Jakarta Masih Rawan Penularan Covid-19 Pemprov Diingatkan, Jangan Paksakan Belajar Tatap Muka

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka kegiatan pembelajaran tatap muka. Uji coba direncanakan 7-29 April di 100 sekolah yang telah lolos penilaian protokol kesehatan (prokes).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, uji coba ini dilakukan usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi lampu hijau penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.

“Sekarang kita sedang uji coba campuran online dan offline selama dua bulan ke depan. Insya Allah kurang lebih ada 100 sekolah dari SD sampai SMA yang akan kita uji coba seluruh wilayah Jakarta,” kata Riza di Jakarta, Kamis (1/4).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya tengah melakukan assesment dan verifikasi. Direncanakan, bakal ada pembatasan jam operasional dan kapasitas sekolahnya serta berlangsung dengan prokes ketat.

“Jika hasilnya baik, nanti kita akan pertimbangkan. Apakah di tahun ajaran dimungkinkan tatap muka secara langsung atau secara campuran, atau cara lainnya tergantung kondisi pandemi,” katanya.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukah. Sebab, angka penularan masih tinggi. Ini terlihat dari angka positivity rate masih di atas 10 persen. “Ibu Kota masih rawan penularan,” kata Tri.

Menurut Tri, sulit untuk menerapkan prokes secara disiplin kepada siswa. Sebab, jumlah guru masih tidak sebanding dengan jumlah siswa. Selain itu, guru tidak bisa melakukan pengawasan di luar jam sekolah.

Tri menyarankan agar Pemprov bersabar membuka sekolah, sembari menekan angka positivity rate di bawah 5 persen. Angka itu dinilai cukup aman mencegah terjadinya penularan.

“Jangan dipaksakan. Meski di bawah 5 persen, tetap harus dipastikan seluruh kasus yang ada terpantau dan diisolasi,” ingatnya.

Jika dipaksakan, penanganan wabah ini akan semakin panjang. Pemerintah akan kewalahan mengatur prokes siswa di sekolah maupun saat pulang dan berangkat.

Dia mencontohkan, pada Maret lalu, sebuah tempat bimbingan belajar yang dibuka saat pandemi di Depok, men­jadi klaster penularan. Padahal, hanya lima orang dalam satu kelas. Penularan bisa terjadi dari rumah, di perjalanan maupun di tempat sekolah.

 

Sekali Dalam Seminggu

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pilot project pembelajaran tatap muka akan berlangsung pada 7 sampai 29 April 2021. Sebanyak 100 sekolah akan dibuka. Hanya sekolah yang sudah lolos assesment yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka.

Selama uji coba, pembelajaran berlangsung terbatas. Siswa yang diperbolehkan mengikuti uji coba dari kelas 4 SD hingga 12 SMA/SMK.

Kegiatan pembelajaran, hanya satu kali dalam satu minggu untuk setiap jenjang pendidikan. Selain itu, jumlah peserta didik dibatasi maksimal 50 persen dari daya tampung per kelas. Ada pengaturan jarak 1,5 meter antarsiswa.

Selama uji coba, kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga ditiadakan. Ruang perpustakaan dan area kantin juga ditutup. Mata pelajaran hanya yang esensial. Yang butuh tatap muka. Durasinya selama 3-4 jam.

Guru yang akan mengajar juga sudah dibekali pelatihan. Khususnya pembelajaran campuram online dan offline. Artinya, guru sekaligus mengajar virtual.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mendukung rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan menyelenggarakan uji coba pembelajaran tatap muka di 100 sekolah.

Namun, dia memberi catatan soal kesiapan sarana dan prasarana saat sekolah sudah dibuka. Disdik DKI Jakarta juga harus mengatur para pengantar siswa di sekolah. Ini untuk mencegah klaster penularan baru.

“Pikirkan yang mengantar, sopir, orangtua, perhatikan ini dengan baik,” serunya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengataka, uji coba pada 100 sekolah belum cukup. Sebab, masih ada ribuan sekolah lain di Jakarta. Jangan sampai terjadi ketertinggalan mutu pendidikan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Sekolah percontohan untuk uji coba jangan hanya terbatas sekolah negeri, melainkan juga swasta. Ini permintaan masyarakat. Yang jelas semua protokol kesehatan, syarat dan ketentuan harus dipenuhi,” kata anggota Komisi E ini. [FAQ]

]]> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka kegiatan pembelajaran tatap muka. Uji coba direncanakan 7-29 April di 100 sekolah yang telah lolos penilaian protokol kesehatan (prokes).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, uji coba ini dilakukan usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi lampu hijau penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.

“Sekarang kita sedang uji coba campuran online dan offline selama dua bulan ke depan. Insya Allah kurang lebih ada 100 sekolah dari SD sampai SMA yang akan kita uji coba seluruh wilayah Jakarta,” kata Riza di Jakarta, Kamis (1/4).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya tengah melakukan assesment dan verifikasi. Direncanakan, bakal ada pembatasan jam operasional dan kapasitas sekolahnya serta berlangsung dengan prokes ketat.

“Jika hasilnya baik, nanti kita akan pertimbangkan. Apakah di tahun ajaran dimungkinkan tatap muka secara langsung atau secara campuran, atau cara lainnya tergantung kondisi pandemi,” katanya.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukah. Sebab, angka penularan masih tinggi. Ini terlihat dari angka positivity rate masih di atas 10 persen. “Ibu Kota masih rawan penularan,” kata Tri.

Menurut Tri, sulit untuk menerapkan prokes secara disiplin kepada siswa. Sebab, jumlah guru masih tidak sebanding dengan jumlah siswa. Selain itu, guru tidak bisa melakukan pengawasan di luar jam sekolah.

Tri menyarankan agar Pemprov bersabar membuka sekolah, sembari menekan angka positivity rate di bawah 5 persen. Angka itu dinilai cukup aman mencegah terjadinya penularan.

“Jangan dipaksakan. Meski di bawah 5 persen, tetap harus dipastikan seluruh kasus yang ada terpantau dan diisolasi,” ingatnya.

Jika dipaksakan, penanganan wabah ini akan semakin panjang. Pemerintah akan kewalahan mengatur prokes siswa di sekolah maupun saat pulang dan berangkat.

Dia mencontohkan, pada Maret lalu, sebuah tempat bimbingan belajar yang dibuka saat pandemi di Depok, men­jadi klaster penularan. Padahal, hanya lima orang dalam satu kelas. Penularan bisa terjadi dari rumah, di perjalanan maupun di tempat sekolah.

 

Sekali Dalam Seminggu

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pilot project pembelajaran tatap muka akan berlangsung pada 7 sampai 29 April 2021. Sebanyak 100 sekolah akan dibuka. Hanya sekolah yang sudah lolos assesment yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka.

Selama uji coba, pembelajaran berlangsung terbatas. Siswa yang diperbolehkan mengikuti uji coba dari kelas 4 SD hingga 12 SMA/SMK.

Kegiatan pembelajaran, hanya satu kali dalam satu minggu untuk setiap jenjang pendidikan. Selain itu, jumlah peserta didik dibatasi maksimal 50 persen dari daya tampung per kelas. Ada pengaturan jarak 1,5 meter antarsiswa.

Selama uji coba, kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga ditiadakan. Ruang perpustakaan dan area kantin juga ditutup. Mata pelajaran hanya yang esensial. Yang butuh tatap muka. Durasinya selama 3-4 jam.

Guru yang akan mengajar juga sudah dibekali pelatihan. Khususnya pembelajaran campuram online dan offline. Artinya, guru sekaligus mengajar virtual.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mendukung rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan menyelenggarakan uji coba pembelajaran tatap muka di 100 sekolah.

Namun, dia memberi catatan soal kesiapan sarana dan prasarana saat sekolah sudah dibuka. Disdik DKI Jakarta juga harus mengatur para pengantar siswa di sekolah. Ini untuk mencegah klaster penularan baru.

“Pikirkan yang mengantar, sopir, orangtua, perhatikan ini dengan baik,” serunya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengataka, uji coba pada 100 sekolah belum cukup. Sebab, masih ada ribuan sekolah lain di Jakarta. Jangan sampai terjadi ketertinggalan mutu pendidikan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Sekolah percontohan untuk uji coba jangan hanya terbatas sekolah negeri, melainkan juga swasta. Ini permintaan masyarakat. Yang jelas semua protokol kesehatan, syarat dan ketentuan harus dipenuhi,” kata anggota Komisi E ini. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories