Jokowi Ingatkan OJK, Pengawasan Tak Boleh Kendor

Presiden Jokowi mengingatkan perlunya strategi penanganan yang lebih spesifik, detail dan efektif, serta penuh kehati-hatian. Agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan di berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Apalagi, di saat yang sama, juga terjadi disrupsi rantai pasok global yang memicu peningkatan harga komoditas dunia, dan menimbulka  inflasi global yang makin tidak menentu. 

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/1).

“Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor. Karena pengawasan yang lemah akan membuka celah. Membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan, yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegaas Jokowi.

Presiden menekankan, kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi. Khususnya, terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Selain itu, juga harus dapat membantu sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar mampu bertahan. Sehingga, bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan.

“Saya mengapresiasi jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil harus saling mendukung dan saling menguatkan, di saat-saat sulit seperti ini,” ujarnya.

Presiden menambahkan, tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Namun, sektor jasa keuangan juga tidak dapat tumbuh dengan kuat, jika tidak didukung pergerakan sektor riil.

“Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil, akan berpotensi munculnya skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya,” tandasnya.

Pertemuan yang bertema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertemuan Ekonomi Baru” ini digelar secara secara hybrid.

Sejumlah peserta hadir secara fisik di Jakarta Convention Center, dan sejumlah peserta lainnya hadir secara virtual.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia.

Dilansir dari rilis OJK, Taksonomi Hijau didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi di beberapa negara lain seperti European Union Green Taxonomy dan China Green Catalogue. [DWI]

]]> Presiden Jokowi mengingatkan perlunya strategi penanganan yang lebih spesifik, detail dan efektif, serta penuh kehati-hatian. Agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan di berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Apalagi, di saat yang sama, juga terjadi disrupsi rantai pasok global yang memicu peningkatan harga komoditas dunia, dan menimbulka  inflasi global yang makin tidak menentu. 

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/1).

“Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor. Karena pengawasan yang lemah akan membuka celah. Membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan, yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegaas Jokowi.

Presiden menekankan, kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi. Khususnya, terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Selain itu, juga harus dapat membantu sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar mampu bertahan. Sehingga, bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan.

“Saya mengapresiasi jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil harus saling mendukung dan saling menguatkan, di saat-saat sulit seperti ini,” ujarnya.

Presiden menambahkan, tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Namun, sektor jasa keuangan juga tidak dapat tumbuh dengan kuat, jika tidak didukung pergerakan sektor riil.

“Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil, akan berpotensi munculnya skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Ragam model penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya,” tandasnya.

Pertemuan yang bertema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertemuan Ekonomi Baru” ini digelar secara secara hybrid.

Sejumlah peserta hadir secara fisik di Jakarta Convention Center, dan sejumlah peserta lainnya hadir secara virtual.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia.

Dilansir dari rilis OJK, Taksonomi Hijau didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi di beberapa negara lain seperti European Union Green Taxonomy dan China Green Catalogue. [DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories