Jurus Anies Baswedan Perangi Korupsi: Bentuk KPK Ibu Kota dan Digitalisasi Sistem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan berbagai upaya yang sudah dilakukannya untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Salah satunya, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibu Kota. KPK Ibu Kota ini, bertugas membantu Anies mengawasi, memantau, dan mencegah korupsi. 

“Harapannya melakukan pencegahan. Dan bila terjadi masalah maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus-menerus melakukan peningkatan atas sistem kita,” ungkap Anies saat memberikan sambutan secara daring, dalam diskusi bertajuk “Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah” yang digelar Diksi Milenial Yogyakarta, Kamis (8/4).

Dia menambahkan, sistem pencegahan korupsi sangat penting agar tidak memberi ruang dan celah kepada para pejabat untuk melakukan korupsi.

Soalnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyatakan, korupsi juga terjadi bukan hanya karena kebutuhan atau keserakahan, tetapi juga karena sistem yang memberi peluang kepada pejabat terlibat dalam korupsi.

Anies menyebut, oknum yang berani melakukan korupsi adalah orang yang “kreatif”. Sebab, dia mampu melakukan terobosan-terobosan dalam melakukan praktik korupsi.

“Tugas kami adalah terus melakukan inovasi di dalam mengendalikan praktik-praktik seperti itu,” tuturnya.

Dia juga menyatakan, sebuah organisasi dalam pemerintahan harus memiliki satu kesepakatan budaya apa yang mau ditumbuhkan. Apalagi, yang berkaitan dengan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Kami, di DKI, sama-sama merumuskan budaya yang disepakati, integritas, akuntabel, kolaboratif, inovatif dan berkeadilan,” klaim Anies.

Selain membentuk KPK Ibu Kota, Anies menyatakan antisipasi korupsi juga dilakukan Pemprov DKI dengan menerapkan digitalisasi dalam menyusun program. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya.

“Kalau di Jakarta yang harus kita lakukan dalam bicara tentang unsur ketiga, adalah dengan melakukan smart planning, smart budgeting, smart procurement,” bebernya.

Digitalisasi memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol dan pengawasan. Semua proses bisa diketahui oleh publik. Itu menutup celah praktik-praktik di ruang gelap yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Smart planning budgeting ini merupakan pembaruan dari sistem e-budgeting pemerintah DKI. Anies mengganti sistem e-budgeting setelah ramai isu anggaran lem aibon dan lainnya dalam APBD 2020. [OKT]

]]> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan berbagai upaya yang sudah dilakukannya untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Salah satunya, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibu Kota. KPK Ibu Kota ini, bertugas membantu Anies mengawasi, memantau, dan mencegah korupsi. 

“Harapannya melakukan pencegahan. Dan bila terjadi masalah maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus-menerus melakukan peningkatan atas sistem kita,” ungkap Anies saat memberikan sambutan secara daring, dalam diskusi bertajuk “Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah” yang digelar Diksi Milenial Yogyakarta, Kamis (8/4).

Dia menambahkan, sistem pencegahan korupsi sangat penting agar tidak memberi ruang dan celah kepada para pejabat untuk melakukan korupsi.

Soalnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyatakan, korupsi juga terjadi bukan hanya karena kebutuhan atau keserakahan, tetapi juga karena sistem yang memberi peluang kepada pejabat terlibat dalam korupsi.

Anies menyebut, oknum yang berani melakukan korupsi adalah orang yang “kreatif”. Sebab, dia mampu melakukan terobosan-terobosan dalam melakukan praktik korupsi.

“Tugas kami adalah terus melakukan inovasi di dalam mengendalikan praktik-praktik seperti itu,” tuturnya.

Dia juga menyatakan, sebuah organisasi dalam pemerintahan harus memiliki satu kesepakatan budaya apa yang mau ditumbuhkan. Apalagi, yang berkaitan dengan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Kami, di DKI, sama-sama merumuskan budaya yang disepakati, integritas, akuntabel, kolaboratif, inovatif dan berkeadilan,” klaim Anies.

Selain membentuk KPK Ibu Kota, Anies menyatakan antisipasi korupsi juga dilakukan Pemprov DKI dengan menerapkan digitalisasi dalam menyusun program. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya.

“Kalau di Jakarta yang harus kita lakukan dalam bicara tentang unsur ketiga, adalah dengan melakukan smart planning, smart budgeting, smart procurement,” bebernya.

Digitalisasi memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol dan pengawasan. Semua proses bisa diketahui oleh publik. Itu menutup celah praktik-praktik di ruang gelap yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Smart planning budgeting ini merupakan pembaruan dari sistem e-budgeting pemerintah DKI. Anies mengganti sistem e-budgeting setelah ramai isu anggaran lem aibon dan lainnya dalam APBD 2020. [OKT]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories