Jaga-jaga KTT G20 Tak Hasilkan Komunike Bersama, Bos FPCI Sarankan 4 Poin Penting Ini
Founder sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal angkat bicara soal Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali, pada pertengahan bulan ini.
Dia menilai, sejauh ini, perhatian lebih banyak difokuskan pada tokoh dunia yang akan hadir. Terutama, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Sebelumnya, masalah siapa yang akan hadir di KTT G20 tidak menjadi polemik. Tapi, khusus untuk tahun ini, masalah kehadiran pemimpin dunia menjadi isu yang sangat politis. Karena invasi Rusia terhadap Ukraina,” kata Dino melalui kanal YouTube FPCI, Senin (31/10).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengingatkan, masalah utama KTT G20 bukanlah perkara pemimpin dunia yang akan tidak hadir.
Ada hal lain yang lebih penting dari itu.
“Risiko terbesar KTT G20 adalah kegagalan untuk menghasilkan komunike bersama,” ungkapnya.
Hal ini antara lain didasari oleh fakta, tak ada satu pun pertemuan working group G20, yang berhasil menelurkan suatu komunike.
Baik itu pertemuan working grup di bidang energi, ekonomi digital, kesehatan, perdagangan, keuangan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya.
Masalahnya, kata Dino, dalam setiap rumusan komunike, delegasi negara-negara Barat selalu bersikeras. Harus ada rujukan satu kalimat mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina.
Sementara delegasi Rusia selalu bertahan dan bersikeras, tidak mau ada satu rujukan pun, mengenai perang di Ukraina dalam formulasi komunike tersebut.
“Karena tidak ada yang mengalah, pertemuan tidak bisa mencapai kompromi. Dan akhirnya, komunike bersama selalu gagal dihasilkan,” tandas Dino.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini menyebut, suasana batin menjelang KTT G20 jauh lebih parah dari sebelumnya.
Negara-negara Barat, merasa sangat gundah dengan perilaku Rusia dalam perang di Ukraina. Misalnya, menganeksasi empat wilayah secara ilegal. Hal ini telah dikecam oleh PBB.
Bentuk lainnya, melakukan serangan udara membabi buta terhadap Ibu Kota Kiev. Serta mengancam penggunaan senjata nuklir. Semua ini, semakin memperburuk suasana politik di G20.
“Percayalah, suasana kekeluargaan dan kerja sama yang biasanya ada dalam KTT G20 sebelumnya, tidak akan ada di Bali. Pemimpin negara Barat, tidak akan ada yang mau bersalaman dengan Presiden Putin. Bahkan, foto bersama yang merupakan suatu tradisi G20 atau pertemuan internasional, juga tidak akan ada,” papar Dino.
“Semua ini adalah bukti, bahwa invasi Rusia ke Ukraina, telah merusak dinamika G20. Kita harus jujur mengatakan hal ini,” imbuhnya.
Kalau skenario buruk ini terjadi, maka untuk pertama kalinya KTT G20 tidak akan menghasilkan komunike bersama.
Sebagai gantinya, Indonesia sebagai Presiden G20, akan mengeluarkan chair statement, suatu pernyataan ketua yang bukan merupakan pernyataan atau komunike bersama.
Lebih kepada suatu pernyataan unilateral, mengenai hasil diskusi.
Tentunya, bobot politik dan diplomatik chair statement ini lebih rendah dibanding komunike bersama.
“Ini memang ujian yang sangat berat bagi Indonesia, yang selama ini selalu menyatakan diri sebagai bridge builder. Kemampuan Indonesia untuk menjembatani negara-negara Barat dan Rusia di G20, akan menjadi tantangan yang sangat berat. Karena Indonesia tak bisa memaksa negara-negara Barat dan Rusia, untuk melakukan kompromi,” beber Dino.
Terkait hal ini, Dino menyampaikan sejumlah usulan.
Pertama, menjelang KTT G20, pemerintah Indonesia perlu menurunkan ekspektasi.
“Jangan menyatakan bahwa KTT G20 pasti akan sukses. Sebaiknya, pemerintah bicara terus terang kepada publik. Sehingga, kalau memang tidak terjadi komunike bersama, publik akan paham. Tapi jika sebaliknya, terjadi komunike bersama, ini menjadi suatu prestasi luar biasa. Di luar dugaan,” urai Dino.
“Ingat, setelah invasi Rusia ke Ukraina, keanggotaan di KTT G20 ini masih tetap utuh. Itu merupakan hal yang sangat baik,” lanjutnya.
Kedua, sukses KTT G20 juga akan diukur dari sejumlah pertemuan bilateral yang akan terjadi di Bali. Namun, yang akan paling diperhatikan adalah kombinasi pertemuan antara Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang dan Eropa.
Selain itu, menurutnya, kita juga perlu memperhatikan pertemuan bilateral yang akan dilakukan Rusia dengan Arab Saudi, Turki, dan India.
“Di sini, saya ingin menganjurkan, agar Presiden Joko Widodo dapat melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Presiden Putin,” tutur Dino.
Dia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dapat menekan Presiden Putin, untuk melakukan deeskalasi militer di Ukraina. Karena perang jelas membawa dampak buruk terhadap ekonomi dunia. Termasuk, ekonomi dan rakyat Indonesia.
Dino juga berharap, Jokowi bisa meyakinkan Presiden Putin, agar dapat memajukan perundingan damai secara serius dengan Ukraina.
Ketiga, walaupun tanpa komunike bersama, Indonesia dapat terus menjaga momentum untuk tiga sektor yang menjadi prioritas. Yakni, kesehatan, ekonomi digital dan transisi energi hijau.
Keempat, sebagai Presiden G20, Indonesia dapat membantu menjaga agar suasana dalam perdebatan KTT G20 tidak semakin memanas.
Untuk membantu menenangkan suasana, Indonesia perlu mengadakan koordinasi dengan sahabat-sahabat di KTT G20. Seperti, Australia, Arab Saudi, India, Turki, dan Korea Selatan.
“Yang penting, Indonesia dapat menjaga keutuhan G20 selama KTT di Bali, dan kemudian mewariskannya kepada pemimpin G20 berikutnya, yakni India,” tegas Dino. ■
]]> Founder sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal angkat bicara soal Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali, pada pertengahan bulan ini.
Dia menilai, sejauh ini, perhatian lebih banyak difokuskan pada tokoh dunia yang akan hadir. Terutama, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Sebelumnya, masalah siapa yang akan hadir di KTT G20 tidak menjadi polemik. Tapi, khusus untuk tahun ini, masalah kehadiran pemimpin dunia menjadi isu yang sangat politis. Karena invasi Rusia terhadap Ukraina,” kata Dino melalui kanal YouTube FPCI, Senin (31/10).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengingatkan, masalah utama KTT G20 bukanlah perkara pemimpin dunia yang akan tidak hadir.
Ada hal lain yang lebih penting dari itu.
“Risiko terbesar KTT G20 adalah kegagalan untuk menghasilkan komunike bersama,” ungkapnya.
Hal ini antara lain didasari oleh fakta, tak ada satu pun pertemuan working group G20, yang berhasil menelurkan suatu komunike.
Baik itu pertemuan working grup di bidang energi, ekonomi digital, kesehatan, perdagangan, keuangan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya.
Masalahnya, kata Dino, dalam setiap rumusan komunike, delegasi negara-negara Barat selalu bersikeras. Harus ada rujukan satu kalimat mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina.
Sementara delegasi Rusia selalu bertahan dan bersikeras, tidak mau ada satu rujukan pun, mengenai perang di Ukraina dalam formulasi komunike tersebut.
“Karena tidak ada yang mengalah, pertemuan tidak bisa mencapai kompromi. Dan akhirnya, komunike bersama selalu gagal dihasilkan,” tandas Dino.
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini menyebut, suasana batin menjelang KTT G20 jauh lebih parah dari sebelumnya.
Negara-negara Barat, merasa sangat gundah dengan perilaku Rusia dalam perang di Ukraina. Misalnya, menganeksasi empat wilayah secara ilegal. Hal ini telah dikecam oleh PBB.
Bentuk lainnya, melakukan serangan udara membabi buta terhadap Ibu Kota Kiev. Serta mengancam penggunaan senjata nuklir. Semua ini, semakin memperburuk suasana politik di G20.
“Percayalah, suasana kekeluargaan dan kerja sama yang biasanya ada dalam KTT G20 sebelumnya, tidak akan ada di Bali. Pemimpin negara Barat, tidak akan ada yang mau bersalaman dengan Presiden Putin. Bahkan, foto bersama yang merupakan suatu tradisi G20 atau pertemuan internasional, juga tidak akan ada,” papar Dino.
“Semua ini adalah bukti, bahwa invasi Rusia ke Ukraina, telah merusak dinamika G20. Kita harus jujur mengatakan hal ini,” imbuhnya.
Kalau skenario buruk ini terjadi, maka untuk pertama kalinya KTT G20 tidak akan menghasilkan komunike bersama.
Sebagai gantinya, Indonesia sebagai Presiden G20, akan mengeluarkan chair statement, suatu pernyataan ketua yang bukan merupakan pernyataan atau komunike bersama.
Lebih kepada suatu pernyataan unilateral, mengenai hasil diskusi.
Tentunya, bobot politik dan diplomatik chair statement ini lebih rendah dibanding komunike bersama.
“Ini memang ujian yang sangat berat bagi Indonesia, yang selama ini selalu menyatakan diri sebagai bridge builder. Kemampuan Indonesia untuk menjembatani negara-negara Barat dan Rusia di G20, akan menjadi tantangan yang sangat berat. Karena Indonesia tak bisa memaksa negara-negara Barat dan Rusia, untuk melakukan kompromi,” beber Dino.
Terkait hal ini, Dino menyampaikan sejumlah usulan.
Pertama, menjelang KTT G20, pemerintah Indonesia perlu menurunkan ekspektasi.
“Jangan menyatakan bahwa KTT G20 pasti akan sukses. Sebaiknya, pemerintah bicara terus terang kepada publik. Sehingga, kalau memang tidak terjadi komunike bersama, publik akan paham. Tapi jika sebaliknya, terjadi komunike bersama, ini menjadi suatu prestasi luar biasa. Di luar dugaan,” urai Dino.
“Ingat, setelah invasi Rusia ke Ukraina, keanggotaan di KTT G20 ini masih tetap utuh. Itu merupakan hal yang sangat baik,” lanjutnya.
Kedua, sukses KTT G20 juga akan diukur dari sejumlah pertemuan bilateral yang akan terjadi di Bali. Namun, yang akan paling diperhatikan adalah kombinasi pertemuan antara Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang dan Eropa.
Selain itu, menurutnya, kita juga perlu memperhatikan pertemuan bilateral yang akan dilakukan Rusia dengan Arab Saudi, Turki, dan India.
“Di sini, saya ingin menganjurkan, agar Presiden Joko Widodo dapat melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Presiden Putin,” tutur Dino.
Dia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dapat menekan Presiden Putin, untuk melakukan deeskalasi militer di Ukraina. Karena perang jelas membawa dampak buruk terhadap ekonomi dunia. Termasuk, ekonomi dan rakyat Indonesia.
Dino juga berharap, Jokowi bisa meyakinkan Presiden Putin, agar dapat memajukan perundingan damai secara serius dengan Ukraina.
Ketiga, walaupun tanpa komunike bersama, Indonesia dapat terus menjaga momentum untuk tiga sektor yang menjadi prioritas. Yakni, kesehatan, ekonomi digital dan transisi energi hijau.
Keempat, sebagai Presiden G20, Indonesia dapat membantu menjaga agar suasana dalam perdebatan KTT G20 tidak semakin memanas.
Untuk membantu menenangkan suasana, Indonesia perlu mengadakan koordinasi dengan sahabat-sahabat di KTT G20. Seperti, Australia, Arab Saudi, India, Turki, dan Korea Selatan.
“Yang penting, Indonesia dapat menjaga keutuhan G20 selama KTT di Bali, dan kemudian mewariskannya kepada pemimpin G20 berikutnya, yakni India,” tegas Dino. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .