmat Effendi bukan kesalahan Golkar. Nyatanya, Bekasi memang menjadi salah satu zona merah rawan korupsi. Jauh sebelum Rahmat Effendy ditangkap, KPK telah lebih dulu menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menjadi tersangka kasus pengurusan perizinan pembangunan Meikarta.

 

Ujang pun menyarankan KPK memberikan supervisi kepada Bekasi, agar kejadian serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

“Korupsi itu tak memandang bulu. Kebobolan kepala daerah di lumbung suara Golkar itu karena kesalahan bupati dan wali kotanya itu, bukan kesalahan Golkar. Yang walaupun memang mereka berdua (Neneng dan Rahmat) kader Golkar,” tandas Ujang. [OKT]

]]> Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendy menambah panjang daftar kader Partai Golkar yang terjerat kasus korupsi.

Namun demikian, pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, hal ini tidak akan menjadi batu sandungan bagi partai beringin. Suara mereka tidak akan tergerus karena persoalan tersebut.

“Ditangkapnya Wali Kota Bekasi merupakan hal biasa bagi Golkar. Sedikit banyak memang mencoreng partai, namun Golkar sudah terbiasa menghadapi hal seperti itu,” ujar Ujang saat dihubungi, Sabtu (8/1).

Dia menyebut beberapa nama kader Golkar yang ditangkap KPK. Namun nyatanya, di dua Pemilu, Golkar tetap meraih suara yang signifikan.

“Di Pemilu 2014 Golkar dihadapkan pada kadernya, anggota DPR, yang terkena kasus korupsi Al Qur’an (Fahd A Rafiq), namun Golkar tetap besar. Di Pemilu 2019 yang lalu, ketua umumnya, Novanto (Setya Novanto) ditangkap KPK, Golkar masih mendapatkan jumlah kursi terbanyak kedua di DPR setelah PDIP,” bebernya.

Ujang menilai, kasus yang melibatkan Rahmat Effendi bukan kesalahan Golkar. Nyatanya, Bekasi memang menjadi salah satu zona merah rawan korupsi. Jauh sebelum Rahmat Effendy ditangkap, KPK telah lebih dulu menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang menjadi tersangka kasus pengurusan perizinan pembangunan Meikarta.

 

Ujang pun menyarankan KPK memberikan supervisi kepada Bekasi, agar kejadian serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

“Korupsi itu tak memandang bulu. Kebobolan kepala daerah di lumbung suara Golkar itu karena kesalahan bupati dan wali kotanya itu, bukan kesalahan Golkar. Yang walaupun memang mereka berdua (Neneng dan Rahmat) kader Golkar,” tandas Ujang. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories