Jadi Penentu Pemilu Israel Partai Islam Raam Ajak Partai Yahudi Berkoalisi

Partai Islam Ra’am menorehkan sejarah baru. Partai itu menjadi kunci dalam proses pemilihan Perdana Menteri (PM) di Israel. Sebab, tidak ada partai besar di negeri itu yang bisa langsung mencalonkan PM, mengingat perolehan kursinya tak memenuhi syarat pemilihan.

Ketua Umum Ra’am, Mansour Abbas, memanfaatkan momen ini untuk menyerukan kerja sama Arab-Yahudi di pemerintahan mendatang.

Pada Kamis (1/4/). Abbas berpidato dan disiarkan lang­sung oleh beberapa media dan lembaga penyiaran di Israel sebagaimana dilansir AFP. Ia meminta, partai-partai Yahudi di Israel tidak memboikot partai Islam untuk berkoalisi dengan pemerintah berikutnya.

“Sekaranglah waktunya untuk berubah,” kata Abbas dikutip dari Times of Israel, kemarin.

Selama pidatonya, Abbas tidak mengungkapkan dukungannya ke Netanyahu atau pemimpin oposisi Yair Lapid. Dia juga menolak untuk mengasosiasikan partainya dengan salah satu blok politik.

Abbas menekankan bahwa dia bersedia bekerja dengan semua partai politik Yahudi, kiri dan kanan. Juga meninggalkan tradisi politik Arab Israel yang selama puluhan tahun menghin­dari kerja sama yang erat dengan pemerintah Israel atas konflik dengan Palestina.

“Apa yang mempersatukan kita semua lebih besar dari apa yang memisahkan kita,” ujar Abbas.

Politisi Islam itu mendefinisikan dirinya sebagai seorang Muslim dan seorang Arab, tetapi juga seorang warga negara Israel.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari blok kanan atau kiri. Saya di sini untuk blok yang berbeda, blok yang memilih saya untuk melayani rakyat saya,” kata Abbas.

 

“Dan memberi saya mandat untuk mengubah tuntutan publik Arab yang selama bertahun-tahun hanya merupakan tuntu­tan menjadi rencana kerja yang nyata,” sambung Abbas.

Abbas menyinggung masalah kejahatan, rasialisme, dan kemiskinan sebagai tantangan yang dihadapi orang Arab-Israel. Menurutnya, orang Arab-Israel membentuk 20 persen dari popu­lasi Israel yang berpenduduk 9,3 juta jiwa.

Seorang analis politik, Afif Abu Much, mengatakan, Abbas tampaknya ingin ada paradigma baru di Israel. “Pidato ini dituju­kan kepada orang-orang Yahudi, agar mereka dapat dilibatkan dalam permanainan ini. Abbas memiliki momen pengaruh yang langka di dalam perpolitikan Israel,” katanya.

Pemilu Israel yang digelar pada 23 Maret lalu berakhir dengan tidak adanya partai yang menguasai mayoritas kursi di Knesset (parlemen). Pemerintah yang mendukung kembali Benjamin Netanyahu maupun pemimpin oposisi Yair Lapid belum cukup memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk bisa mencalonkan perdana menteri. Mau tidak mau partai-partai di sana harus berkoalisi untuk bisa memenangkan kursi Perdana Menteri.

Di dalam Knesset terdapat 120 kursi. Untuk mempertahankan kendali atas Knesset, parlemen Israel, Netanyahu setidaknya harus menguasai minimal 61 kursi. Menurut penghitungan suara, koalisi haluan kanan yang mendukung Nentanyahu mem­peroleh 52 kursi dalam Knesset. Sedangkan oposisi memperoleh 57 kursi. Partai Yamina dengan tujuh kursi dan Raam dengan empat kursi masih menggan­tung. Untuk dapat memperoleh minimal 61 kursi, mau tak mau Netanyahu harus menarik Partai Yamina dan Raam ke dalam koalisinya.

Atau, Netanyahu bisa melobi partai-partai sayap kanan oposisi untuk menjadi pendukungnya. Netanyahu mengatakan bahwa dia tidak akan mengecualikan siapa pun untuk masuk ke dalam koalisinya.

Namun, Ketua Partai Religious Zionist Bezalel Smotrich secara tegas menuturkan bah­wa dia menolak Partai Raam ke dalam koalisi pendukung Netanyahu. [DAY]

]]> Partai Islam Ra’am menorehkan sejarah baru. Partai itu menjadi kunci dalam proses pemilihan Perdana Menteri (PM) di Israel. Sebab, tidak ada partai besar di negeri itu yang bisa langsung mencalonkan PM, mengingat perolehan kursinya tak memenuhi syarat pemilihan.

Ketua Umum Ra’am, Mansour Abbas, memanfaatkan momen ini untuk menyerukan kerja sama Arab-Yahudi di pemerintahan mendatang.

Pada Kamis (1/4/). Abbas berpidato dan disiarkan lang­sung oleh beberapa media dan lembaga penyiaran di Israel sebagaimana dilansir AFP. Ia meminta, partai-partai Yahudi di Israel tidak memboikot partai Islam untuk berkoalisi dengan pemerintah berikutnya.

“Sekaranglah waktunya untuk berubah,” kata Abbas dikutip dari Times of Israel, kemarin.

Selama pidatonya, Abbas tidak mengungkapkan dukungannya ke Netanyahu atau pemimpin oposisi Yair Lapid. Dia juga menolak untuk mengasosiasikan partainya dengan salah satu blok politik.

Abbas menekankan bahwa dia bersedia bekerja dengan semua partai politik Yahudi, kiri dan kanan. Juga meninggalkan tradisi politik Arab Israel yang selama puluhan tahun menghin­dari kerja sama yang erat dengan pemerintah Israel atas konflik dengan Palestina.

“Apa yang mempersatukan kita semua lebih besar dari apa yang memisahkan kita,” ujar Abbas.

Politisi Islam itu mendefinisikan dirinya sebagai seorang Muslim dan seorang Arab, tetapi juga seorang warga negara Israel.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari blok kanan atau kiri. Saya di sini untuk blok yang berbeda, blok yang memilih saya untuk melayani rakyat saya,” kata Abbas.

 

“Dan memberi saya mandat untuk mengubah tuntutan publik Arab yang selama bertahun-tahun hanya merupakan tuntu­tan menjadi rencana kerja yang nyata,” sambung Abbas.

Abbas menyinggung masalah kejahatan, rasialisme, dan kemiskinan sebagai tantangan yang dihadapi orang Arab-Israel. Menurutnya, orang Arab-Israel membentuk 20 persen dari popu­lasi Israel yang berpenduduk 9,3 juta jiwa.

Seorang analis politik, Afif Abu Much, mengatakan, Abbas tampaknya ingin ada paradigma baru di Israel. “Pidato ini dituju­kan kepada orang-orang Yahudi, agar mereka dapat dilibatkan dalam permanainan ini. Abbas memiliki momen pengaruh yang langka di dalam perpolitikan Israel,” katanya.

Pemilu Israel yang digelar pada 23 Maret lalu berakhir dengan tidak adanya partai yang menguasai mayoritas kursi di Knesset (parlemen). Pemerintah yang mendukung kembali Benjamin Netanyahu maupun pemimpin oposisi Yair Lapid belum cukup memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk bisa mencalonkan perdana menteri. Mau tidak mau partai-partai di sana harus berkoalisi untuk bisa memenangkan kursi Perdana Menteri.

Di dalam Knesset terdapat 120 kursi. Untuk mempertahankan kendali atas Knesset, parlemen Israel, Netanyahu setidaknya harus menguasai minimal 61 kursi. Menurut penghitungan suara, koalisi haluan kanan yang mendukung Nentanyahu mem­peroleh 52 kursi dalam Knesset. Sedangkan oposisi memperoleh 57 kursi. Partai Yamina dengan tujuh kursi dan Raam dengan empat kursi masih menggan­tung. Untuk dapat memperoleh minimal 61 kursi, mau tak mau Netanyahu harus menarik Partai Yamina dan Raam ke dalam koalisinya.

Atau, Netanyahu bisa melobi partai-partai sayap kanan oposisi untuk menjadi pendukungnya. Netanyahu mengatakan bahwa dia tidak akan mengecualikan siapa pun untuk masuk ke dalam koalisinya.

Namun, Ketua Partai Religious Zionist Bezalel Smotrich secara tegas menuturkan bah­wa dia menolak Partai Raam ke dalam koalisi pendukung Netanyahu. [DAY]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories