Jadi Dewan Pengarah BRIN Mega Banyak Jobnya

Berkah disatukannya Kemenristek ke Kemendikbud tak hanya dinikmati Nadiem Makarim. Tapi, juga mengalir ke Megawati Soekarnoputri. Ketum PDIP yang menjabat Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, akan diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Wah, jobnya makin banyak nih…

Kabar soal jabatan baru ini diungkapkan Laksana Tri Handoko yang baru saja dilantik menjadi Kepala BRIN, di Istana, Jakarta, Rabu lalu. Kata dia, lembaga yang baru dipimpinnya itu nantinya akan punya Ketua Dewan Pengarah.

Pembentukan Dewan Pengarah itu tertuang dalam Perpres mengenai BRIN yang hingga saat ini belum dipublikasikan. Kata dia, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini akan dijabat oleh Megawati yang saat ini juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Fungsinya untuk menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila. Sehingga, siapa pun yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kenapa Ketua Dewan Pengarah BRIN dirangkap oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP? Kata dia, secara filosofis, Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi wajar jika Ketua Dewan Pengarah BRIN diemban oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP. “Karena konteksnya, yang menjaga ideologi bangsa ini kan secara hukum di negara ini adalah BPIP. Jadilah otomatis ya ex officio saja,” kata Laksana di Jakarta, kemarin.

Laksana juga menegaskan rangkap jabatan oleh Megawati ini tidak politis. Sebab, dalam perpres tidak menunjuk nama tapi jabatan. “Kebetulan sekarang Ibu Megawati,” ujarnya.

Kabar Mega menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menjadi perbincangan. Tak sedikit yang kaget dan melontarkan kritik. Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, pembentukan dewan pengarah BRIN itu tidak tepat karena tidak ada dasar hukumnya.

Dalam UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek juga tak mengatur soal ini. Memang kata dia, posisi dewan pengarah ada dalam RUU HIP. “Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Mulyanto, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mulyanto menambahkan dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN dan Kepres No. 103/2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, struktur organisasi yang ada terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan. Dalam struktur organisasi LPNK tidak dikenal jabatan “Dewan Pengarah”.

Secara substansial Mulyanto menegaskan, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis dari BPIP.

Sebagai mantan peneliti, Mulyanto dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait wacana politisasi Ristek ini. Ia berharap lembaga ini tidak dipolitisasi. “BRIN adalah lembaga ilmiah biar bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator out come yang terukur. Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis,” jelas dia.

Menurut dia, BRIN punya tugas Apa tanggapan PDIP? Sebagai partai yang dipimpin Mega, kader Banteng tentu saja pasang badan buat Ibu Banteng. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, keterkaitan BRIN dan BPIP itu adalah amanat UU Sisnas Iptek, tepatnya berada di Pasal 5.

Sedangkan menurut Sisnas Iptek, lanjut dia, BRIN dibentuk untuk mengkaji dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui fungsi penelitian, pengkajian, dan penerapan iptek. Maka, agar politik hukum pembentukan BRIN tetap satu jalur pada nilai Pancasila, politik hukum pemerintah perlu didesain untuk mengikutsertakan BPIP. “BPIP harus memberikan arah dan panduan agar BRIN dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tetap berpedoman pada haluan ideologi Pancasila,” kata dia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio agak heran dengan penunjukkan Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Kata dia, BRIN adalah lembaga riset yang punya tugas melakukan penelitian dan pengembangan teknologi. Jadi sebagai lembaga riset, sebaiknya diisi oleh orang-orang profesional. Bukan politisi. “Kalau diisi politisi jadi kurang pas,” kata Agus, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain itu, sebaiknya yang punya leadership kuat, punya banyak jaringan, dan sudah cukup dengan persoalan finansial. “Kalau diisi politisi nanti susah majunya,” ujarnya. [BCG]

]]> Berkah disatukannya Kemenristek ke Kemendikbud tak hanya dinikmati Nadiem Makarim. Tapi, juga mengalir ke Megawati Soekarnoputri. Ketum PDIP yang menjabat Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, akan diangkat menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Wah, jobnya makin banyak nih…

Kabar soal jabatan baru ini diungkapkan Laksana Tri Handoko yang baru saja dilantik menjadi Kepala BRIN, di Istana, Jakarta, Rabu lalu. Kata dia, lembaga yang baru dipimpinnya itu nantinya akan punya Ketua Dewan Pengarah.

Pembentukan Dewan Pengarah itu tertuang dalam Perpres mengenai BRIN yang hingga saat ini belum dipublikasikan. Kata dia, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini akan dijabat oleh Megawati yang saat ini juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Fungsinya untuk menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila. Sehingga, siapa pun yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kenapa Ketua Dewan Pengarah BRIN dirangkap oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP? Kata dia, secara filosofis, Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi wajar jika Ketua Dewan Pengarah BRIN diemban oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP. “Karena konteksnya, yang menjaga ideologi bangsa ini kan secara hukum di negara ini adalah BPIP. Jadilah otomatis ya ex officio saja,” kata Laksana di Jakarta, kemarin.

Laksana juga menegaskan rangkap jabatan oleh Megawati ini tidak politis. Sebab, dalam perpres tidak menunjuk nama tapi jabatan. “Kebetulan sekarang Ibu Megawati,” ujarnya.

Kabar Mega menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menjadi perbincangan. Tak sedikit yang kaget dan melontarkan kritik. Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, pembentukan dewan pengarah BRIN itu tidak tepat karena tidak ada dasar hukumnya.

Dalam UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek juga tak mengatur soal ini. Memang kata dia, posisi dewan pengarah ada dalam RUU HIP. “Tapi ini kan baru RUU dan itu pun sudah didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Mulyanto, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mulyanto menambahkan dalam Perpres No. 74/2019 tentang BRIN dan Kepres No. 103/2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, struktur organisasi yang ada terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi dan Unit Pengawasan. Dalam struktur organisasi LPNK tidak dikenal jabatan “Dewan Pengarah”.

Secara substansial Mulyanto menegaskan, BRIN tidak membutuhkan Dewan Pengarah dalam menjalankan tugasnya, apalagi yang bersifat ideologis dari BPIP.

Sebagai mantan peneliti, Mulyanto dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait wacana politisasi Ristek ini. Ia berharap lembaga ini tidak dipolitisasi. “BRIN adalah lembaga ilmiah biar bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator out come yang terukur. Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis,” jelas dia.

Menurut dia, BRIN punya tugas Apa tanggapan PDIP? Sebagai partai yang dipimpin Mega, kader Banteng tentu saja pasang badan buat Ibu Banteng. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan, keterkaitan BRIN dan BPIP itu adalah amanat UU Sisnas Iptek, tepatnya berada di Pasal 5.

Sedangkan menurut Sisnas Iptek, lanjut dia, BRIN dibentuk untuk mengkaji dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui fungsi penelitian, pengkajian, dan penerapan iptek. Maka, agar politik hukum pembentukan BRIN tetap satu jalur pada nilai Pancasila, politik hukum pemerintah perlu didesain untuk mengikutsertakan BPIP. “BPIP harus memberikan arah dan panduan agar BRIN dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tetap berpedoman pada haluan ideologi Pancasila,” kata dia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio agak heran dengan penunjukkan Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Kata dia, BRIN adalah lembaga riset yang punya tugas melakukan penelitian dan pengembangan teknologi. Jadi sebagai lembaga riset, sebaiknya diisi oleh orang-orang profesional. Bukan politisi. “Kalau diisi politisi jadi kurang pas,” kata Agus, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain itu, sebaiknya yang punya leadership kuat, punya banyak jaringan, dan sudah cukup dengan persoalan finansial. “Kalau diisi politisi nanti susah majunya,” ujarnya. [BCG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories