Jika Pandemi Terus Berlanjut Pemerintah Siapin Antisipasi Prokes .
Presiden Jokowi memerintahkan para pembantunya menyiapkan roadmap alias peta jalan jika pandemi Covid-19 terus berlanjut sampai bertahun-tahun.
Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, kemarin. Menurut dia, salah satunya yang disiapkan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes).
“Bagaimana prokes yang kita miliki bisa jaga kita untuk tetap normal menjalankan aktivitas ekonomi dengan kondisi yang lebih aman,” kata Budi.
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pilot project alias proyek percontohan yang mengatur penerapan protokol di enam sektor secara digital.
Pertama, perdagangan modern sepertial dan perdagangan tradisional seperti pasar dan toko kelontong. Kedua, kantor dan kawasan industri.
Ketiga, transportasi darat, laut, dan udara. Keempat, pariwisata hotel dan restoran. Kelima, keagamaan dan keenam, pendidikan.
Aplikasi PeduliLindungi akan digunakan sebagai pijakan penerapan prokes. Nantinya, mereka yang melakukan kegiatan di enam sektor tersebut akan di-screening untuk melihat status vaksinasinya melalui aplikasi PeduliLindungi.
“Setiap kali check in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan PCR (Polymerase Chain Reaction) secara digital, otomatis,” ungkap Budi.
Mereka yang sudah divaksinasi akan memperoleh kelonggaran dalam prokes. Misalnya, yang sudah vaksin bisa duduk berempat dalam satu meja dan bisa selamanya buka masker. Sementara yang belum, hanya boleh duduk berdua dalam satu meja, dan harus di ruangan terbuka.
Budi berharap, dengan pilot project tersebut, protokol kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas. “Jadi, pengawasan lebih efektif karena dilakukan asosiasi bersama pemerintah,” harap dia.
Selain roadmap prokes, menurut mantan Direktur Utama PT Inalum (Persero) itu, pemerintah juga terus meningkatkan infrastruktur bagi sistem testing dan tracing.
“Sistem testing dan tracing yang lebih agresif akan ditingkatkan di seluruh pelosok Nusantara, dengan dukungan dan bantuan dari TNI dan Polri,” tegasnya.
Hal lain yang juga digenjot, yakni pelaksanaan vaksinasi di wilayah aglomerasi Jawa-Bali. “Minimal 70 persen di akhir September,” imbuh mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, dalam proses pengendalian Covid-19, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian tanpa keterlibatan serta kesadaran masyarakat.
Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dan terus menjaga prokes.
Luhut menegaskan, ada 3 pilar utama dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Pertama, peningkatan cakupan vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi. Dan ketiga, kepatuhan prokes, terutama penggunaan masker.
“Mari kita patuhi ini semua. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai susah payah menjadi sia-sia,” imbau Luhut. [DIR]
]]> .
Presiden Jokowi memerintahkan para pembantunya menyiapkan roadmap alias peta jalan jika pandemi Covid-19 terus berlanjut sampai bertahun-tahun.
Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, kemarin. Menurut dia, salah satunya yang disiapkan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes).
“Bagaimana prokes yang kita miliki bisa jaga kita untuk tetap normal menjalankan aktivitas ekonomi dengan kondisi yang lebih aman,” kata Budi.
Dia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pilot project alias proyek percontohan yang mengatur penerapan protokol di enam sektor secara digital.
Pertama, perdagangan modern sepertial dan perdagangan tradisional seperti pasar dan toko kelontong. Kedua, kantor dan kawasan industri.
Ketiga, transportasi darat, laut, dan udara. Keempat, pariwisata hotel dan restoran. Kelima, keagamaan dan keenam, pendidikan.
Aplikasi PeduliLindungi akan digunakan sebagai pijakan penerapan prokes. Nantinya, mereka yang melakukan kegiatan di enam sektor tersebut akan di-screening untuk melihat status vaksinasinya melalui aplikasi PeduliLindungi.
“Setiap kali check in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan PCR (Polymerase Chain Reaction) secara digital, otomatis,” ungkap Budi.
Mereka yang sudah divaksinasi akan memperoleh kelonggaran dalam prokes. Misalnya, yang sudah vaksin bisa duduk berempat dalam satu meja dan bisa selamanya buka masker. Sementara yang belum, hanya boleh duduk berdua dalam satu meja, dan harus di ruangan terbuka.
Budi berharap, dengan pilot project tersebut, protokol kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas. “Jadi, pengawasan lebih efektif karena dilakukan asosiasi bersama pemerintah,” harap dia.
Selain roadmap prokes, menurut mantan Direktur Utama PT Inalum (Persero) itu, pemerintah juga terus meningkatkan infrastruktur bagi sistem testing dan tracing.
“Sistem testing dan tracing yang lebih agresif akan ditingkatkan di seluruh pelosok Nusantara, dengan dukungan dan bantuan dari TNI dan Polri,” tegasnya.
Hal lain yang juga digenjot, yakni pelaksanaan vaksinasi di wilayah aglomerasi Jawa-Bali. “Minimal 70 persen di akhir September,” imbuh mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, dalam proses pengendalian Covid-19, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian tanpa keterlibatan serta kesadaran masyarakat.
Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dan terus menjaga prokes.
Luhut menegaskan, ada 3 pilar utama dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Pertama, peningkatan cakupan vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi. Dan ketiga, kepatuhan prokes, terutama penggunaan masker.
“Mari kita patuhi ini semua. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai susah payah menjadi sia-sia,” imbau Luhut. [DIR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .