Kader Dan Jagoannya Diciduk KPK, Tapi Tetap Juara 1 Banteng Tetap Nanduk Meski Tercoreng Korupsi

Akhir-akhir ini, banyak kader PDIP dan jagoan PDIP di Pilkada, diciduk KPK karena melakukan korupsi. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih ini, tetap bisa “nanduk”. Buktinya, di berbagai survei, elektabilitas partainya Megawati Soekarnoputri itu masih tetap nomor 1.

Akhir 2020, ada tiga kader banteng yang “dikandangin” KPK. Pertama, Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna. Ajay ditangkap KPK 27 November 2020. Dia diduga meminta komitmen fee sebesar Rp 3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi. Ketua DPC PDIP Kota Cimahi ini juga diduga sudah menerima duit sebanyak lima kali dengan total Rp 1,661 miliar.

Kedua, Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Ketua DPC PDIP Banggai Laut ini ditangkap KPK 3 Desember 2020. Dia diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pembuatan jalan. 

Ketiga, Wakil Bendahara Umum PDIP yang juga Menteri Sosial Juliari P Batubara. Juliari dikerangkeng KPK karena diduga nilep dana bansos Corona. Tidak tanggung-tanggung, jumlah uang yang digarongnya mencapai Rp 17 miliar.

Rupanya, “arang” yang mencorong muka PDIP belum selesai. Akhir pekan kemarin, KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Nurdin memang tidak “ber-KTP” PDIP, tapi dia jagoan PDIP di Pilkada Sulsel. Nurdin terpilih sebagai Gubernur Sulsel pada Pilkada 2018 berkat dukungan PDIP, PKS, dan PAN.

Dari berbagai kasus itu, tentu ada yang lebih heboh lagi. Kasus suap PAW yang melibatkan Harun Masiku. Eks caleg PDIP ini sampai sekarang masih buron. Karena kasus Masiku ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ikut terseret-seret. Hasto diperiksa KPK, juga bersaksi di pengadilan.

Rontokkah PDIP akibat berbagai kasus ini? Ternyata tidak. Di papan survei, PDIP belum ada yang bisa ngalahin. Hasto pun mengakui hal itu.

“Elektoral PDIP itu terus meningkat, berada di nomor 1. Kami mengucapkan terima kasih. Kami terus melakukan perbaikan di internal agar semakin memenuhi harapan rakyat,” kata Hasto, kemarin. 

Menurutnya, PDIP berbeda dengan parpol lain. PDIP bekerja dalam kekuatan kolektif sesuai semangat gotong royong. PDIP tidak pernah bergerak atas dasar individualisme. “Semangat kami, gotong royong,” ujarnya. 

Sejauh ini, sejumlah lembaga survei memang selalu menempatkan PDIP di urutan pertama. Seperti survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pekan lalu, memperlihatkan PDIP masih teratas. Elektabilitas PDIP mencapai 20,1 persen, disusul Gerindra sebesar 11 persen dan Golkar 8,3 persen. Demikian juga survei Litbang Kompas, memperlihatkan PDIP masih juara. Elektabilitas PDIP ada di angka 19,7 persen, disusul Gerindra 9,6 persen.

Mengapa elektabilitas PDIP masih tinggi padahal banyak kadernya keseret kasus korupsi? Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyebut, hal ini terjadi karena sosok Presiden Jokowi. Meski PDIP sedang diterjang badai korupsi, dengan adanya sosok Jokowi, banteng tetap diperhitungkan. 

“Karena PDIP itu adalah partai yang sekarang memerintah, maka elektabilitasnya banyak tergantung pada kinerja Presiden Jokowi,” tutur Djayadi, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

 

Jadi, tegas Jayadi, naik atau turunnya elektabilitas PDIP tergantung kinerja Jokowi. “Kalau kinerja Presiden dinilai positif oleh masyarakat, dampak positifnya juga terasa bagi PDIP. Kalau negatif, dampaknya juga negatif kepada PDIP,” bebernya.

LSI mencatat, sampai saat ini, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih baik. Di Januari 2021, tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi masih di kisaran 70 persen. “Wajar kalau elektabilitas PDIP juga masih baik. Selain itu, ada tren perbaikan ekonomi sehingga berpengaruh positif kepada Presiden dan kepada partainya,” papar jebolan UIN Jakarta itu. 

Mengenai kasus korupsi yang menimpa kader PDIP, Djayadi melihat, publik cepat lupa. Terlebih lagi, yang terseret kasus itu bukan sosok pucuk pimpinan partai. 

Senada dengan Djayadi, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, PDIP masih diamankan Jokowi. “Masyarakat itu memilih partai biasanya suka dengan tokohnya. Di PDIP ada Pak Jokowi dan Bu Mega. Gerindra misalnya Pak Prabowo,” terang Qodari, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Masalah korupsi, lanjutnya, memang menghambat elektabilitas. Tapi tidak signifikan. Kecuali ketua umum partai atau korupsi berjamaah. Misalnya, Luthfi Hasan Ishaaq di PKS, Romahurmuziy di PPP, atau Anas Urbaningrum di Demokrat. “Nah ini bisa menurunkan suara,” pungkasnya. 

Nurdin Bukan Kader PDIP
Soal Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, Nurdin bukan kader. PDIP memang mengusung Nurdin di Pilkada Sulsel 2018 karena memiliki visi dan misi yang sama. 

“Kalau tidak salah, Nurdin pernah ikut sekolah calon kepala daerah (Cakada) yang kami adakan,” ungkap anggota Komisi XI DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Meski demikian, Hendrawan memastikan, sekolah Cakada bukan untuk menisbatkan seseorang sebagai kader PDIP. “Sekolah Cakada beda dengan kaderisasi, seperti sekolah kader utama,” tandas legislator bergelar profesor ketika ditanya kartu tanda anggota (KTA) Nurdin di PDIP. 

Politisi PDIP, Aria Bima mengaku tidak mengenal sosok Nurdin. “Belum tahu (ada tidaknya KTA Nurdin di PDIP). Saya juga tidak pernah kenal,” aku Wakil Ketua Komisi VI DPR, itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]

]]> Akhir-akhir ini, banyak kader PDIP dan jagoan PDIP di Pilkada, diciduk KPK karena melakukan korupsi. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih ini, tetap bisa “nanduk”. Buktinya, di berbagai survei, elektabilitas partainya Megawati Soekarnoputri itu masih tetap nomor 1.

Akhir 2020, ada tiga kader banteng yang “dikandangin” KPK. Pertama, Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna. Ajay ditangkap KPK 27 November 2020. Dia diduga meminta komitmen fee sebesar Rp 3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi. Ketua DPC PDIP Kota Cimahi ini juga diduga sudah menerima duit sebanyak lima kali dengan total Rp 1,661 miliar.

Kedua, Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Ketua DPC PDIP Banggai Laut ini ditangkap KPK 3 Desember 2020. Dia diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pembuatan jalan. 

Ketiga, Wakil Bendahara Umum PDIP yang juga Menteri Sosial Juliari P Batubara. Juliari dikerangkeng KPK karena diduga nilep dana bansos Corona. Tidak tanggung-tanggung, jumlah uang yang digarongnya mencapai Rp 17 miliar.

Rupanya, “arang” yang mencorong muka PDIP belum selesai. Akhir pekan kemarin, KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Nurdin memang tidak “ber-KTP” PDIP, tapi dia jagoan PDIP di Pilkada Sulsel. Nurdin terpilih sebagai Gubernur Sulsel pada Pilkada 2018 berkat dukungan PDIP, PKS, dan PAN.

Dari berbagai kasus itu, tentu ada yang lebih heboh lagi. Kasus suap PAW yang melibatkan Harun Masiku. Eks caleg PDIP ini sampai sekarang masih buron. Karena kasus Masiku ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ikut terseret-seret. Hasto diperiksa KPK, juga bersaksi di pengadilan.

Rontokkah PDIP akibat berbagai kasus ini? Ternyata tidak. Di papan survei, PDIP belum ada yang bisa ngalahin. Hasto pun mengakui hal itu.

“Elektoral PDIP itu terus meningkat, berada di nomor 1. Kami mengucapkan terima kasih. Kami terus melakukan perbaikan di internal agar semakin memenuhi harapan rakyat,” kata Hasto, kemarin. 

Menurutnya, PDIP berbeda dengan parpol lain. PDIP bekerja dalam kekuatan kolektif sesuai semangat gotong royong. PDIP tidak pernah bergerak atas dasar individualisme. “Semangat kami, gotong royong,” ujarnya. 

Sejauh ini, sejumlah lembaga survei memang selalu menempatkan PDIP di urutan pertama. Seperti survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pekan lalu, memperlihatkan PDIP masih teratas. Elektabilitas PDIP mencapai 20,1 persen, disusul Gerindra sebesar 11 persen dan Golkar 8,3 persen. Demikian juga survei Litbang Kompas, memperlihatkan PDIP masih juara. Elektabilitas PDIP ada di angka 19,7 persen, disusul Gerindra 9,6 persen.

Mengapa elektabilitas PDIP masih tinggi padahal banyak kadernya keseret kasus korupsi? Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyebut, hal ini terjadi karena sosok Presiden Jokowi. Meski PDIP sedang diterjang badai korupsi, dengan adanya sosok Jokowi, banteng tetap diperhitungkan. 

“Karena PDIP itu adalah partai yang sekarang memerintah, maka elektabilitasnya banyak tergantung pada kinerja Presiden Jokowi,” tutur Djayadi, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

 

Jadi, tegas Jayadi, naik atau turunnya elektabilitas PDIP tergantung kinerja Jokowi. “Kalau kinerja Presiden dinilai positif oleh masyarakat, dampak positifnya juga terasa bagi PDIP. Kalau negatif, dampaknya juga negatif kepada PDIP,” bebernya.

LSI mencatat, sampai saat ini, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih baik. Di Januari 2021, tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi masih di kisaran 70 persen. “Wajar kalau elektabilitas PDIP juga masih baik. Selain itu, ada tren perbaikan ekonomi sehingga berpengaruh positif kepada Presiden dan kepada partainya,” papar jebolan UIN Jakarta itu. 

Mengenai kasus korupsi yang menimpa kader PDIP, Djayadi melihat, publik cepat lupa. Terlebih lagi, yang terseret kasus itu bukan sosok pucuk pimpinan partai. 

Senada dengan Djayadi, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, PDIP masih diamankan Jokowi. “Masyarakat itu memilih partai biasanya suka dengan tokohnya. Di PDIP ada Pak Jokowi dan Bu Mega. Gerindra misalnya Pak Prabowo,” terang Qodari, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Masalah korupsi, lanjutnya, memang menghambat elektabilitas. Tapi tidak signifikan. Kecuali ketua umum partai atau korupsi berjamaah. Misalnya, Luthfi Hasan Ishaaq di PKS, Romahurmuziy di PPP, atau Anas Urbaningrum di Demokrat. “Nah ini bisa menurunkan suara,” pungkasnya. 

Nurdin Bukan Kader PDIP
Soal Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, Nurdin bukan kader. PDIP memang mengusung Nurdin di Pilkada Sulsel 2018 karena memiliki visi dan misi yang sama. 

“Kalau tidak salah, Nurdin pernah ikut sekolah calon kepala daerah (Cakada) yang kami adakan,” ungkap anggota Komisi XI DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Meski demikian, Hendrawan memastikan, sekolah Cakada bukan untuk menisbatkan seseorang sebagai kader PDIP. “Sekolah Cakada beda dengan kaderisasi, seperti sekolah kader utama,” tandas legislator bergelar profesor ketika ditanya kartu tanda anggota (KTA) Nurdin di PDIP. 

Politisi PDIP, Aria Bima mengaku tidak mengenal sosok Nurdin. “Belum tahu (ada tidaknya KTA Nurdin di PDIP). Saya juga tidak pernah kenal,” aku Wakil Ketua Komisi VI DPR, itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories