Istana Ngotot Nolak Lockdown .

Seiring merajalelanya Corona, desakan agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah terus menguat. Namun, Istana tetap ngotot menolak lockdown. Istana lebih memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Selain disuarakan oleh Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, permintaan lockdown juga disampaikan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lapor Covid-19. Bahkan, organisasi kesehatan dunia alias WHO juga menyarankan pemerintah melakukan lockdown.

Desakan itu muncul karena kondisi Corona di Indonesia makin mengkhawatirkan. Pasien yang terinfeksi virus jauh melebihi jumlah tenaga kerja (nakes). Tempat tidur di sejumlah rumah sakit mulai penuh. Kalau ini dibiarkan dan tidak segera dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat, Indonesia bisa kolaps.

Hingga kemarin, kasus positif Corona di Tanah Air bertambah 12.906 kasus. Dengan penambahan tersebut, akumulasi kasus positif mencapai 1.976.172.

DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan penambahan tertinggi dengan 4.895 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 2.104 kasus, Jawa Tengah 1.877 kasus, Jawa Timur 693 kasus, DI Yogyakarta 638 kasus, dan Kepulauan Riau 341 kasus.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan lockdown. Menurutnya, PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang tepat untuk menangani Corona.

Fadjroel melanjutkan, PPKM Mikro terbukti sudah teruji selama satu tahun terakhir dalam mengatasi Corona di Indonesia. “Pengalaman empiris setahun terakhir ini jadi buktinya,” ujar Fadjroel, kemarin.

Hal senada dikatakan Deputi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan. Dia memastikan, pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM. Bukan lockdown atau karantina wilayah. Menurutnya, keputusan ini sudah sejalan dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Seperti yang disampaikan oleh Satgas bahwa PPKM harus diperkuat dengan penegakan disiplin yang lebih kuat dan membangun kesadaran masyarakat,” kata Abetnego, kemarin.

Dalam kesempatan ini, dia juga menanggapi usulan Sultan Hamengku Buwono X untuk menerapkan lockdown di Yogyakarta. Menurut Abetnego, usulan itu harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Satgas.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto juga mengatakan, PPKM Mikro masih relevan untuk mengatasi lonjakan kasus Corana di sejumlah daerah yang terjadi beberapa hari ini.

 

Menurut dia, diperaturan PPKM Mikro sudah di jelaskan bagi daerah yang masuk dalam kategori zona merah, harus melaksanakan prosedur protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, work from home (WFH) sebesar 75 persen. Dilarang ibadah di tempat ibadah, dan sekolah tetap online.

Selain itu memperketat pengunjung di pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat wisatawan. Maksimal harus sesuai dengan peraturan PPKM Mikro yakni 50 persen dari daya tampung.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, untuk mengantisipasi lonjakan Corona yang perlu dilakukan pemerintah daerah hanya memperketat implementasi peraturan. “Dengan PPKM mikro itu kita tebalkan, perketat saja peraturan itu,” katanya.

Bagaimana sikap DPR? Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi mendukung penerapan PPKM Mikro dibanding lockdown. Hanya saja, pemerintah harus lebih tegas lagi menerapkan aturan itu, sehingga masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“PPKM percuma kalau tidak dibarengi dengan penegakkan aturan yang ketat. Itu peran pemerintah agar aturan yang sudah dibuat bisa diterapkan masyarakat,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, jika lockdown diterapkan, pemerintah wajib menanggung seluruh hajat kebutuhan seluruh masyarakatnya. Ini akan memberatkan pemerintah. Apalagi, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah lagi megap-megap karena Corona.

Bagaimana tanggapan pengamat soal lockdown? Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mengibaratkan, lockdown seperti obat keras yang punya efek samping. Memang dampaknya bagus untuk menekan penyebaran virus, tapi perekonomian yang jadi korban.

Jika lockdown dilakukan, Ia memprediksi kemiskinan bisa bertambah di atas 500 ribu orang atau setengah dari penambahan penduduk miskin pada periode Maret-September 2020 yang mencapai 1,13 juta orang. Sedangkan angka pengangguran bisa tembus ke kisaran 8-9 persen.

Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, PPKM mikro terbukti tidak membuat masyarakat patuh terhadap penetapan protokol kesehatan. Kemudian jika saat ini tetap dilakukan, dia menilai sudah terlambat karena kasus Covid-19 sudah tersebar di mana-mana.

“PPKM mikro tidak efektif dan sangat tidak efektif dan itu sangat jelas itu tidak menurunkan angka reproduksi secara signifikan. Apa yang terjadi saat ini adalah bukti rill nyata bahwa PPKM tidak efektif,” katanya. [QAR]

]]> .
Seiring merajalelanya Corona, desakan agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah terus menguat. Namun, Istana tetap ngotot menolak lockdown. Istana lebih memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Selain disuarakan oleh Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, permintaan lockdown juga disampaikan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lapor Covid-19. Bahkan, organisasi kesehatan dunia alias WHO juga menyarankan pemerintah melakukan lockdown.

Desakan itu muncul karena kondisi Corona di Indonesia makin mengkhawatirkan. Pasien yang terinfeksi virus jauh melebihi jumlah tenaga kerja (nakes). Tempat tidur di sejumlah rumah sakit mulai penuh. Kalau ini dibiarkan dan tidak segera dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat, Indonesia bisa kolaps.

Hingga kemarin, kasus positif Corona di Tanah Air bertambah 12.906 kasus. Dengan penambahan tersebut, akumulasi kasus positif mencapai 1.976.172.

DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan penambahan tertinggi dengan 4.895 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 2.104 kasus, Jawa Tengah 1.877 kasus, Jawa Timur 693 kasus, DI Yogyakarta 638 kasus, dan Kepulauan Riau 341 kasus.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman memastikan, pemerintah tidak akan menerapkan lockdown. Menurutnya, PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang tepat untuk menangani Corona.

Fadjroel melanjutkan, PPKM Mikro terbukti sudah teruji selama satu tahun terakhir dalam mengatasi Corona di Indonesia. “Pengalaman empiris setahun terakhir ini jadi buktinya,” ujar Fadjroel, kemarin.

Hal senada dikatakan Deputi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan. Dia memastikan, pemerintah akan tetap memberlakukan PPKM. Bukan lockdown atau karantina wilayah. Menurutnya, keputusan ini sudah sejalan dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Seperti yang disampaikan oleh Satgas bahwa PPKM harus diperkuat dengan penegakan disiplin yang lebih kuat dan membangun kesadaran masyarakat,” kata Abetnego, kemarin.

Dalam kesempatan ini, dia juga menanggapi usulan Sultan Hamengku Buwono X untuk menerapkan lockdown di Yogyakarta. Menurut Abetnego, usulan itu harusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Satgas.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto juga mengatakan, PPKM Mikro masih relevan untuk mengatasi lonjakan kasus Corana di sejumlah daerah yang terjadi beberapa hari ini.

 

Menurut dia, diperaturan PPKM Mikro sudah di jelaskan bagi daerah yang masuk dalam kategori zona merah, harus melaksanakan prosedur protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, work from home (WFH) sebesar 75 persen. Dilarang ibadah di tempat ibadah, dan sekolah tetap online.

Selain itu memperketat pengunjung di pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat wisatawan. Maksimal harus sesuai dengan peraturan PPKM Mikro yakni 50 persen dari daya tampung.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, untuk mengantisipasi lonjakan Corona yang perlu dilakukan pemerintah daerah hanya memperketat implementasi peraturan. “Dengan PPKM mikro itu kita tebalkan, perketat saja peraturan itu,” katanya.

Bagaimana sikap DPR? Anggota Komisi IX DPR, Intan Fauzi mendukung penerapan PPKM Mikro dibanding lockdown. Hanya saja, pemerintah harus lebih tegas lagi menerapkan aturan itu, sehingga masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“PPKM percuma kalau tidak dibarengi dengan penegakkan aturan yang ketat. Itu peran pemerintah agar aturan yang sudah dibuat bisa diterapkan masyarakat,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, jika lockdown diterapkan, pemerintah wajib menanggung seluruh hajat kebutuhan seluruh masyarakatnya. Ini akan memberatkan pemerintah. Apalagi, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah lagi megap-megap karena Corona.

Bagaimana tanggapan pengamat soal lockdown? Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mengibaratkan, lockdown seperti obat keras yang punya efek samping. Memang dampaknya bagus untuk menekan penyebaran virus, tapi perekonomian yang jadi korban.

Jika lockdown dilakukan, Ia memprediksi kemiskinan bisa bertambah di atas 500 ribu orang atau setengah dari penambahan penduduk miskin pada periode Maret-September 2020 yang mencapai 1,13 juta orang. Sedangkan angka pengangguran bisa tembus ke kisaran 8-9 persen.

Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, PPKM mikro terbukti tidak membuat masyarakat patuh terhadap penetapan protokol kesehatan. Kemudian jika saat ini tetap dilakukan, dia menilai sudah terlambat karena kasus Covid-19 sudah tersebar di mana-mana.

“PPKM mikro tidak efektif dan sangat tidak efektif dan itu sangat jelas itu tidak menurunkan angka reproduksi secara signifikan. Apa yang terjadi saat ini adalah bukti rill nyata bahwa PPKM tidak efektif,” katanya. [QAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories