Ini Tanggapan KPK Soal Indeks Perilaku Antikorupsi 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan catatan skor 3,88.

“Ini artinya, terjadi peningkatan 0,04 poin dibandingkan tahun 2020 yang mencatat skor 3,84,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, lewat pesan singkat, Selasa (15/6).

Ditambahkannya, dengan skala indeks 0 sampai 5, di mana rentang indeks 0-1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 adalah sangat antikorupsi, maka skor IPAK 2021 dikategorikan sangat antikorupsi.

IPAK 2021 mengukur dua dimensi. Pertama, persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang termasuk petty corruption yang dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah.

Kedua, mengukur pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya. “Peningkatan ini patut diapresiasi,” imbuhnya.

Tren skor IPAK dalam 4 tahun terakhir juga diketahui terus mengalami peningkatan. IPAK 2021 terjadi peningkatan pada persepsi masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai antikorupsi, khususnya pada lingkup keluarga dan komunitas, serta terkait pengalaman lainnya.

Namun demikian, pada IPAK 2021 terjadi penurunan pada subdimensi persepsi dan pengalaman masyarakat di lingkup publik khususnya ketika mengakses layanan publik.

Salah satunya ditandai dengan peningkatan persentase masyarakat yang mengakses layanan publik dan membayar melebihi ketentuan. IPAK 2021 juga masih di bawah target RPJMN yang menetapkan skor 4,03.

“KPK memandang hal ini sebagai tantangan bersama untuk terus mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang dapat menutup potensi korupsi dalam pelayanan publik,” beber Ipi.

Selain itu, komisi antirasuah juga terus mendorong pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi dengan mewujudkan aparatur negara dan masyarakat yang berintegritas.

Salah satu upaya pembangunan integritas dilakukan KPK melalui program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) melalui kegiatan pembekalan antikorupsi untuk para penyelenggara negara beserta pasangan suami/istri. “Serta melalui diklat pembangunan integritas untuk para penyelenggara negara,” ungkapnya.

Pentingnya peran pasangan dan keluarga dalam pencegahan korupsi tercermin dalam baseline studi pencegahan korupsi berbasis keluarga yang dilakukan KPK pada 2012-2013.

Karenanya, kata Ipi, dalam upaya pembangunan integritas KPK mendorong peran keluarga untuk menjalankan fungsi sosialisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran di dalam keluarga.

Ditambahkannya, pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus area KPK selain sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, dan politik.

Melalui program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) KPK mendorong perbaikan tata kelola pada pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur monitoring centre for prevention (MCP) termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik.

IPAK 2021 juga menunjukkan akses masyarakat paling banyak pada layanan publik daerah. “Demikian juga peran KPK yang tergabung dalam Timnas Stranas PK terus mendorong perbaikan tata kelola melalui 3 fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” tutur Ipi.

KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi, terutama terkait upaya peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menolak gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, semakin masif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan catatan skor 3,88.

“Ini artinya, terjadi peningkatan 0,04 poin dibandingkan tahun 2020 yang mencatat skor 3,84,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, lewat pesan singkat, Selasa (15/6).

Ditambahkannya, dengan skala indeks 0 sampai 5, di mana rentang indeks 0-1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 adalah sangat antikorupsi, maka skor IPAK 2021 dikategorikan sangat antikorupsi.

IPAK 2021 mengukur dua dimensi. Pertama, persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang termasuk petty corruption yang dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah.

Kedua, mengukur pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya. “Peningkatan ini patut diapresiasi,” imbuhnya.

Tren skor IPAK dalam 4 tahun terakhir juga diketahui terus mengalami peningkatan. IPAK 2021 terjadi peningkatan pada persepsi masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai antikorupsi, khususnya pada lingkup keluarga dan komunitas, serta terkait pengalaman lainnya.

Namun demikian, pada IPAK 2021 terjadi penurunan pada subdimensi persepsi dan pengalaman masyarakat di lingkup publik khususnya ketika mengakses layanan publik.

Salah satunya ditandai dengan peningkatan persentase masyarakat yang mengakses layanan publik dan membayar melebihi ketentuan. IPAK 2021 juga masih di bawah target RPJMN yang menetapkan skor 4,03.

“KPK memandang hal ini sebagai tantangan bersama untuk terus mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang dapat menutup potensi korupsi dalam pelayanan publik,” beber Ipi.

Selain itu, komisi antirasuah juga terus mendorong pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi dengan mewujudkan aparatur negara dan masyarakat yang berintegritas.

Salah satu upaya pembangunan integritas dilakukan KPK melalui program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) melalui kegiatan pembekalan antikorupsi untuk para penyelenggara negara beserta pasangan suami/istri. “Serta melalui diklat pembangunan integritas untuk para penyelenggara negara,” ungkapnya.

Pentingnya peran pasangan dan keluarga dalam pencegahan korupsi tercermin dalam baseline studi pencegahan korupsi berbasis keluarga yang dilakukan KPK pada 2012-2013.

Karenanya, kata Ipi, dalam upaya pembangunan integritas KPK mendorong peran keluarga untuk menjalankan fungsi sosialisasi nilai-nilai integritas seperti kejujuran di dalam keluarga.

Ditambahkannya, pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus area KPK selain sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, dan politik.

Melalui program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) KPK mendorong perbaikan tata kelola pada pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur monitoring centre for prevention (MCP) termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik.

IPAK 2021 juga menunjukkan akses masyarakat paling banyak pada layanan publik daerah. “Demikian juga peran KPK yang tergabung dalam Timnas Stranas PK terus mendorong perbaikan tata kelola melalui 3 fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” tutur Ipi.

KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi, terutama terkait upaya peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menolak gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, semakin masif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. [OKT]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories