Jokowi Warning Anak Buahnya Urusan Perut Harus Hati-hati

Presiden Jokowi sadar betul saat ini rakyat sedang susah dan resah karena Corona terus meroket. Karena itu, Jokowi meminta semua anak buahnya memiliki sense of crisis yang tinggi di saat-saat seperti ini. Jokowi juga mengeluarkan banyak warning kepada para anak buahnya itu. Mulai dari larangan pergi ke luar negeri, jangan kasar-kasar, sampai mewanti-wanti soal urusan perut rakyat.

Beragam warning itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 (Evaluasi PPKM Darurat), Jumat (16/7) dari Istana Merdeka, Jakarta. Rapat digelar secara virtual itu diikuti Wakil Presiden Kia Ma’ruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit serta jajaran kementerian.

Pesan Jokowi dalam rapat itu, kemudian viral kemarin, setelah di-uploud pihak Istana.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih itu, tak banyak basa-basi. Mukanya serius, nyaris tak ada senyum. Ada 7 poin penting yang menjadi catatan Jokowi untuk ditindaklanjuti para anak buahnya.

Pertama, percepatan vaksinasi di Pulau Jawa. Menurut catatannya, stok vaksin yang ada, harusnya cukup untuk mempercepat vaksinasi. “Jangan ada stok vaksin. Datang, langsung habiskan, agar target vaksinasi bisa cepat. Stok hanya boleh di Bio Farma,” kata Jokowi.

Kedua, soal oksigen. Jokowi meminta BUMN ikut terlibat maksimal dalam menjaga pasokan oksigen. Eks Gubernur DKI ini yakin, bila industri dan BUMN optimal, pasokan oksigen dalam negeri sangat cukup.

Ketiga, pengurangan mobilitas masyarakat. Jokowi bilang, 2 pekan PPKM Darurat diberlakukan, belum cukup efektif menekan mobilitas masyarakat. “Saya cek di jalan-jalan, kampung-kampung, masih terlihat rame. Tolong dievaluasi lagi,” ujar eks Wali Kota Solo ini.

Berkaca dari kondisi tersebut, Jokowi meminta PPKM Darurat dikaji lebih detail. Saat ini, penularan banyak terjadi di klaster keluarga. Sehingga, kunci utamanya adalah kedisiplinan protokol kesehatan, tepatnya penggunaan masker. Padahal, sejak awal eks gubernur DKI Jakarta itu meminta agar BNPB bekerja keras terhadap yang berkaitan dengan masker. “Yang saya lihat sampai saat ini, belum,” sesalnya.

Yang tak kalah pentingnya, dan perlu diperhatikan soal penerapan aturan PPKM Darurat kepada masyarakat di lapangan. Baik kepada pedagang, PKL, maupun pertokoan. Jokowi meminta petugas di lapangan tidak berlaku kasar. Tapi, harua tegas dan santun.

Poin selanjutnya, soal bantuan sosial atau bansos. Jokowi minta penyaluran bansos dipercepat, paling telat minggu ini. “Jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini enggak nyuri, enggak ngambil,” cetusnya.

 

Poin keenam, Jokowi mengkritik soal komunikasi publik yang disampaikan anak buahnya. Menurutnya, di tengah tingginya kasus Corona dan tingginya angka kematian, komunikasi para pejabat itu harus yang bisa menenangkan dan menumbuhkan optimisme.

“Jangan bikin rakyat panik. Apalagi soal urusan perut, kita harus hati-hati,” pesannya.

Terakhir, Jokowi meminta kepada anak buahnya untuk memikirkan kembali soal PPKM Darurat. Menurutnya, publik bertanya-tanya, apakah PPKM Darurat ini akan diperpanjang atau tidak.

“Ini masalah sensitif, harus diputuskan secara jernih dan tepat. Kalau diperpanjang sampai kapan?” tegasnya.

Beragam poin yang disampaikan Jokowi ini langsung mendapat respon dari kalangan di luar Istana. Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani sependapat, masyarakat yang terdampak PPKM Darurat kudu mendapat perhatian. Dengan begitu, ketaatan masyarakat tidak terganggu oleh stok bahan pangan di rumah. Ketika daput ngebul, pasti masyarakat tidak keluar rumah.

“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” ujarnya.

Sekjen Gerindra ini mengkritik adanya perbedaan PSBB dengan PPKM Darurat saat ini. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak. Sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.

Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengamini apa yang menjadi warning Presiden ke anak buahnya. Dia pun tidak setuju, kalau petugas di lapangan bertindak kasar pada rakyat.

Menurutnya, tidak semua orang harus dilarang untuk mencari nafkah. Para pekerja informal atau non pegawai, tentu tidak bisa dipaksa untuk kerja dari rumah.

“Pekerja informal boleh keluar, cari duit. Tapi pakai masker, diajarin (prokes). Pelaku UMKM itu harus bisa bekerja seperti biasa. Yang nggak boleh itu karyawan, pegawai negeri. Mereka bisa kerja dari rumah, tetap mendapat gaji bulanan,” pungkasnya. [MEN]

]]> Presiden Jokowi sadar betul saat ini rakyat sedang susah dan resah karena Corona terus meroket. Karena itu, Jokowi meminta semua anak buahnya memiliki sense of crisis yang tinggi di saat-saat seperti ini. Jokowi juga mengeluarkan banyak warning kepada para anak buahnya itu. Mulai dari larangan pergi ke luar negeri, jangan kasar-kasar, sampai mewanti-wanti soal urusan perut rakyat.

Beragam warning itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 (Evaluasi PPKM Darurat), Jumat (16/7) dari Istana Merdeka, Jakarta. Rapat digelar secara virtual itu diikuti Wakil Presiden Kia Ma’ruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit serta jajaran kementerian.

Pesan Jokowi dalam rapat itu, kemudian viral kemarin, setelah di-uploud pihak Istana.

Jokowi yang mengenakan kemeja putih itu, tak banyak basa-basi. Mukanya serius, nyaris tak ada senyum. Ada 7 poin penting yang menjadi catatan Jokowi untuk ditindaklanjuti para anak buahnya.

Pertama, percepatan vaksinasi di Pulau Jawa. Menurut catatannya, stok vaksin yang ada, harusnya cukup untuk mempercepat vaksinasi. “Jangan ada stok vaksin. Datang, langsung habiskan, agar target vaksinasi bisa cepat. Stok hanya boleh di Bio Farma,” kata Jokowi.

Kedua, soal oksigen. Jokowi meminta BUMN ikut terlibat maksimal dalam menjaga pasokan oksigen. Eks Gubernur DKI ini yakin, bila industri dan BUMN optimal, pasokan oksigen dalam negeri sangat cukup.

Ketiga, pengurangan mobilitas masyarakat. Jokowi bilang, 2 pekan PPKM Darurat diberlakukan, belum cukup efektif menekan mobilitas masyarakat. “Saya cek di jalan-jalan, kampung-kampung, masih terlihat rame. Tolong dievaluasi lagi,” ujar eks Wali Kota Solo ini.

Berkaca dari kondisi tersebut, Jokowi meminta PPKM Darurat dikaji lebih detail. Saat ini, penularan banyak terjadi di klaster keluarga. Sehingga, kunci utamanya adalah kedisiplinan protokol kesehatan, tepatnya penggunaan masker. Padahal, sejak awal eks gubernur DKI Jakarta itu meminta agar BNPB bekerja keras terhadap yang berkaitan dengan masker. “Yang saya lihat sampai saat ini, belum,” sesalnya.

Yang tak kalah pentingnya, dan perlu diperhatikan soal penerapan aturan PPKM Darurat kepada masyarakat di lapangan. Baik kepada pedagang, PKL, maupun pertokoan. Jokowi meminta petugas di lapangan tidak berlaku kasar. Tapi, harua tegas dan santun.

Poin selanjutnya, soal bantuan sosial atau bansos. Jokowi minta penyaluran bansos dipercepat, paling telat minggu ini. “Jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini enggak nyuri, enggak ngambil,” cetusnya.

 

Poin keenam, Jokowi mengkritik soal komunikasi publik yang disampaikan anak buahnya. Menurutnya, di tengah tingginya kasus Corona dan tingginya angka kematian, komunikasi para pejabat itu harus yang bisa menenangkan dan menumbuhkan optimisme.

“Jangan bikin rakyat panik. Apalagi soal urusan perut, kita harus hati-hati,” pesannya.

Terakhir, Jokowi meminta kepada anak buahnya untuk memikirkan kembali soal PPKM Darurat. Menurutnya, publik bertanya-tanya, apakah PPKM Darurat ini akan diperpanjang atau tidak.

“Ini masalah sensitif, harus diputuskan secara jernih dan tepat. Kalau diperpanjang sampai kapan?” tegasnya.

Beragam poin yang disampaikan Jokowi ini langsung mendapat respon dari kalangan di luar Istana. Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani sependapat, masyarakat yang terdampak PPKM Darurat kudu mendapat perhatian. Dengan begitu, ketaatan masyarakat tidak terganggu oleh stok bahan pangan di rumah. Ketika daput ngebul, pasti masyarakat tidak keluar rumah.

“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” ujarnya.

Sekjen Gerindra ini mengkritik adanya perbedaan PSBB dengan PPKM Darurat saat ini. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak. Sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.

Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengamini apa yang menjadi warning Presiden ke anak buahnya. Dia pun tidak setuju, kalau petugas di lapangan bertindak kasar pada rakyat.

Menurutnya, tidak semua orang harus dilarang untuk mencari nafkah. Para pekerja informal atau non pegawai, tentu tidak bisa dipaksa untuk kerja dari rumah.

“Pekerja informal boleh keluar, cari duit. Tapi pakai masker, diajarin (prokes). Pelaku UMKM itu harus bisa bekerja seperti biasa. Yang nggak boleh itu karyawan, pegawai negeri. Mereka bisa kerja dari rumah, tetap mendapat gaji bulanan,” pungkasnya. [MEN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories