Jualan Perdamaian Buat Pemilu, PM Israel Disemprot Negara-negara Arab

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus berupaya memenangkan Pemilu Israel Selasa (23/3) nanti. Termasuk, jualan keberhasilannya melakukan kesepakatan perdamaian dengan tiga negeri Arab dan satu negara Afrika.

Namun, klaim ini langsung disanggah Qatar, yang dikabarkan sebagai satu dari empat negara yang bakal melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Diberitakan Bloomberg, Senin (22/3), Netanyahu berusaha mendapatkan dukungan tambahan dengan menggembar-gemborkan isu, bahwa pemerintahannya berhasil menggaet lebih banyak negara untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Israel. Pekan lalu, Netanyahu menyebut pihak intelijennya mendapatkan informasi bahwa Qatar, Arab Saudi, Oman dan Nigeria merupakan empat negara yang akan menjalin hubungan baru dengan pihaknya.

Sayangnya, klaim sepihak ini langsung dibantah mentah-mentah oleh negara-negara bersangkutan. Menteri Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel harus sesuai dengan penyelesaian konflik Palestina. Jika tidak, Riyadh tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Qatar juga menegaskan hal yang sama, sebagai syarat perbaikan hubungan dengan Israel.

Upaya Netanyahu mencampur-adukkan isu diplomasi dengan politik, memicu tanggapan pedas dari Uni Emirat Arab. UEA adalah salah satu negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan Israel. Jumat (19/3/2021) pekan lalu, Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan marah, karena Netanyahu mengeksploitasi kesepakatan normalisasi UEA dengan Israel sebagai upaya mendongkrak popularitasnya jelang Pemilu.

Putra mahkota yang populer dipanggil MBZ ini mengaku tidak senang, karena Netanyahu mengklaim bahwa MBZ telah meyakinkan Israel untuk melakukan investasi langsung dalam jumlah miliaran dolar untuk UEA, sebagai mahar normalisasi hubungan.

Dikutip kantor berita Turki Anadolu, Jumat (19/3), UEA mengaku kecewa dengan sikap Netanyahu. Karena itu, UEA telah menangguhkan pertemuan puncak dengan Israel dan sejumlah negara Arab hingga pemilu Israel selesai. “UEA tidak akan menjadi bagian dari pemilihan internal di Israel, sekarang atau selamanya,” tegas mantan Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash.

Gargash mengatakan, dari perspektif UEA, tujuan Abrahamic Accords adalah untuk memberikan landasan strategis yang kuat guna mendorong perdamaian dan kemakmuran dengan Israel dan di wilayah yang lebih luas. Gargash menegaskan, kesepakatan normalisasi hubungan UEA dengan Israel bukan untuk ikut campur dalam pemilihan umum.

 

Sejak pengumuman normalisasi hubungan kedua negara pada Agustus tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali menunda rencana kunjungan ke UEA. Penundaan terbaru terjadi pekan lalu ketika Yordania menolak mengizinkan penerbangan Netanyahu melintasi wilayah udaranya.

Pada Rabu (17/3) Netanyahu mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa dia akan melakukan perjalanan ke negara Teluk setelah Pemilu Israel berakhir.

Pemilu dilakukan karena kegagalan parlemen mengesahkan Anggaran 2021 sebelum tenggat waktu berakhir. Partai Likud yang berkuasa yang dipimpin Netanyahu dan mitra koalisinya, Partai Biru dan Putih yang dipimpin Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, tidak dapat menyetujui anggaran negara.

Karena anggaran tidak dapat digunakan untuk pemungutan suara hari ini, parlemen secara hukum dibubarkan dan proses wajib pemilihan awal kini telah dimulai. Saat ini, dipastikan Israel akan menuju pemilihan parlemen keempatnya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Netanyahu dan Gantz memutuskan membentuk pemerintahan koalisi pada Mei 2020, setelah tiga kali kemenangan yang tidak meyakinkan sejak April 2019. Pemerintahan persatuan ini tidak setuju dengan penerapan anggaran tahunan. Sementara Netanyahu hanya ingin meloloskan Anggaran Tahun 2020, dan Gantz ingin memasukkan Anggaran 2021 dalam pemungutan suara.

Karena ketidaksepakatan antara kedua pemimpin, sesi pembahasan pada Agustus tidak membuahkan hasil dan pemungutan suara untuk Anggaran 2020 ditunda hingga Desember. Secara hukum, jika Anggaran 2020 tidak disahkan oleh parlemen pada 23 Desember, pemilihan lebih awal wajib dilakukan. [DAY]

]]> Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus berupaya memenangkan Pemilu Israel Selasa (23/3) nanti. Termasuk, jualan keberhasilannya melakukan kesepakatan perdamaian dengan tiga negeri Arab dan satu negara Afrika.

Namun, klaim ini langsung disanggah Qatar, yang dikabarkan sebagai satu dari empat negara yang bakal melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Diberitakan Bloomberg, Senin (22/3), Netanyahu berusaha mendapatkan dukungan tambahan dengan menggembar-gemborkan isu, bahwa pemerintahannya berhasil menggaet lebih banyak negara untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Israel. Pekan lalu, Netanyahu menyebut pihak intelijennya mendapatkan informasi bahwa Qatar, Arab Saudi, Oman dan Nigeria merupakan empat negara yang akan menjalin hubungan baru dengan pihaknya.

Sayangnya, klaim sepihak ini langsung dibantah mentah-mentah oleh negara-negara bersangkutan. Menteri Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel harus sesuai dengan penyelesaian konflik Palestina. Jika tidak, Riyadh tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Qatar juga menegaskan hal yang sama, sebagai syarat perbaikan hubungan dengan Israel.

Upaya Netanyahu mencampur-adukkan isu diplomasi dengan politik, memicu tanggapan pedas dari Uni Emirat Arab. UEA adalah salah satu negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan Israel. Jumat (19/3/2021) pekan lalu, Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan marah, karena Netanyahu mengeksploitasi kesepakatan normalisasi UEA dengan Israel sebagai upaya mendongkrak popularitasnya jelang Pemilu.

Putra mahkota yang populer dipanggil MBZ ini mengaku tidak senang, karena Netanyahu mengklaim bahwa MBZ telah meyakinkan Israel untuk melakukan investasi langsung dalam jumlah miliaran dolar untuk UEA, sebagai mahar normalisasi hubungan.

Dikutip kantor berita Turki Anadolu, Jumat (19/3), UEA mengaku kecewa dengan sikap Netanyahu. Karena itu, UEA telah menangguhkan pertemuan puncak dengan Israel dan sejumlah negara Arab hingga pemilu Israel selesai. “UEA tidak akan menjadi bagian dari pemilihan internal di Israel, sekarang atau selamanya,” tegas mantan Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash.

Gargash mengatakan, dari perspektif UEA, tujuan Abrahamic Accords adalah untuk memberikan landasan strategis yang kuat guna mendorong perdamaian dan kemakmuran dengan Israel dan di wilayah yang lebih luas. Gargash menegaskan, kesepakatan normalisasi hubungan UEA dengan Israel bukan untuk ikut campur dalam pemilihan umum.

 

Sejak pengumuman normalisasi hubungan kedua negara pada Agustus tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali menunda rencana kunjungan ke UEA. Penundaan terbaru terjadi pekan lalu ketika Yordania menolak mengizinkan penerbangan Netanyahu melintasi wilayah udaranya.

Pada Rabu (17/3) Netanyahu mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa dia akan melakukan perjalanan ke negara Teluk setelah Pemilu Israel berakhir.

Pemilu dilakukan karena kegagalan parlemen mengesahkan Anggaran 2021 sebelum tenggat waktu berakhir. Partai Likud yang berkuasa yang dipimpin Netanyahu dan mitra koalisinya, Partai Biru dan Putih yang dipimpin Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, tidak dapat menyetujui anggaran negara.

Karena anggaran tidak dapat digunakan untuk pemungutan suara hari ini, parlemen secara hukum dibubarkan dan proses wajib pemilihan awal kini telah dimulai. Saat ini, dipastikan Israel akan menuju pemilihan parlemen keempatnya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Netanyahu dan Gantz memutuskan membentuk pemerintahan koalisi pada Mei 2020, setelah tiga kali kemenangan yang tidak meyakinkan sejak April 2019. Pemerintahan persatuan ini tidak setuju dengan penerapan anggaran tahunan. Sementara Netanyahu hanya ingin meloloskan Anggaran Tahun 2020, dan Gantz ingin memasukkan Anggaran 2021 dalam pemungutan suara.

Karena ketidaksepakatan antara kedua pemimpin, sesi pembahasan pada Agustus tidak membuahkan hasil dan pemungutan suara untuk Anggaran 2020 ditunda hingga Desember. Secara hukum, jika Anggaran 2020 tidak disahkan oleh parlemen pada 23 Desember, pemilihan lebih awal wajib dilakukan. [DAY]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories