Ini Saran Pakar Agar Program Deradikalisasi BNPT Efektif

Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati memberikan saran ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar program deradikalisasi aktivitas terorisme efektif. Menurut Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, untuk deradikalisasi tersebut, BNPT jangan hanya sibuk menyelenggarakan seminar. Tapi, harus melakukan penetrasi ke masyarakat untuk mencegah aktivitas terorisme. 

“Seharusnya BNPT lakukan penetrasi ke masyarakat yang terpapar,” kata Nuning, dalam webinar nasional bertajuk “Refleksi Regulasi Anti-Terorisme Ditinjau dari Stabilitas Keamanan Negara”, yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) Minggu (18/4).

Nuning menjelaskan, lingkungan masyarakat merupakan salah satu tempat tumbuh berkembangnya aktivitas terorisme. Mantan anggota Komisi I DPR ini mencontohkan terduga teroris berinisial MT yang ditembak mati di Makassar beberapa hari lalu merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). 

“Seharusnya BNPT memantau aktivitas mantan napiter secara serius. Peristiwa penembakan terhadap MT di Makassar beberapa hari lalu itu merupakan indikasi kegagalan program deradikalisasi BNPT,” ungkapnya. 

Peraih gelar doktor bidang intelijen ini juga mengkritik cara aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus terorisme yang dinilai terburu-buru. Padahal, kasus pengeboman tidak hanya terkait radikalisasi, tapi ada keterkaitan dengan persoalan sosial politik. 

“Tunggu dulu sampai hasil penyelidikannya tuntas. Karena bisa saja ada tokoh intelektual yang gunakan teroris ini untuk mengacaukan negara. Jadi teror itu sebagai alat,” terangnya,

Untuk melakukan deradikalisasi, Nuning juga menyarankan agar kementerian/lembaga di pemerintah diikutsertakan dalam program. Tidak hanya fokus ke TNI, Polri, BNPT, dan BIN, seperti selama ini. Sebab, setiap institusi, termasuk juga aparat keamanan, harus bisa membaca penetrasi ideologi yang dinormalisasikan sehingga menciptakan ‘enabling environment’ bagi kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi, serta mendapatkan dukungan dana dan politik. 

Nuning juga menyoroti dihapuskan aturannya wajib lapor bagi orang atau individu yang masuk ke dalam lingkungan baru. “Ini yang menyebabkan munculnya embrio terorisme. Karena itu, saya berharap aturan wajib lapor ini dihidupkan kembali,” sarannya. [USU]
 

]]> Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati memberikan saran ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar program deradikalisasi aktivitas terorisme efektif. Menurut Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, untuk deradikalisasi tersebut, BNPT jangan hanya sibuk menyelenggarakan seminar. Tapi, harus melakukan penetrasi ke masyarakat untuk mencegah aktivitas terorisme. 

“Seharusnya BNPT lakukan penetrasi ke masyarakat yang terpapar,” kata Nuning, dalam webinar nasional bertajuk “Refleksi Regulasi Anti-Terorisme Ditinjau dari Stabilitas Keamanan Negara”, yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI) Minggu (18/4).

Nuning menjelaskan, lingkungan masyarakat merupakan salah satu tempat tumbuh berkembangnya aktivitas terorisme. Mantan anggota Komisi I DPR ini mencontohkan terduga teroris berinisial MT yang ditembak mati di Makassar beberapa hari lalu merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). 

“Seharusnya BNPT memantau aktivitas mantan napiter secara serius. Peristiwa penembakan terhadap MT di Makassar beberapa hari lalu itu merupakan indikasi kegagalan program deradikalisasi BNPT,” ungkapnya. 

Peraih gelar doktor bidang intelijen ini juga mengkritik cara aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus terorisme yang dinilai terburu-buru. Padahal, kasus pengeboman tidak hanya terkait radikalisasi, tapi ada keterkaitan dengan persoalan sosial politik. 

“Tunggu dulu sampai hasil penyelidikannya tuntas. Karena bisa saja ada tokoh intelektual yang gunakan teroris ini untuk mengacaukan negara. Jadi teror itu sebagai alat,” terangnya,

Untuk melakukan deradikalisasi, Nuning juga menyarankan agar kementerian/lembaga di pemerintah diikutsertakan dalam program. Tidak hanya fokus ke TNI, Polri, BNPT, dan BIN, seperti selama ini. Sebab, setiap institusi, termasuk juga aparat keamanan, harus bisa membaca penetrasi ideologi yang dinormalisasikan sehingga menciptakan ‘enabling environment’ bagi kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi, serta mendapatkan dukungan dana dan politik. 

Nuning juga menyoroti dihapuskan aturannya wajib lapor bagi orang atau individu yang masuk ke dalam lingkungan baru. “Ini yang menyebabkan munculnya embrio terorisme. Karena itu, saya berharap aturan wajib lapor ini dihidupkan kembali,” sarannya. [USU]
 
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories