Jangan Cuma Ditutup, Polisi Wajib Proses Hukum Pemilik Akun Medsos Terindikasi Paham Radikal

Penyebaran ideologi radikal memanfaatkan ruang media sosial (medsos). Selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

“Polisi wajib memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara,” tegas praktisi hukum Petrus Selestinus kepada wartawan, Kamis (8/4).

Menurutnya, polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Pemblokiran itu baik sebagai langkah preventif, tetapi harusnya ditindaklanjuti dengan langkah pemidanaan, karena hukum positif kita sudah mengaturnya,” kata Petrus.

Menurut dia, polisi tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal. 

Polisi cyber memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat.

Jika hal itu dilakukan, Petrus yakin dampaknya bagi pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme akan cukup besar. 

Termasuk mencegah meluasnya penyebaran paham radikal atau radikal terorisme yang sangat mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan wibawa negara. 

Sebelumnya, Haris Amir Falah, mantan narapidana teroris, menyebut ada perubahan pola rekrutmen orang yang disiapkan melakukan aksi teror. Rekrutmen calon teroris tidak lagi melalui tatap muka, melainkan via media sosial.

Melalui media sosial, kata Haris, calon pengantin bisa melakukan dialog tanpa bertemu tatap muka dengan pembinanya. Haris menuturkan, sejumlah platform media sosial yang kerap dijadikan medium indoktrinasi serta rekrutmen teroris adalah Facebook dan Telegram.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate mengatakan, pihaknya mengawasi ruang siber menggunakan mesin crawling berbasis AI (Artificial Intelligence) yang memantau akun dan konten-konten terkait dengan kegiatan radikalisme terorisme.

Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait terkait penyebaran konten radikalisme dan terorisme di medsos. Kominfo juga berupaya menyampaikan konten positif untuk memberi literasi kepada masyarakat.

“Hingga 3 April 2021, Kemenkominfo telah memblokir konten radikalisme terorisme 20.453 konten yang tersebar di situs internet, serta beragam platform media sosial,” ujar Jhonny. [REN]

]]> Penyebaran ideologi radikal memanfaatkan ruang media sosial (medsos). Selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

“Polisi wajib memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal. Terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara,” tegas praktisi hukum Petrus Selestinus kepada wartawan, Kamis (8/4).

Menurutnya, polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Pemblokiran itu baik sebagai langkah preventif, tetapi harusnya ditindaklanjuti dengan langkah pemidanaan, karena hukum positif kita sudah mengaturnya,” kata Petrus.

Menurut dia, polisi tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal. 

Polisi cyber memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat.

Jika hal itu dilakukan, Petrus yakin dampaknya bagi pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme akan cukup besar. 

Termasuk mencegah meluasnya penyebaran paham radikal atau radikal terorisme yang sangat mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan wibawa negara. 

Sebelumnya, Haris Amir Falah, mantan narapidana teroris, menyebut ada perubahan pola rekrutmen orang yang disiapkan melakukan aksi teror. Rekrutmen calon teroris tidak lagi melalui tatap muka, melainkan via media sosial.

Melalui media sosial, kata Haris, calon pengantin bisa melakukan dialog tanpa bertemu tatap muka dengan pembinanya. Haris menuturkan, sejumlah platform media sosial yang kerap dijadikan medium indoktrinasi serta rekrutmen teroris adalah Facebook dan Telegram.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate mengatakan, pihaknya mengawasi ruang siber menggunakan mesin crawling berbasis AI (Artificial Intelligence) yang memantau akun dan konten-konten terkait dengan kegiatan radikalisme terorisme.

Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait terkait penyebaran konten radikalisme dan terorisme di medsos. Kominfo juga berupaya menyampaikan konten positif untuk memberi literasi kepada masyarakat.

“Hingga 3 April 2021, Kemenkominfo telah memblokir konten radikalisme terorisme 20.453 konten yang tersebar di situs internet, serta beragam platform media sosial,” ujar Jhonny. [REN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories