Ini Penjelasan Pemerintah, Soal 2 Juta Data Kasus Covid Yang Belum Dilaporkan Secara Resmi .
Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi menyampaikan klarifikasi soal 2 juta data Covid yang belum di-entry atau dimasukkan ke dalam data resmi pemerintah.
Menurutnya, data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi. Namun justru, kasus-kasus negatif yang belum dilaporkan. Sebab, selama ini, banyak laboratorium yang lebih memprioritaskan pelaporan kasus positif, agar segera mendapat penanganan. Sehingga, data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan.
“Sebenarnya, bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk. Yang benar, banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan terbatasnya tenaga data entry, laboratorium lebih memprioritaskan pelaporan kasus positif. Supaya bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Jodi, Sabtu (6/2).
Jodi menambahkan, info ini penting disampaikan, agar publik tak salah menangkap maksud Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19, dalam pertemuan virtual dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Epidemiolog Griffith University, Australia Dicky Budiman pada Kamis (4/2).
“Jadi, ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun. Karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda, untuk dilaporkan. Ini bukan kasus positif yang ditutupi,” terang Jodi.
Integrasi data memang masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Karena itu, Menko Luhut juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan. Seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan sebagainya.
“Memang, ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah, untuk memperbaiki sistem database kita. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan, kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” tutup Jodi. [SAR]
]]> .
Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi menyampaikan klarifikasi soal 2 juta data Covid yang belum di-entry atau dimasukkan ke dalam data resmi pemerintah.
Menurutnya, data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi. Namun justru, kasus-kasus negatif yang belum dilaporkan. Sebab, selama ini, banyak laboratorium yang lebih memprioritaskan pelaporan kasus positif, agar segera mendapat penanganan. Sehingga, data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan.
“Sebenarnya, bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk. Yang benar, banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan terbatasnya tenaga data entry, laboratorium lebih memprioritaskan pelaporan kasus positif. Supaya bisa segera ditindaklanjuti,” jelas Jodi, Sabtu (6/2).
Jodi menambahkan, info ini penting disampaikan, agar publik tak salah menangkap maksud Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19, dalam pertemuan virtual dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Epidemiolog Griffith University, Australia Dicky Budiman pada Kamis (4/2).
“Jadi, ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun. Karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda, untuk dilaporkan. Ini bukan kasus positif yang ditutupi,” terang Jodi.
Integrasi data memang masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Karena itu, Menko Luhut juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan. Seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan sebagainya.
“Memang, ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah, untuk memperbaiki sistem database kita. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan, kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” tutup Jodi. [SAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .