Ini, Kepmenaker yang Lindungi Pekerja dan Pengusaha

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 104/2021. Isinya, tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 alias Covid-19.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, Kepmenaker tersebut merupakan bentuk respons Pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Terutama selama PPKM.

Implementasi Kepmenaker ini, sebutnya, membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak. “Karena pada prinsipnya, spirit Kepmenaker ini adalah melindungi semua pihak. Baik mengenai hak-hak pekerja maupun kelangsungan usaha,” kata Putri, dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (20/8).

Dia menambahkan, regulasi tersebut mencakup tiga hal. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Jadi yang harus kita dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja dalam menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi itu sendiri atau pun kebijakan PPKM,” jelas Putri. [UMM]

]]> Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 104/2021. Isinya, tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 alias Covid-19.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, Kepmenaker tersebut merupakan bentuk respons Pemerintah terhadap dinamika ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Terutama selama PPKM.

Implementasi Kepmenaker ini, sebutnya, membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak. “Karena pada prinsipnya, spirit Kepmenaker ini adalah melindungi semua pihak. Baik mengenai hak-hak pekerja maupun kelangsungan usaha,” kata Putri, dalam keterangannya yang diterima wartawan, Jumat (20/8).

Dia menambahkan, regulasi tersebut mencakup tiga hal. Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Ketiga, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Jadi yang harus kita dorong adalah dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja dalam menyikapi persoalan yang timbul, baik akibat pandemi itu sendiri atau pun kebijakan PPKM,” jelas Putri. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories